Anies Rasyid Baswedan

Optimisme Kolektif Bangsa Wajib Dibangun

2008-08-14T20:55:00.000-07:00

Dalam usia yang belum genap 40 tahun,Anies Baswedan masuk 100 intelektual dunia versi jurnal Foreign Policy (FP) di Amerika Serikat. FP memasukkan nama Anis bersama ilmuwan Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Thomas Friedman, dan sederet ilmuwan penting dunia lainnya. Lalu, apa tanggapan dan peran yang ingin dilakukan ke depan? Berikut wawancara SINDO dengan Anis Baswedan.

Anda masuk menjadi satu di antara 100 intelektual dunia versi jurnal FPAmerika?
Saya kaget, tidak mengira karena saya juga tidak tahu bahwa saya dinominasikan. Saya merasa masih banyak yang lebih pantas. Saya tidak tahu,saya nggak ngertiprosesnya.Kalau ada begini (penghargaan) ya anggap saja ini wakil Indonesia. Itu bukan karena saya,tapi karena Indonesianya.

Pendapat Anda tentang Jurnal FP sendiri?
Foreign Policy cukup dikenal dan dibaca luas. Ini (untuk referensi) kalau orang bicara masalah hubungan internasional,masalah global. Jurnal ini diterbitkan oleh Carnegie Endowment for International Peace, salah satu think tank yang berpengaruh di Amerika. Hasil ulasan cukup dikenal dan sangat kritis terhadap Bush (Presiden AS George W Bush). Jadi,ini sebuah think tank yang berseberangan dengan Bush.

Apakah sebelumnya Anda pernah mengirim tulisan ke Jurnal FP?
Tidak. Tidak. Saya lihat kalau dari daftar-daftar (nominator), seperti Paus Benedict XVI, Noam Chomsky, Fukuyama, Friedman, Huntington, Yusuf Qardhawi, dan Muhammad Yunus kelihatannya orang-orang itu tidak diminta untuk mengirim tulisan atau mengisi formulir.

Secara akademis,apa yang membedakan di luar negeri dengan di Indonesia?
Tradisi riset yang kuat.Yang menarik, kalau di institusi akademik internasional,seperti Amerika dan Eropa, mereka punya sumber daya yang cukup untuk melakukan kajian-kajian. Jadi,seseorang memunculkan pemikiran tidak spekulatif. Ada riset yang panjang. Barubaru ini muncul sebuah tulisan yang luas tentang lobi Israel di Amerika.

Itu ditulis Stephen Walt dan John Mearsheimer. Mereka begawan Ilmu Politik Internasional. Paper-nya itu setebal 82 halaman dan 42 halaman di antaranya adalah catatan kaki.Jadi,dia ingin membuktikan bahwa semua yang dia tulis tidak ada yang tidak punya data. Ini bukan jumlah referensinya, tapi footnote.

Bagaimana dengan riset-riset di Indonesia?
Di sini kita sudah memiliki sebagian riset, tetapi belum semuanya sehingga kadang-kadang kita sering berspekulasi. Misal,menyebutkan persentase korupsi sekian persen, tapi kita belum ada risetnya. Kemudian, ada kemenangan dalam pemilu di tiga atau empat tempat, lalu kita simpulkan menjadi tren.

Kekalahan di beberapa tempat kita simpulkan sebagai tren. Kecenderungan itu ada. Perdebatan akademik disana dimunculkan lewat jurnal-jurnal. Kalau di Indonesia,perdebatan keilmuan atau pemikiran biasanya di media massa.Jadi, media massa itu kira-kira 800 kata atau 900 kata maksimum.

Jadi, di sana sangat disiplin?
Tuntutan kita tidak seperti di negara lain. Kalau di sana, menjadi dosen harus ?publish or parish? .Anda harus menerbitkan tulisan jurnal atau buku. Jika tidak,Anda hilang.Jadi, kalau Anda jadi akademisi di sana akan begitu; publikasi atau hilang.Tradisi itu kuat. Sebetulnya kita punya tradisi seperti itu,tapi akhir-akhir ini menghilang.

Terkait itu, apa yang menjadi pokok persoalan di Indonesia?
Dana,sumber daya,dan insentif untuk penulis yang tidak terlalu tinggi. Kalau di internasional tidak seperti itu.Jadi banyak yang serius.

Selain visi yang kuat, apa lagi yang diperlukan dalam membangun sebuah sistem?
Kita harus meniru bangsa China soal ini. Bangsa China membangun tembok besar 300 tahun lebih.Sebuah bangsa tidak akan menghabiskan waktu lebih dari 300 tahun untuk menata batu bata.Jika mereka menata batu bata 300 tahun lebih, berarti dia berasumsi bahwa bangsa ini akan eksis ribuan tahun.

Kalau tidak,tidak akan menghabiskan waktu 300 tahun untuk menata batu bata menjadi tembok. Sebuah perspektif panjang. Perspektif kita jangan (hanya) tiga atau empat tahunan, atau hanya memikirkan pilkada dan pemilu. Kalau universitas dibangun untuk mengantisipasi peluang pasar, yaitu sekadar menjajakan ijazah, kacau sudah.

Untuk melakukan yang besar dan jangka panjang, bagaimana caranya?
Kapan kita merasakan efeknya dari jangka panjang ini,harus sambil jalan. Kalau dalam bahasa resminya,namanya visi.

Belajar dari situ,universitas ini ingin punya visi jangka panjang yang dilakukan dengan bertahap dan benar.

Mimpi itu boleh-boleh saja asal kita tahu bagaimana mewujudkannya, kalau mimpi yang tidak boleh itu mimpi yang kita tidak tahu bagaimana mewujudkannya.Tapi, kalau kita tidak punya mimpi kolektif untuk jangka panjang, yang muncul adalah pesimisme karena kita tidak tahu mau ke mana.

Awal kemerdekaan para pemimpin menyebarkan optimisme yang sangat besar,padahal bangsa kondisinya memprihatinkan. Sementara sekarang ekonomi lebih baik, politik lebih terstruktur, kekuatan militer lebih baik, fasilitas lebih baik, tapi tidak ada optimisme kolektif. Hari ini hidup dalam pesimisme yang berlebihan. Bicara Indonesia akhirnya bicara keluhan.Menurut saya, kondisi ini harus dibalik agar muncul optimisme kolektif.

Saat ini rasa optimisme kolektif rapuh di kalangan masyarakat. Apa yang terjadi?
Bangsa ini sedang kaget. Dihantam krisis ekonomi, diiringi transisi politik, lalu kita serasa disoriented. Kita harus punya suasana yang membangun perasaan maju dan berkembang. Kita itu sering melihat gelas yang terisi air setengah dengan kacamata setengah kosong, bukan setengah isi.

Padahal,ini perspektifnya berbeda. Jadi, menurut saya,salah satu yang paling berpengaruh terhadap perspektif negatif ini adalah media masa. Coba Anda lihat media,berita,dan televisi.Kemudian, berikan tanda plus untuk berita optimistik dan tanda minus untuk berita pesimistik.Hampir pasti yang muncul lebih banyak minus.

Kalau begitu, perlu ada yang memandu optimisme kolektif itu?
Ya dan menurut saya adalah seorang pemimpin.Pemimpin harus membangun itu.Kemudian, ditopang media massa. Coba sekarang buka koran,halaman politik, lalu buka halaman bisnis.Mana yang optimistik, mana yang pesimistik? Halaman politik yang diekspos problem dan untuk bisnis yang diekspos adalah yang positif.

Kenapa bisa begitu? Kalau bisnis merencanakan sesuatu, pasti jadi berita. Kalau pemda yang merencanakan sesuatu, apa jadi berita? Nggakada.Maka, kenapa kita menghantami diri sendiri? Self-defeating namanya. Kita menghancurkan diri kita sendiri. Ada self-defeating mechanism. Bahkan, self-fulfilling profecy, kegagalan terjadi karena kita memprediksikan kita akan gagal.

Menurut saya, para pemimpin harus membangkitkan optimisme dan media harus menyebarkan optimisme. Sering kali karena semangat kita di zaman dulu keoposisian, ada kekhawatiran menjadi orang optimistis, berarti menjadi pendukung pemerintah. Ada kesan jika saya optimistis, berarti saya mendukung pemerintah. Padahal, menurut saya optimistis terhadap bangsa itu berbeda dengan mendukung pemerintah.

Indonesia sudah terbuka dan demokrasi sudah tumbuh, prediksi Anda Indonesia 5atau 10tahun ke depan?
Ini akan menjadi baik.Apabila desain institusi politik diperbaiki, demokrasi jadi lebih baik dan deliver untuk rakyat. Politik itu kan untuk menghasilkan policy yang berpihak pada rakyat. Maka, kenapa dibuat demokrasi agar kebijakan pemerintah sesuai dengan yang diinginkanrakyat.Aspek input-nya dari demokrasi sudah jadi, yaitu kebebasan berpolitik, tapi aspek output-nya yaitu praktik demokrasi yang menyejahterakan belum ada.

Apakah cukup waktu 5 tahun lagi untuk itu?
Tidak. Kita masih perlu 2 pemilu lagi. Masih butuh waktu. Ini pemimpin kita harus punya peran. (chamad hojin/rd kandi)

www.hmi-jogja.com, Senin, 28 April 2008

Lee Kuan Yew, Terima Kasih !

2008-08-14T20:38:00.000-07:00

KETIKA Lee Kuan Yew mengatakan Indonesia adalah salah satu sarang teroris, sekonyong-konyong berbagai kalangan menggeliat dan tidak rela. Mulai dari wakil presiden, bekas presiden, menteri, politisi di DPR, opini di media massa, dan demonstrasi massa menanggapinya dengan penuh semangat. Tanggapan pun umumnya seirama: Lee bicara tanpa fakta yang jelas, tunjukkan buktinya, tidak paham demokrasi, negara tetangga yang oportunistik, atau Lee memang kaki-tangan Amerika Serikat (AS) sejak lahirnya Singapura.

Barangkali tanggapan-tanggapan itu ada benarnya. Singapura memang cerdik memanfaatkan peluang pergeseran geo-politik internasional. Barangkali, Singapura punya berbagai agenda domestik di balik terperosoknya Indonesia dalam daftar hitam fasilitator teroris yang dibuat sepihak oleh defense establishment di AS. Atau, barangkali karena faktor lain. Kita bisa saja menjejerkan berbagai kepentingan Singapura untuk menjelaskan mengapa Lee Kuan Yew sampai membuat pernyataan itu.

Namun, kejadian ini bukan yang pertama. Beberapa waktu lalu Deputi Menteri Pertahanan AS-Paul Wolfowitz-melontarkan tudingan yang juga menyudutkan Indonesia. Karena itu pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa Indonesia sering dijadikan bulan-bulanan oleh pimpinan negara lain? Mengapa para politisi asing berani menuding Indonesia dengan beragam tuduhan?

Jawaban standarnya adalah karena mereka punya hidden agenda di balik pernyataan dan tudingannya. Seperti dalam kasus pernyataan Lee, kita bisa membuat daftar kemungkinan hidden agenda di balik pernyataan yang menyodok Indonesia. Tetapi setelah daftar hidden agenda dibuat, pertanyaannya adalah apa salahnya mereka punya agenda? Bukankah wajar-wajar saja bila setiap bangsa, kelompok, partai, masing-masing punya agenda. Dan, apa pula yang bangsa ini bisa lakukan terhadap agenda milik bangsa lain?

***

MENGUTUK atau menyatakan kekecewaan tidak akan membuat semua agenda itu-bila memang ada-terhapus. Kutukan hanya bisa memuaskan panas hati, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena pernyataan yang menyodok dan memojokkan Indonesia itu bermula dari dalam negeri, di jantung Indonesia sendiri, bukan luar negeri.

Untuk bisa memahami realita ini kita harus melihat Lee sebagai politisi rasional yang melakukan langkah politis secara strategis dan kalkulatif. Dalam kasus ini, Lee sadar, dia tidak sedang berhadapan dengan bangsa tetangga yang berwibawa secara ekonomi, politik dan militer. Sebaliknya, dia sedang berhadapan dengan negeri yang morat-marit.

Lee sebagai politisi kawakan-meski punya bukti-akan berpikir berlipat-kali sebelum go public dan menuding nama Indonesia bila Lee memandang Indonesia dan para pemimpinnya sebagai bangsa dan pemimpin yang berwibawa. Tetapi, kewibawaan Indonesia tinggal mitos. Bukan cuma Lee, para pemimpin negara tetangga lain pun sanggup membuat kebijakan yang tidak menguntungkan -bahkan merugikan- Indonesia. Ambil contoh kebijakan pemulangan TKI dari Malaysia. Dalam pandangan mereka, mengapa harus khawatir dengan reaksi Indonesia, toh para pemimpin di Indonesia sendiri tidak peduli dengan nasib rakyatnya.

Inilah sumber masalahnya, negara, bangsa, dan pimpinan Indonesia telah kehilangan wibawa di mata internasional. Rakyat Indonesia dan para pemimpinnya tidak lagi disegani, bahkan oleh para tetangga dekatnya. Jadi, jangan marah-marah pada Lee saja. Bercerminlah para pemimpin dan rakyat Indonesia: di mata internasional bangsa ini telah kehilangan kewibawaannya!

Lihatlah potret para pemimpin Indonesia dan rakyatnya. Hari ini menyerukan pemerintahan bebas korupsi, tahun berikutnya menentukan pejabat berdasarkan janji setoran uang korupsi untuk partainya. Hari ini menyerukan transparansi kekayaan pejabat, tahun berikutnya menolak melaporkan kekayaannya. Hari ini menyerukan hidup sederhana, besoknya terbang ke luar negeri merayakan pesta ulang-tahun keluarganya. Hari ini mengharamkan presiden perempuan, tahun berikutnya menjadi motor pencalonan presiden perempuan. Hari ini menyerukan pemisahan agama dan politik, tahun berikutnya memanipulasi simbol agama untuk mempertahankan kekuasaan. Hari ini menyatakan perang terhadap kemiskinan, besoknya mengeluarkan keputusan menyubsidi perusahaan swasta raksasa. Hari ini berdemonstrasi besar-besaran, besoknya makan besar dengan uang demonstrasi. Hari ini membuat proposal pengentasan kemiskinan untuk desa miskin, bulan berikutnya berganti mobil baru. Hari ini berjanji menjaga keamanan dan persatuan bangsa, besoknya berdiam diri menonton rakyat saling membantai. Hari ini mengumbar senyum ramah, besoknya menghunus pedang, beramai-ramai membunuh tersangka pencurian ayam. Dengan potret macam itu, rasa segan dan hormat macam apakah yang masih bisa diharapkan oleh dunia internasional?

Jadi, jangan buru-buru menyalahkan media internasional dan konspirasi internasional. Pernyataan yang menyodok dan memojokkan Indonesia itu hanya bisa terjadi karena realita domestik Indonesia yang amburadul. Lee Kuan Yew dan para pemimpin politik negara lain sadar sepenuhnya, mereka berhadapan dengan negara yang berantakan. Pemerintah yang tidak terarah, politisi yang rakus berebut korupsi kekuasaan, angkatan bersenjata yang rapuh, dan rakyat yang tidak berdaya. Bagi mereka, kenapa harus khawatir untuk membuat pernyataan keras terhadap Indonesia?

Dengan kejadian ini, kita pantas berterima kasih kepada Lee Kuan Yew. Pernyataan Lee-meski mungkin tidak berdasar fakta dan menyakitkan hati-telah menyadarkan kita, betapa tidak diseganinya pemerintah dan bangsa Indonesia di hadapan dunia internasional.

Kini giliran bangsa ini untuk menentukan sikap, akan terus menuding balik dan memprotes para politisi asing secara reaktif atau akan introspeksi dan melakukan perubahan kolektif secara serius.

Harian Kompas, hari Rabu, 13 Maret 2002

Memerdekakan Arena Politik Daerah

2008-08-14T20:31:00.000-07:00

ORDE Baru mewariskan sistem politik yang sentralistik di mana politik nasional dan pimpinan pusat partai mendominasi segala urusan termasuk urusan politik di daerah. Akibatnya, politik di daerah merupakan derivasi politik di Jakarta. Lebih jauh lagi, bukan cuma politisi daerah bergantung pada dukungan politisi nasional, tetapi perilaku politisi di daerah lebih dipengaruhi "petunjuk" pimpinan partai di pusat daripada diwarnai aspirasi di daerah.

Di sisi lain, dalam tiga tahun terakhir, perdebatan tentang reformasi politik lebih terfokus pada institusi politik di Jakarta, baik eksekutif maupun legislatif. Sedangkan perdebatan yang menyangkut reformasi politik di tingkat daerah relatif tertinggal.

Situasi ini berseberangan dengan salah satu tujuan demokratisasi, yaitu menjadikan sistem politik responsif pada aspirasi, baik tingkat nasional maupun aspirasi tingkat daerah. Tantangannya kini, bagaimana membuat arena politik daerah (1) dapat hidup dengan berbasiskan politik daerah dan (2) dapat responsif terhadap aspirasi daerah?

Desentralisasi dan sistem pemilu
Jawaban standar yang selama ini diberikan terhadap tantangan itu adalah dengan program desentralisasi atau modifikasi electoral system.

Pertama, desentralisasi, sebagaimana ditunjukkan dalam literatur dan bukti empirik di berbagai negara Asia dan Afrika, bisa menghidupkan arena politik daerah dan membuatnya responsif terhadap aspirasi daerah (Manor, 1999). Desentralisasi yang berhasil macam itu relatif komprehensif karena meliputi devolusi, dekonsentrasi, dan desentralisasi fiskal.

Namun, temuan ini belum tentu bisa terulang di Indonesia. Salah satu faktor penghambatnya adalah mengakarkuatnya loyalitas partai dan sifat partai yang sentralistik di Indonesia. Di satu sisi, loyalitas yang tinggi membuat basis partai jadi kuat. Di sisi lain, tingginya loyalitas rakyat pendukung membuat politisi daerah menjadi ignorance terhadap aspirasi rakyat di daerahnya. Sementara partai yang sentralistik membuat politisi daerah bergantung pada pimpinan partai di Ibu Kota. Dengan kenyataan ini, meski ada desentralisasi otoritas (devolusi), tetapi tanpa ada arena politik daerah yang mandiri maka output pemerintahan di daerah belum tentu mencerminkan aspirasi daerah.

Jawaban standar kedua adalah memodifikasi electoral system. Sistem pemilu memang berperan menstrukturkan hubungan antara pemilih dan politisi. Struktur hubungan inilah yang akan menentukan tingkat responsivitas politisi terhadap aspirasi rakyat.

Selama ini diskusi tentang modifikasi itu terjebak dalam masalah pemilihan sistem pemilu. Akibatnya, perdebatan electoral reform terfokus pada pencarian salah satu sistem-plurality systems atau proportional systems atau kombinasinya-yang cocok dengan realita sosial-politik di Indonesia. Perdebatan sistem pemilu itu relevan bagi politik nasional, tetapi pemilihan salah satu sistem itu tidak menjawab kebutuhan pembentukan arena politik yang independen di daerah.

Pemisahan jadwal pemilu
Melihat problematika itu, tulisan ini mengusulkan terobosan baru untuk menjawab pertanyaan di atas. Tulisan ini berargumen, kedua fenomena itu-dependensi politik daerah terhadap politik nasional dan marjinalisasi aspirasi rakyat di daerah-bersumber pada terintegrasinya politik daerah dalam politik nasional.

Karena itu, terlepas dari (1) eksistensi program desentralisasi dan (2) electoral system yang dipilih, politik daerah akan menjadi mandiri dan aspirasi daerah akan teradopsi bila politik daerah dipisahkan dari politik nasional. Dan, pemisahan ini dicapai melalui pembedaan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah (non-concurrence elections).

Pemisahan pemilu ini, misalnya pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, MPR, dan presiden dilaksanakan tahun 2004. Sementara pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD (dan gubernur/bupati bila dipilih langsung) dilaksanakan tahun 2005 atau 2006. Dengan pemisahan ini meski durasi kerjanya sama-sama lima tahun, tetapi memiliki awal siklus yang berbeda.

Sebagai ilustrasi dari efek pemisahan jadwal pemilu daerah dan nasional adalah kasus di Filipina. Semula pemilu daerah dan pemilu nasional di Filipina dipisahkan pelaksanaannya. Lalu tahun 1987 terjadi perubahan konstitusi di mana pelaksanaan pemilu daerah dijadikan satu dengan pemilu nasional. Efeknya, (1) aspirasi daerah yang semula tertampung dalam institusi politik daerah jadi tererosi, dan (2) politisi daerah yang sebelumnya independen berubah menjadi bergantung pada politisi nasional. (Rocamora, 1998)

Pemisahan ini memiliki berbagai konsekuensi. Pada satu sisi, pemisahan ini bisa meningkatkan biaya politik karena pemilu yang biasanya dilakukan cuma sekali, berubah menjadi dua kali setiap lima tahun. Artinya, masa-masa ketidakpastian bertambah apalagi aroma politik kekerasan-terutama kampanye-masih kuat dan subur.
Pada sisi lain, pemisahan ini memberi sekurangnya tujuh potensi manfaat. Pertama, dengan pemisahan pemilu, rakyat pemilih bisa dengan jelas membedakan politik daerah dan politik nasional. Dan pemisahan jadwal pemilu itu membuat pemilu di daerah menjadi lebih merdeka dari pengaruh politik-Jakarta. Kemandirian ini akan membuat isu Jakarta-centris jadi tidak salable di tingkat daerah.

Kedua, politisi daerah akan kesulitan untuk sekadar membonceng nama politisi nasional dan politisi "dipaksa" responsif pada isu daerah bila ingin survive dalam politik daerah. Ketiga, implikasi institusional dari perubahan ini adalah partai politik dipaksa serius membangun organisasi dan agenda politiknya di tingkat daerah.

Keempat, terangkatnya isu daerah dalam arena politik itu, merangsang rakyat untuk menyadari korelasi isu keseharian yang relevan dengan proses politik. Kesadaran rakyat pemilih tentang korelasi antara proses politik dan isu keseharian ini bisa menjadi breakthrough yang mencerdaskan dalam politik Indonesia. Mengapa? Karena kuatnya politik aliran di Indonesia membuat rakyat pemilih cenderung tak peduli terhadap performance politisinya. Sebuah studi tentang perilaku pemilih yang dilakukan Dwight King menunjukkan, hasil Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 memiliki kesamaan polarisasi pemilih (King, 2000). Artinya, waktu telah berjalan 40 tahun, tetapi afiliasi partai dari rakyat pemilih tidak berubah.

Kelima, kesadaran korelasi antara proses politik dan isu keseharian ini akan membuat perseteruan ideologis yang abstrak harus diterjemahkan jadi kompetisi ideologis yang praktis. Dengan demikian meski ideologi/aliran tetap bisa eksis tetapi penerjemahan praktis dari ideologi itu-agar relevan dengan isu keseharian rakyat-jadi lebih penting.

Keenam, kompetisi ideologis yang praktis itu pada gilirannya akan membuat proses politik jadi transaksional. Artinya, rakyat pemilih bukan cuma memberikan suara dukungan pada politisi tetapi juga menuntut imbalan dalam bentuk pedulian politisi terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat pemilihnya. Ketujuh, dengan proses politik yang transaksional ini maka kepentingan dan hajat hidup rakyat di tingkat daerah akan diperhatikan, sebab para politisi sadar bahwa dalam proses yang transaksional, rakyat bisa "menghukum" politisi/partai politik dengan memilih politisi/partai politik lain.

Menuntut berbagai aturan
Pemisahan jadwal pemilu ini tidak berdiri sendiri tetapi menuntut berbagai aturan penyerta yang mendewasakan arena politik daerah. Misalnya, adanya devolusi dan adanya pembatasan penampilan politisi nasional dalam kampanye daerah. Meski begitu, salah satu keunggulan dari pemisahan jadwal ini adalah tidak diperlukannya bongkar-pasang konstitusional yang rumit.

Kini, meski equilibrium politik memasuki fase relatif lebih stabil, tantangan demokratisasi di tingkat nasional dan di tingkat daerah masih besar. Karena itu, memerdekakan arena politik daerah dari dominasi politik nasional melalui pemisahan pemilu menjadi penting. Supaya demokrasi yang dihasilkan adalah demokrasi yang senyatanya responsif terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat, baik nasional maupun daerah.

Harian Kompas, 26 November 2001

Konsep Pembiayaan Demokrasi Harus Diperbaiki

2008-08-14T20:08:00.002-07:00

Usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai efisiensi pemilu, yakni perlunya pilkada dilaksanakan secara serentak, masih menyisakan pertanyaan di kalangan masyarakat. Pasalnya, jabatan politik rata-rata lima tahun. Itu artinya ada beberapa kepala daerah yang harus melepaskan jabatannya sebelum masanya habis.

Anies Baswedan PhD, seorang pakar ilmu politik dan kebijakan publik menepis kekhawatiran itu. Menurut Rektor Universitas Paramadina itu, pilkada secara serentak merupakan suatu hal yang normal dalam penyeragaman proses demokrasi.

Perbincangan ini terkait dengan pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla bahwa mulai lima tahun dari sekarang ini, pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu disatukan waktunya, agar ada waktu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan Kalla saat memberikan pengarahan pada jajaran Partai Golkar Jawa Tengah di Semarang, Minggu (2/12).

“Nggak bisa dong semuanya minta lima tahun,” ujar Anies. “Jadi kalau bupati berani melebarkan jalan dan mengorbankan sebagian besar rakyat, dia juga harus berani mengurangi masa jabatannya untuk kemaslahatan orang banyak,” kata Anies kepada Inilah.com yang mewawancarainya secara khusus di Jakarta, Senin, (3/12) siang. Berikut petikannya:

Ongkos demokrasi selama ini dinilai terlalu boros, jadi harus diubah tatacaranya. Anda sependapat?
Pertama, saya setuju soal borosnya. Masalahnya ‘kan cara pengelolaannya. Banyak fasilitas-fasilitas pemilu yang sifatnya tidak habis pakai. Tapi cara pengaturan budget oleh pemerintah diasumsikan habis pakai. Sehingga, selalu ada pembelian fasilitas setiap kali akan pilkada.

Nah itu harus diubah. Jangan pilkadanya yang dikurangi, tapi konsep pembiayaannya harus diperbaiki.

Bagaimana dengan penyederhanaan pilkada?
Kemudian masalah penyederhanaan pilkada yang penting adalah tiap level. Kalaupun mau dilaksanakan serentak, itu berdasarkan level, bukan berdasarkan jenis.

Jadi pembagiannya bukan eksekutif bareng semua, legislatif bareng semua, bukan. Tapi berdasarkan level. Jadi tingkat kabupaten serentak, tingkat propinsi juga begitu. Dengan begitu, isu-isu daerah tidak termarjinalisasi oleh isu-isu nasional.

Tapi kalau, misalnya Pilkada Bekasi, bareng dengan Gubernur, bareng dengan presiden, kira-kira yang akan mendapat perhatian besar siapa? Sudah bisa dipastikan presiden.

Jadi nanti di bawah itu cuma membonceng aja. Ya seperti kita lihat dalam pemilu DPRD itu banyak sekali Partai Demokrat menang, karena membonceng Demokrat nasional. Tetapi dalam Pilkada apa menang calon-calon dari Demokrat? Tidak.

Jadi pembagiannya berdasarkan level, bukan berdasarkan jenis.

Jabatan politik itu kan rata-rata lima tahun. Kalau pilkada dilaksanakan serentak, berarti banyak jabatan kepala daerah yang terpotong masanya...?
Ya nggak apa-apa. Itu normal di dalam penyeragaman proses demokrasi. Nggak bisa dong, semuanya minta lima tahun. Jadi kalau bupati berani melebarkan jalan dan mengorbankan sebagian besar rakyat, dia juga harus berani mengurangi masa jabatannya untuk kemaslahatan orang banyak.

Dalam kaitan ini, Anda sendiri melihat apakah akan banyak kepala daerah yang “legowo” atau malah justru timbul resistensi?
Akan banyak resistensi. Makanya, pengelolaannya lebih baik itu “timing”-nya disesuaikan dengan realitas di lapangan. Jadi di Indonesia itu, Pilkada secara serentak itu dibagi dua kali atau tiga kali. Jadi misalnya, sekali pilkada langsung 150 kabupaten. Terus, tahun depan 150 lagi. Tahun depannya lagi 150 lagi. Habis itu, sudah.

Jadi tidak mesti 457 kabupaten di hari yang sama. Bisa seperti itu, tapi kan jauh lebih sederhana kan, daripada tiap hari ada pilkada. Yang dipermasalahkan Pak Jusuf Kalla ‘kan, selama ini tiap hari ada pilkada.

Bisa juga berdasarkan propinsi, bisa setiap provinsi sepertiga, sehingga mengurangi resistensi tapi tetap dengan semangat menyederhanakan pilkada.

Kembali ke soal demokrasi yang boros, adakah yang lebih efisien?
Ini masalahnya pada komposisi biaya kok. Di mana-mana demokrasi perlu pemilu. Mana ada demokrasi tidak pakai pemilu?

Cuma efisiensinya masih bisa diusahakan ya...?

Bisa. Kenapa kotak suara harus ganti tiap tahun, misalnya ya. Kenapa mobil dinas untuk pilkada harus diganti tiap lima tahun? Itu kan cara budgeting kita masih cara zaman Soeharto. Itu yang harus diubah.

www.inilah.com, 3 Desember 2007

Bukan Obyek Bisnis Pendidikan

2008-08-14T20:08:00.001-07:00

Meroketnya biaya di perguruan tinggi menuntut masyarakat menemukan 'inovasi' dalam penggalian sumber dana pendidikan. Ini bisa berupa penggalangan beasiswa oleh pihak pengelola universitas, dunia usaha, maupun pemerintah.

Jika tidak, generasi muda Indonesia akan menjadi 'penonton' dalam kompetisi, baik regional maupun global. Pasalnya, dari 1 juta lulusan sekolah menengah, hanya 600 ribu yang mampu meneruskan pendidikan di perguruan tinggi.

Rektor Universitas Paramadina Mulia (UPM), Anies Baswedan Ph.D, mengatakan Universitas Paramadina menjadi universitas swasta pertama yang memeberikan beasiswa penuh kepada 20% mahasiswanya. Tidak kurang dari 100 mahasiswa baru akan menerima beasiswa ini.

Sebagian besar mahasiswa itu berasal dari Jabodetabek, sedangkan sekitar 20% berasal dari daerah lain. "Selain beasiswa penuh selama 3,5 hingga 4 tahun masa studi, mereka yang berasal dari luar Jabodetabek itu juga akan menerima tambahan biaya hidup di Jakarta," katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (17/3). Berikut ini petikan lengkap wawancaranya:

Apa yang sebenarnya mendasari penggalangan dana untuk beasiswa ini?
Sebenarnya, terobosan ini berangkat dari gagasan yang sederhana. Kita melihat biaya pendidikan tinggi ini makin hari makin besar. Bagi sebagian besar orang Indonesia tidak mudah untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Berdasarkan data tahun lalu, dari 1 juta lulusan SMA, hanya 600 ribu yang meneruskan ke perguruan tinggi. Sisanya, 40% tidak meneruskan dan sudah barang tentu salah satu faktornya adalah minimnya biaya.

Universitas Paramadina, ini universitas swasta, bukan universitas negeri yang disiapkan oleh negara, mencoba melakukan inovasi pendanaan bagi calon mahasiswa potensial.

Kalau begitu, bagi universitas swasta seperti Paramadina, bagaimana dengan anggapan bahwa mahasiswa sebagai objek komersial?
Jadi, kini sudah saatnya, universitas swasta tidak lagi melihat mahasiswa sebagai komoditas bisnis pendidikan. Universitas harus melihat mahasiswanya sebagai manusia-manusia muda yang potensial, yang harus disiapkan menjadi manusia baru. Yang nantinya, menjadi garda terdepan bangsa kita dalam berkompetisi di tingkat regional dan internasional.

Gelagat apa yang Anda lihat, dalam perkembangan regional dan internasional saat ini, sehingga harus segera diantisipasi menyangkut generasi mudanya?
Dalam waktu kurang dari 7 tahun ke depan, Indonesia dan Asia Tenggara sudah terintegrasi dalam satu payung ekonomi. Kalau anak-anak muda tidak disiapkan untuk menyongsong era itu, saya khawatir kita nanti menjadi penonton dan orang lain yang mendominasi.

Jadi beasiswa bisa dijadikan salah satu solusi?
Ya memang seharusnya program beasiswa bisa menjadi salah satu solusi bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di negeri ini. Bila pemerintah belum bisa menyediakan anggaran yang memadai, hingga 20% dari budget APBN, mestinya pemerintah dapat menggalakkan perolehan dana dari swasta melalui penggalangan dana dari para filantropis swasta (private philantrophy) yang dikaitkan dengan peringanan pajak bagi mereka (tax exemption).

Bukankah itu sulit dilakukan?
Justru itu. Memang sulit kalau hanya menyediakan dana pendidikan hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah. Itu sebabnya negara seperti AS pun menerapkan budaya filantropis itu untuk memajukan human capital mereka. Berkat usaha itu, dari tahun ke tahun, jumlah dana yang berhasil diperoleh dari kocek swasta di AS terus meningkat.

Jika pada tahun 90-an, sekitar 5% hingga 20% anggaran universitas negeri dan swasta diperoleh dari sumbangan filantropi swasta, maka pada 2005 donasi yang diperoleh dari sektor privat itu meningkat hingga mencapai 10-30%. Pada 2006, jumlah donasi dari masyarakat swasta mencapai US$ 295 miliar.

Lantas bagaimana dengan merebaknya budaya komersialisasi pendidikan belakangan ini?
Karena itulah program ini mengingatkan tentang perlunya menghindari budaya komersialisasi pendidikan oleh pihak mana pun. Guna mencegah hal itu, tentu saja harus ada alternatif bagi lembaga pendidikan agar tidak tergantung pada uang sekolah ataupun universitas yang ditarik dari murid atau mahasiswa yang mendaftar.

Jika uang sekolah menjadi satu-satunya sumber pendapatan, maka lembaga pendidikan menjadi sulit menghindarkan diri dari 'komersialisasi' pendidikan.

Dengan demikian, di antara beberapa alternatif yang ada, kerjasama antara lembaga pendidikan dan komunitas bisnis, baik melalui program beasiswa (fellowship) ataupun riset bersama (joint-research) merupakan jawabannya.

www.inilah.com, 18 Maret 2008

Pilih Pemimpin, Harus Berpamrih!

2008-08-14T20:01:00.000-07:00

Kampanye Pemilu 2009 telah berlangsung hampir sepekan ini di tengah tantangan berat yang dihadapi partai politik. Pasalnya seiring proses pemilu, beragam perkara hukum turut menyeret sejumlah politisi di Senayan, sehingga memicu apatisme sebagian publik.

Di pihak lain, selama bulan-bulan mendatang para elit politik terpaksa turun gunung setelah hampir empat tahun menikmati kekuasaan politik. Dalam pandangan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, kondisi ini terjadi karena mekanisme aturan main politik yang mengkondisikannya.

“Pemilih kita seperti pendukung kesebelasan sepakbola, tidak ada pamrih dalam memilih parpol tertentu,” jelasnya ditemui di kampus Universitas Paramidan, Rabu (16/7). Berikut wawancara lengkapnya:

Bagaimana Anda melihat parpol dalam menyiapkan Pemilu 2009?
Partai politik harus melakukan perubahan dari politik identitas menjadi politik policy. Jadi, orang memilih partai berdasarkan pada program kerja partai politik, bukan karena identitas. Mengaitkan kemenangan partai politik karena mesin partai bukan karena figur, itu harus bergeser.

Apa hambatannya untuk membentuk partai politik yang mengarah pada politik kebijakan?
Pertama dari struktur mekanisme aturan main. Tiap kali menjelang pemilu, partai politik baru pusing lagi memikirkan rakyat, sedangkan rakyatnya juga lupa bahwa mereka pernah dilupakan oleh parpol. Kedua, media harus mendorong rakyat untuk tetap kritis, karena selama cara rakyat mendukung partai seperti mendukung kesebelasan sepakbola, maka kasihan rakyatnya.

Mendukung partai itu harus punya pamrih, kalau mendukung sepakbola boleh tanpa pamrih. Pamrihnya bukan finansial, namun berupa kebijakan dan kesejahteraan. Kalau rakyat mendukung seseorang tanpa pamrih, ya tidak akan dapat apa-apa.

Rakyat harus melihat partai karena pamrih sesuatu. Kalau perilaku itu tidak ada, maka partai tidak akan peduli pada rakyat. Tapi misalnya partai tahu akan ditinggalkan, maka ia akan memperbaiki kinerjanya. Contohnya adalah PDI Perjuangan. Ia mendapat 33 juta pemilih pada Pemilu 1999, namun pada Pemilu 2004 hanya mendapatkan 21 juta pemilih. Jadi sebanyak 42% pemilih PDI Perjuangan pergi, itu sakit.

Pengalaman PDI Perjuangan itu membuat partai tidak ingin mengulangi kesalahan. Namun jika dengan kebijakan apa pun, partai tetap didukung oleh rakyat, maka partai tidak mau berubah.

Apakah pendidikan akan menciptakan pemilih yang lebih cerdas?
Contoh terbaik adalah pilkada. Karena dalam pilkada, jarak antara politik dan kesejahteraan itu pendek sekali. Kalau kita pilih presiden, jarak antara pemilih dan yang dipilih itu jauh sekali. Tapi jika memilih bupati atau gubernur, warga dapat dengan mudah menagih janji perbaikan dari soal jalan raya hingga masalah kebersihan. Jadi baik dan buruk kelihatan, sehingga rakyat dapat dengan mudah menilai. Itu membantu pemilih. Makanya pilkada menjadi harapan untuk menjadi penopang demokratisasi di Indonesia.

Bagaimana cara mendekatkan jarak antara pemilih dan calon dalam konteks politik nasional?
Makanya, pilkada menjadi pelajaran yang berharga. Dengan demikian rakyat mudah untuk memilih calonnya. Harapannya, pengalaman pilkada menjadi pelajaran dalam memilih kepemimpinan nasional. Namun, saat ini kan baru satu kali pilkada. Nanti kalau pilkada sudah dua kali, akan ada perubahan perilaku pemilih nasional. Karena orang akan memilih berdasarkan apa yang ia catat dan rasakan.

Pendidikan itu dulu tidak ada, karena tidak ada politik lokal seperti pilkada. Makanya dalam pilpres antara konstituen dan kandidat terasa jauh sekali. Jadi jangan heran yang dipilih adalah figur yang menarik, bukan apa yang akan didapat oleh pemilih jika memilih calon A.

Bagaimana dengan kecenderungan pemilih yang gemar pada hal yang instan, seperti praktik politik uang?
Memang ada kecendrungan money politics itu diterima oleh pemilih, namun pilihan politiknya lain. Dalam beberapa kasus misalnya, ada kandidat yang menegaskan bahwa dirinya tidak mengeluarkan uang kepada calon pemilih, namun menjanjikan perubahan. Justru orang tergerak dengan calon yang tidak memberi uang, karena pemilih tidak merasa terhina, tapi merasa dihargai. Tapi politisi kita jarang yang melakukan hal itu.

Oleh karena itu saya berpendapat tiga kali pemilu lagi, maka pemilih jauh lebih cerdas fully educated. Karena di Indonesia pemilunya lima tahun sekali, makanya membutuhkan waktu yang lama.

www.inilah.com, 17 Juli 2008

Idealisme Menyiapkan Satu Lapis Generasi Masa Depan

2008-08-14T19:30:00.000-07:00

Cerdas, muda, dan gagah, boleh jadi Anies Baswedan termasuk dalam jajaran rektor paling muda di Indonesia. Di usianya yang masih tiga puluhan, dia sudah memimpin Universitas Paramadina sebagai seorang rektor. Bersama rekan-rekannya sesama pengajar, yang juga berusia setara, pria yang sebelumnya dikenal sebagai pengamat politik ini menyimpan tekad mengantarkan Paramadina menjadi universitas kelas dunia. Lewat perpaduan visi, ide-ide segar khas anak muda, kecerdasan dan ideologi, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia, Anies dan rekan-rekannya menyiapkan generasi muda masa datang. Kepada wartawan Republika, Rachmat Santosa Basarah dan Siti Darojah Sri Wahyuni, Anies Baswedan mengungkapkan gagasannya. Berikut petikannya.

Anda dulu dikenal sebagai pengamat politik. Kok sekarang terjun di dunia pendidikan?
Dunia pendidikan itu bukan dunia asing. Saya tumbuh besar di keluarga pendidik. Orang tua saya adalah dosen dan kami tinggal 500 meter dari kampus di Yogyakarta. Ayah saya, dosen dan wakil rektor di Universitas Islam Indonesia. Dan, Ibu saya, guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta. Hanya, memang ketika kuliah di luar negeri, subjek yang menjadi kajian saya ialah bidang politik.

Tapi, waktu di Amerika dan mengambil program PhD, saya bekerja sebagai asisten dosen. Jadi, ketika kemudian saya diberi amanah untuk mengelola universitas bukanlah dunia baru. Tapi, tentu saja ini memang sebuah amanah besar dan baru.

Lama tinggal dan mengajar di Amerika, konsep apa yang bisa diadopsi di Indonesia?
Yang bisa kita adopsi dari dunia Barat, lebih pada manajemennya. Pengelolaan universitas di negara-negara Barat sudah sangat efisien, terukur, dan modern. Kemudian komponen strategi, bagaimana universitas itu dibangun. Sebagai contoh, ketika saya masuk Paramadina, saya katakan kualitas universitas sangat ditentukan oleh dosen dan mahasiswa. Dosen alhamdulillah sangat berkualitas, kita harus usahakan peningkatan kualitas mahasiswa yang masuk.

Jadi, tanggung jawab universitas itu mulai dari rekrutmen sampai pasca lulus. Supaya kualitasnya baik, universitas memberi beasiswa. Ada beasiswa penuh untuk seratus mahasiswa berpotensi. Jadi, penerima bea-siswa itu sebelum masuk universitas sudah tahu bahwa biaya empat tahun ke depan, aman. Yang penting, kinerja akademiknya baik. Ini satu teknik yang banyak dipakai universitas modern, terutama di negara Barat mengingat tingginya biaya pendidikan.

Untuk pendanaannya, kita membaca peluang di swasta. Kita ajak dunia swasta untuk berperan serta di universitas. Umumnya, universitas di Indonesia cari dana secara tradisional dengan mengatakan bahwa ini usaha mulia, maka tolong dong dibantu, Insya Allah nanti anda mendapatkan pahala. Ya, ini juga penting. Tapi, agar bisa langgeng kita harus ada model bisnis yang modern. Universitas harus dikelola secara modern dan terkait dengan dunia swasta secara mutualistis, bukan berdasarkan belas kasihan. Untuk komponen nilai, kita punya sendiri. Kita tidak mau berkompromi soal nilai-nilai. Kita tetap sebagai Muslim, modern, dan Indonesia. Bukan western. Dalam cara dan teknik, kita boleh meniru mereka. Dalam substansi, kita harus berakar di nilai-nilai kita. Contohnya, Jepang yang melakukan modernisasi selama seratus tahun lebih, tetapi tetap mempertahankan akar budayanya. Kita ingin tunjukkan bahwa kita juga bisa.

Beasiswa ini untuk mahasiswa tidak mampu atau mahasiwa berprestasi?
Kami memilih yang berprestasi dari seluruh Indonesia. Persyaratannya tidak harus miskin. Banyak anak yang berpotensi, tapi tidak mampu. Besarnya beasiswa untuk masa kuliah empat tahun adalah Rp 65 juta untuk yang dari Jakarta dan Rp 100 juta untuk mahasiswa dari luar Jakarta. Seleksinya ketat karena kami hanya menerima yang terbaik. Ini sebuah ikhtiar untuk meringankan beban anak-anak yang potensial. Meminjam istilah Cak Nur (Alm Nurcholish Madjid, pendiri Paramadina--Red), yaitu tempat persemaian manusia baru, maka di sini kami ingin manusia baru yang potensial.

Mengapa demikian?
Coba bayangkan, siapa kompetitor--lawan anak-anak muda ini yang sekarang masih SMA 10-15 tahun ke depan dan yang kuliah di Paramadina, UI, UGM, ataupun Trisakti? Bukan sesama universitas itu. Kompetitor mereka orang Indonesia yang lulusan Melbourne, Sidney, Tokyo, San Fransisco, LA, dan New York. Bukan orang asing, tapi anak muda Indonesia yang sekolah di luar negeri.

Mereka itu minimal punya empat hal. Pertama, ilmu pengetahuan yang lebih baru; kedua, keterampilan bahasa sementara pemimpin mahasiswa di tempat kita kalau ditanya dengan bahasa asing langsung tumbang; ketiga, kekuatan networking internasional yang mahal sekali nilainya. Keempat, mereka yang sekolah di luar negeri tentu saja punya capital. Perpaduan dari keempat hal itu, mereka punya confidence yang luar biasa dalam menyongsong masa depan. Nah, mereka akan berbondong-bondong pulang ke Indonesia dan ketika mereka pulang bisa mendominasi. Kalau sekarang kita melihat Ikatan Alumni UI dan Ikatan Alumni Gadjah Mada sebagai ciri lulusan dominan, ke depan kita akan saksikan ikatan alumni mahasiswa Jepang, ikatan alumni Amerika, dan lainnya yang mendominasi. Pada sisi lain, ASEAN Free Trade Area akan aktif lebih awal dari jadwalnya. Konsekuensinya ada pergerakan tenaga kerja asing ke dalam negeri. Tengok saja sekarang stasiun pompa bensin asing seperti Shell dan Petronas sudah masuk di mana-mana. Kita diuntungkan karena kemudian Pertamina menaikkan kualitas. Tapi, nanti ketika kompetisinya di tingkat individual, bukan korporasi. Jika kalah dari profesional asing secara sistematis dan kolektif, saya khawatir akan muncul anak-anak muda frustrasi dan marah. Ini karena pendidikan dan persiapan yang dimiliki sekarang ini tidak didesain untuk membuat mereka menang dan dominan di masa depan.

Jadi, gagasan memberi beasiswa itu bagian dari sebuah desain atau idealisme yang besar?
Ya, makanya, saya bersyukur sekali sekarang ada di dunia pendidikan tinggi. Saya merasa ini sebuah tanggung jawab, bukan berbicara tentang satu dua individu mahasiswa, tapi satu lapis generasi untuk mengantisipasi dan mengatasi masa depan lebih baik, supaya kita menjadi pemenang dan tuan rumah di negeri sendiri. Bagi saya, pendidikan tinggi punya posisi strategis.

Sayangnya, banyak pengelola pendidikan tinggi yang belum melihat dalam konteks Indonesia panjang ke depan, melainkan sekadar dalam konteks peluang bisnis jangka pendek atau menawarkan ijazah. Ini praktik industrialisasi pendidikan yang cuma menghasilkan pemegang ijazah yang akan menjajakan ilmunya, lalu menjual ke pembeli yang membeli harga paling tinggi. Bukan menghasilkan orang baru yang dalam bayangan kita menjadi pendorong kemajuan bangsa.

Menerjemahkan idealisme itu dalam sebuah universitas, itu adalah tantangannya. Saya melihat sudah saatnya kita terjemahkan idealisme, gagasan abstrak yang besar-besar itu. Kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa buktikan pada semua kalangan bahwa idealisme bisa diterjemahkan, konkret, dan market oriented sehingga bisa hidup & berkembang. Itu bisa. Tidak selamanya idealisme bergerak di wilayah abstrak.

Di tengah banyaknya universitas negeri unggulan membuka jalur mandiri atau menjaring mahasiwa dari kelompok menengah atas, sepertinya ide Anda agak melawan arus?
Saya melihat universitas negeri, sebenarnya punya amanah konstitusi untuk mendidik masyarakat. Sementara yang swasta, sebenarnya lebih punya hak untuk menarik pendidikan lebih tinggi. Tapi, kami tidak. Universitas Paramadina tidak didirikan untuk mengantisipasi peluang bisnis. Tidak didirikan untuk itu dan tidak pernah didirikan untuk itu. Universitas ini didirikan dengan idealisme menjadi persemaian manusia baru. Hanya perlu menerjemahkan dalam bahasa yang lebih konkret. Harus diantisipasi dengan kerja lebih keras. Misalnya, mencarikan mahasiwa beasiswa itu kerja ekstra universitas. Yang dapat beasiswa itu mahasiswa.

Kalau universitas bermutu yang ternama dan terkenal di negeri ini mau bekerja sedikit lebih berat, mereka bisa dapat lebih banyak dari kita. Kita datangi pihak-pihak swasta dan kita katakan bahwa mereka nanti adalah pengguna dari hasil pendidikan itu. Kita katakan begini, ''Anda yang mendapatkan manfaat. Jadi, invest dong pada mereka, didik mereka.'' Jadi, sudah saatnya kita berpikir outside the box. Jangan hanya menjual nama besar universitas terkenal. Lalu, anak-anak yang ingin masuk dicharge dengan rupiah yang setinggi-tingginya. Saya khawatir kelas menengah kita, makin hari makin menipis. Karena, ongkos sekolah yang meroket, suplai dari kelas bawah yang bisa naik menjadi kelas menengah, itu makin sedikit. Padahal, pendidikan adalah jalur bagi kelas sosioekonomi bawah bisa naik ke kelas diatasnya.
Kita harus menyiapkan pendidikan tinggi dari anak-anak kita yang sudah wajib sekolah sembilan tahun ini. Betapa frustrasinya seorang anak lulusan SMA terbaik, mau mendaftar ke kampus saja tidak punya biaya, bahkan sekadar ongkos perjalanan untuk mendaftar pun tidak punya. Kita harus buka akses itu.

Apakah Anda juga melihat adanya kecenderungan pendidikan tinggi di Indonesia lebih sebagai peluang usaha?
Masyarakat itu ada tiga komponen; state, civil society, dan market. Nah, pendidikan ini bergeraknya di wilayah civil society. Bicara civil society harus dengan spirit civil society. Tapi, ketika berbicara pengelolaan, kita tidak bisa lagi mengelola model gotong-royong. Bicara manajemen harus yang modern. Siapa yang mengembangkan manajemen modern? Pasar. Karena di pasar itu ada istilah bottom line, plus atau minus, untung atau rugi. Karena itu manajemen mereka jadi maju untuk menghindari minus. Nah, universitas itu bergerak di civil society, tapi manajemennya harus meniru manajemen modern yang diterapkan di pasar. Tapi, kita tidak ingin meniru prinsip-prinsip pasar dalam mendidik dan dalam dunia pendidikan.

Pendidikan seperti apa yang Anda terapkan di Paramadina ini?
Di sini mahasiwa dididik dengan dua track. Track pertama adalah akademis. Nanti ketika mereka selesai, muncul transkrip nilai. Track kedua, adalah pengembangan life-skills. Jadi, kita wajibkan mahasiswa per semester itu mengikuti workshop atau training yang kita selenggarakan gratis. Ini bekal keterampilan untuk menghadapi hidup. Kami juga merekam kegiatan organisasi mahasiwa. Saat lulus kuliah, mereka punya dua transkrip, yakni akademis dan workshop serta pengalaman organisasi. Ini amat membantu menstrukturkan pengalaman mereka selama kuliah dan membangun kepercayaan diri.

Saya selalu katakan, IP saja tidak cukup. IP tidak harus terlalu tinggi. Namun, harus di atas syarat minim beasiswa S-2. IP tinggi menghasilkan panggilan wawancara kerja, tapi sesungguhnya pengalaman kepemimpinan dan organisasi yang menentukan dapat tidaknya pekerjaan dan masa depan.

Akan dibawa ke mana konsep Paramadina ini sepeninggal Cak Nur yang dianggap menjadi 'pelindung' bagi gagasan Islam liberal?
Universitas ini bukan pelindung gagasan Islam liberal. Di sini, tidak ada kecenderungan untuk mengarahkan pada satu, dua pemikiran. Di sini, sebagaimana universitas modern lainnya diperdebatkan berbagai pemikiran dan menghargai kebebasan mimbar akademis. Saya pikir, kita harus mulai berani untuk membuka diri dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pemikiran. Saya rasa ada juga yang harus diluruskan, dalam berbagai tulisan, kritik Cak Nur terhadap liberalisme itu juga sangat kuat. Kita ingin menjadikan universitas di Indonesia yang bernilai Islam, berwawasan ke-Indonesiaan dan kemodernan. Kita ingin menempatkan universitas kelas dunia dalam sekitar 20-an tahun ke depan. Jadi, warisan Cak Nur yang dikembangkan dalam hal pendidikan tinggi.

Kami ingin menempatkan agar Muslim mainstream tampil di Indonesia. Jangan kemudian didominasi dengan ekstrem religious maupun liberal yang selama ini jauh lebih vokal.

Berapa lama target menjadikan kampus ini untuk menjadi katakanlah 50 top kampus dunia?
Kita bayangkan sekitar 20 tahun. Tapi, Anda bayangkan di AS saja ada 50 negara bagian. Kalau tiap negara bagian punya tiga saja kampus yang luar biasa bagus, berarti sudah 150. Nah, di Eropa ada 30-an negara. Kalau sebuah negara saja punya empat universitas terbaik, sudah 120. Nah, berarti kan peringkat satu sampai 270 sudah habis oleh mereka. Yang jelas ini tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, namun bertahap. Kita tidak membayangkan Paramadina yang ukurannya luar biasa besar. Kita bayangkan Paramadina ini ukurannya kecil. Kita adalah city university yang mahasiswanya lima ribuan yang memfokuskan pada bidang humaniora.

Saya merasa bersyukur, teman-teman di Paramadina ini mulai jajaran pimpinan hingga staf pengajar adalah anak-anak muda, rata-rata usianya 38 tahun yang hampir semuanya pernah merasakan berada di world class university. 90 persen tenaga pengajar disini Master atau Doktor. Jadi, ketika kita berbicara katakan fasilitas, kita semua punya gambaran fasilitas world class itu dan cara kerja seperti apa.

Kita juga menyiapkan dosen-dosen kita untuk melanjutkan ke S3. Pengembangan diri seorang dosen tidak diserahkan pada dirinya, tapi universitas. Contoh lain, kami mengadakan kerja sama dengan Harvard University di bidang Laboratorium Perdamaian Indonesia. Di sini kan kita banyak sukses mendamaikan konflik. Jadi, kita dan Harvard berpartner untuk menularkan pengalaman Indonesia membangun perdamaian (peace making). Prosesnya pun tidak sederhana. Mereka tidak mau bekerja sama dengan universitas yang hanya mau menumpang nama. Mereka minta teleconference antara Indonesia, Boston, Chicago, dan New York. Lalu, diskusi panjang dan mereka interviu kita secara detail. Mereka belum pernah mendengar nama Universitas Paramadina. Ya, wajar saja, kita baru berusia sepuluh tahun. Setelah semua proses, akhirnya deal.

Harian Republika,

Program Beasiswa Berkelanjutan

2008-08-12T19:16:00.000-07:00

Laskar Pelangi yang menjadi best seller book beberapa waktu lalu merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia. Yaitu masih banyak orang yang memiliki prestasi dan bakat gemilang namun tidak memiliki kesempatan. Umumnya yang menjadi alasan adalah kemampuan finansial yang rendah.

Dalam buku tersebut, diceritakan mengenai Lintang, anak seorang nelayan yang harus bersepeda berpuluh-puluh kilometer setiap harinya untuk pergi ke sekolah. Ditambah lagi dengan kesulitan yang dihadapinya di perjalanan. Mulai dari hujan badai hingga ancaman buaya. Meskipun begitu, tidak pernah satu hari pun ia bolos sekolah. Bahkan, ia menjadi murid terpintar dengan tingkat kecerdasan yang melebihi rata-rata siswa seusianya.

Kejadian serupa didapati dosen-dosen Universitas Paramadina (UPM) ketika mengadakan kunjungan ke 14 kota, yakni Jabodetabek, Makasar, Bali, Padang, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Nanggroe Aceh Darussalam, Medan, Pontianak, Garut, Cirebon, Lampung, dan Palembang.

Kunjungan itu terkait dengan Fellowship Paramadina, sebuah program beasiswa untuk sekitar 25 persen mahasiswa baru. "Program ini bertujuan memberikan kesempatan kuliah dan mengembangkan diri kepada lulusan SMA yang berbakat dan berprestasi dari seluruh Indonesia. Namun memiliki kendala dalam hal ekonomi," ujar Rektor UPM Anies Baswedan PhD.

Anies menambahkan, pendidikan merupakan ekskalator bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Karenanya, pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah masyarakat. Sayangnya, banyak orang yang tidak dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Umumnya karena masalah biaya.

Padahal, banyak anak Indonesia yang memiliki bakat dan prestasi menakjubkan. Namun, karena kendala ekonomi, bakat dan prestasi itu jadi terbuang percuma. "Kami ingin menampung bakat dan prestasi mereka dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengenyam pendidikan di UPM secara gratis," kata Anies.

Director Departemen of Cooperation & Fellowship UPM, Kurniawaty Yusuf MSi mengatakan, Fellowship Paramadina dimulai dengan menyebarkan informasi program ini ke seluruh Indonesia. Ini dilakukan melalui berbagai pameran, media, memanfaatkan website resmi UPM, hingga memberikan formulir secara gratis ke 800 SMA di seluruh Indonesia. Bahkan, setiap dosen ikut berperan. Jadi, ketika mereka pulang ke daerahnya, mereka membawa formulir dan membagikannya ke sekolah di daerah tersebut.

Persyaratan untuk ikut dalam program ini cukup ketat. Mulai dari surat rekomendasi dari kepala sekolah dan guru, fotokopi rapor selama sekolah, surat keterangan tidak mampu, hingga melampirkan semua prestasi dan keahlian yang dimiliki. "Dari seleksi ini, kami berharap dapat menemukan siswa dengan kompetensi dalam bidang intelektual, emosional, kepemimpinan, dan etika," kata Kurniawaty.

Untuk tahap awal, didapat 1.300 siswa yang mendaftar. Berkas yang masuk diperiksa secara seksama oleh seluruh dosen yang mewakili seluruh program studi. Hingga didapat 256 siswa di 14 kota yang masuk ke tahap wawancara. Untuk meringankan beban siswa, wawancara dilakukan di kota siswa yang bersangkutan. Tidak hanya itu, bagi siswa yang datang untuk wawancara, diberikan uang pengganti transportasi sebesar Rp 200 ribu.

Kurniawaty menjelaskan, dalam proses wawancara itu, dosen-dosen UPM menemukan hal-hal yang luar biasa. Mulai dari kecerdasan dan bakat yang dimiliki setiap siswa yang jauh di luar perkiraan sebelumnya. Ia mencontohkan, ada anak yang mampu pidato dengan lancar menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada juga anak yang memiliki nilai 10 untuk matematika setiap semester.

Namun, perjuangan mereka untuk mendapatkan pendidikan pun luar biasa. Ada anak yang seluruh keluarganya menjadi korban Tsunami di Aceh. Sehingga ia harus membiayai dirinya sendiri. Ada yang harus ikut lomba untuk mendapatkan uang sekolah. Bahkan, ada yang harus menari setiap malam untuk membiayai sekolahnya.

"Mereka memiliki kehidupan yang sangat sulit. Saya bahkan sempat tidak percaya kalau hal-hal seperti ini benar-benar terjadi. Saya pikir hanya ada di buku atau di sinetron. Karenanya mereka sangat bergantung kepada pendidikan. Mereka berharap, dengan mengenyam pendidikan yang tinggi dan berkualitas, mereka dapat mengubah jalan hidup mereka," jelas Kurniawaty.

Setelah sampai pada tahap wawancara, muncul kekhawatiran dalam diri Anies. Ini terkait dengan jumlah beasiswa yang diberikan yang hanya 25 persen dari jumlah mahasiswa baru. Untuk tahun ini, jumlah mahasiswa baru yang akan diterima sekitar 400orang. Dengan begitu, jumlah mahasiswa yang akan menerima beasiswa sekitar 100 orang. "Saya khawatir, jumlah yang pantas untuk mendapat beasiswa lebih besar dari kapasitas yang diberikan. Karena itu, saat ini kami sedang memikirkan jalan keluar terbaik jika hal itu terjadi," jawab Anies.

Anies menyebut beasiswa yang nantinya akan diberikan ini sebagai ‘beasiswa yang tidak basa-basi’. Yaitu, beasiswa penuh, dari awal hingga mahasiswa selesai. Mulai dari biaya pendidikan, biaya buku, bahkan biaya hidup bagi mahasiswa yang datang dari luar kota. Jumlah beasiswa yang diberikan mencapai Rp 65 juta untuk siswa dari Jabodetabek. Sementara untuk mahasiswa yang berasal dari luar Jabodetabek, biaya tersebut ditambah dengan biaya hidup. Totalnya mencapai Rp 100 juta per anak.

Konsep beasiswa baru
Untuk mengumpulkan dana beasiswa itu, Anies menggunakan konsep yang menarik. Bahkan ia mengklaim konsep ini sebagai yang pertama di Indonesia. Dana untuk beasiswa berasal dari orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Mereka diminta untuk memberikan beasiswa dengan jumlah yang telah ditentukan untuk santunan per siswa. Jadi, setiap pendonor diberikan pilihan untuk memberikan uang kelipatan Rp 65 juta atau Rp 100 juta.

Berbeda dengan beasiswa lain, pemberi beasiswa harus memberikan sumbangannya di muka. Beberapa persen dari uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai siswa penerima beasiswa. Sisanya, diinvestasikan ke berbagai bidang. Dengan begitu, uang ini tidak akan habis. Sehingga, meskipun ke depannya tidak ada donatur, program beasiswa dapat terus berjalan.

"Uang ini yang kemudian menjadi dana abadi. Ini sepenuhnya digunakan untuk beasiswa. Rekeningnya pun terpisah dari rekening universitas. Bahkan, untuk promosi dan biaya seleksi, kami menggunakan dana universitas. Jadi, kami jamin dana yang ada memang ditujukan untuk beasiswa," tegas Anies.

Dengan sistem ini, tambahnya, pemberi donor percaya bahwa uangnya memang dimanfaatkan untuk pendidikan. Selain itu, dana yang diberikan menjadi dana yang terus berkelanjutan. Sistem seperti ini mengatasi masalah kepercayaan dan komunikasi yang selama ini muncul antara pendonor dengan lembaga pendidikan.

Ketika memberikan sumbangan, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pendonor. Antara lain harus mengajak mahasiswa yang dibantu bertemu setidaknya satu kali dalam satu semester. Ini untuk memberikan akses kepada mahasiswa. Jadi ketika lulus, siswa yang bersangkutan memiliki akses untuk berkembang. Entah untuk kerja atau juga untuk membuat usaha sendiri.

Tidak hanya itu, pendonor juga harus bersedia namanya digunakan setelah nama mahasiswa yang dibantu. Jadi misalnya, Syahruddin mendapat bantuan dari Republika. Maka, ketika lulus ia wajib menggunakan nama Syahruddin Paramadina-Republika Fellow.

Tujuannya, kata Anies, agar mahasiswa tersebut selalu ingat setiap kesuksesan yang didapat. Ingat bahwa keberhasilan itu berkat bantuan orang lain. Sehingga, nantinya mahasiswa tersebut akan membantu orang lain, khususnya dalam hal pendidikan.

Pihak-pihak yang saat ini telah menjadi donatur yakni, Astra International, Salim Group, Adaro Indonesia, BlitzMegaplex, Djarum Group, Fund Asia, Garudafood, Northstar Pacific, Principia Management, Radiant Utama, Republika, Jakarta Post, Majalah Tempo, Koran Tempo, Waspada Group, Indra Uno, Newmont Pacific Nusantara, Bank BTPN, TP Rachmat, Benny Subianto, Sofjan Wanandi, Sandiaga Uno, Mien Uno, Gita Wirjawan, Patrick Walujo, Jeffrie Geovanie, Soegeng Warjadi, Fahmi Idris, Ahmad Ganis, dan Abdul Latief.

Anies berharap, lembaga pendidikan lain mau mengikuti apa yang telah dimulainya. Ia bahkan berniat untuk membagikan konsep ini secara gratis kepada siapa saja yang mau. Mulai dari mengaplikasikan hingga tips dan triknya. Sehingga, semakin banyak siswa berprestasi namun kurang mampu yang terbantu.

Paramadina Social Responsibility
Rektor Universitas Paramadina (UPM) Anies Baswedan, Ph D mengatakan, UPM merupakan kampus kecil. Namun bercita-cita untuk menjadi kampus yang memiliki kualitas global. Meskipun kecil, namun setiap harinya kampus UPM selalu dilewati oleh orang banyak. Terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kampus.

Masyarakat ini, umumnya berasal dari kalangan yang tidak mampu. Karena itu, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi sangat kecil. Karena itu, selain program Paramadina Fellowship, UPM juga memiliki program beasiswa lain yang ditujukan untuk masyarakat sekitar yang berprestasi. Program ini dinamakan Paramadina Social Responsibility.

Paramadina Fellowship merupakan program beasiswa untuk seluruh siswa di seluruh Indonesia. Sementara Paramadina Social Responsibility khusus untuk masyarakat sekitar. "Masa' siswa yang di Aceh kami datangi dan kami ajak untuk sekolah di sini. Sementara siswa berprestasi di lingkungan sendiri tidak dilihat," kata Anies.

Tidak berbeda dengan Paramadina Fellowship, Paramadina Social Responsibility pun memberikan ‘beasiswa yang tidak basa-basi’. Atau beasiswa dari awal hingga selesai yang meliputi seluruh biaya yang dibutuhkan. Mulai dari biaya pendidikan hingga biaya buku.

Meskipun untuk masyarakat sekitar, namun UPM menetapkan seleksi yang ketat. Meskipun tidak seketat seleksi untuk program Paramadina Fellowship. UPM memang salah satu perguruan tinggi yang membatasi jumlah mahasiswanya. Tidak jarang calon mahasiswa ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan seleksi yang ditetapkan.

"Hal ini kami lakukan karena kami ingin memberikan pendidikan dengan kualitas terjamin untuk seluruh mahasiswanya. Kami tidak butuh banyak mahasiswa. Yang kami butuhkan adalah mahasiswa yang mau dan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dirinya, untuk agama, dan untuk bangsa," ujar Anies.

Hal ini digapai dengan menerapkan sistem yang kondusif untuk belajar. Tidak hanya untuk sisi akademis, namun juga kepribadian, dan sisi religi. Seperti menggunakan kelas-kelas kecil hingga memberikan aktivitas-aktivitas pengembangan kompetensi diri. Ketika lulus, setiap mahasiswa pun akan mendapat dua ijasah. Yang pertama ijasah untuk nilai akademik dan satu lagi ijasah untuk bidang nonakademik.

Harian Republika Senin, 30 Juni 2008

Pendidikan Kita Mundur Lagi

2008-08-12T19:06:00.002-07:00

KADO bagi Hari Pendidikan Nasional kali ini terbilang istimewa: salah seorang akademisi Indonesia terpilih masuk daftar 100 intelektual publik dunia. Tak tanggung-tanggung, majalah prestisius Foreign Policy yang diterbitkan Carnegie Endowment for International Peace yang berpusat di Washington menempatkan nama Anies Baswedan sejajar dengan Noam Chomsky, Al Gore, Yusuf Qardhawi, Garry Kasparov, Lee Kuan Yew, serta Muhammad Yunus. "Saya kira itu technical error," ungkap Rektor Universitas Paramadina ini dengan nada merendah.

Persis di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, saat rembang petang menggayut di langit kampus Paramadina, Jakarta Selatan, wartawan Tempo Akmal Nasery Basral, Yophiandi, dan fotografer Santirta mewawancarai lelaki kelahiran Yogyakarta, 7 Mei 1969, itu di ruang kerjanya.

Ia fasih bicara tentang dunia pendidikan yang kini digelutinya, kiprahnya sebagai aktivis mahasiswa, dan pengalamannya berkenalan langsung dengan tokoh-tokoh politik nasional sejak di bangku SMA yang membuatnya melek politik.

Adegan menarik terjadi di saat-saat pemotretan, yang membutuhkan sejumlah mahasiswa sebagai "figuran". Para mahasiswa itu, lelaki dan perempuan, ketika bertemu Pak Rektor langsung mencium tangannya. Begitu juga saat berpisah. "Kadang-kadang di sini memang terlihat seperti tarbiyah," katanya tersenyum. Tapi mengapa ia cemas dengan dunia pendidikan Indonesia 30 tahun ke depan? Petikannya:

Bagaimana rasanya masuk daftar 100 intelektual publik?
Saya merasa belum pantas. Kayaknya itu technical error. Nama-nama di daftar itu kaliber dunia. Panitia juga tak pernah mewawancarai saya sebelumnya. Kalaupun pertimbangannya saya dinilai bekas aktivis mahasiswa, saya lihat masih banyak yang lebih baik dari saya.

Misalnya?
Tak usah sebut nama, nanti ada perdebatan lagi. Tapi begini,intelektual itu ada dua jenis, academic intellectual dan public intellectual. Yang pertama banyak melakukan penelitian dan lebih dikenal di lingkungan akademis. Yang kedua lebih banyak menyebarkan pemikirannya ke publik, contohnya Samuel Huntington, yang juga ada di daftar itu. Dibanding Huntington, saya tidak ada apa-apanya.

Kami sudah menghubungi Randolph Manderstam, Koordinator Sindikasi Foreign Policy. Menurut Manderstam, kriteria munculnya di daftar itu adalah karena para kandidat merupakan pemikir yang aktif bermasyarakat, menonjol di bidang masing-masing, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayak, bahkan sering kali di luar batas teritorial negara masing-masing. Anda merasa termasuk dalam kriteria itu?
(Terkejut) Oh ya? Kalian menghubungi mereka? Wah, saya malah baru tahu kriteria itu. Kalau begitu barangkali, somebody, somewhere, somehow, taking a note tentang kegiatan saya. Mungkin selama saya tinggal di Amerika Serikat.

Apa yang Anda kerjakan di sana?
Saya memang sering tampil di seminar, konferensi. Banyak bicara juga (tertawa). Yang pasti tentang Indonesia dan terorisme, di Chicago, Washington DC. Bayangkan, sebulan setelah 9/11 saya tampil untuk menjelaskan konteks ucapan (Wakil Presiden RI waktu itu) Hamzah Haz yang bilang teroris terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Oh my God, this is a perfect setting for me to speak about Indonesia.

Apa yang Anda sampaikan?
Saya bilang, jika seorang politikus Amerika mengeluarkan sebuah pernyataan, pasti ada 5-10 staf yang menyiapkan bahan. Mereka pikir, karena yang memberi pernyataan itu Wakil Presiden Indonesia, maka tentu juga well calculated. Saya bilang tidak. Konteksnya beda. Hamzah Haz bicara setelah Jumatan, informal. Jadi, Amerika nggak usah marah-marah dengan pernyataannya. The debate is more about timing, not the essence.

Kabarnya, sejak SMA Anda juga sudah aktif bicara di depan publik Amerika?
Ya, pada 1988 saya ikut AFS, tinggal selama 11 bulan di AS. Saya terlibat dalam, sedikitnya, 25 speaking engagement. Saya bicara di forum-forum kecil sebenarnya. Komunitas lokal, bukan seminar internasional. Awalnya saya lihat mereka awam dengan Islam, dengan Indonesia. Itu yang saya angkat sebagai topik. Ternyata responsnya bagus. Ibu angkat saya di sana menganjurkan saya lebih sering bicara di depan publik Amerika. Dari satu forum akhirnya terus berlanjut. Itu modal penting bagi saya ketika aktif di pergerakan mahasiswa.

Anda bilang satu dari 10 muslim Indonesia mendukung tindak kekerasan atas nama agama. Bagaimana dengan validitas angka itu?
Itu hasil studi kecil-kecilan tahun 2005. Jumlah itu kecil dari statistik, tapi kalau menyangkut 240 juta penduduk Indonesia, berarti ada 24 juta orang yang menyetujui terorisme. Itu berbahaya. Dari sisi pemerintah, biar 99 kali sukses mengantisipasi teror dan hanya satu kali gagal, maka yang akan dilihat adalah yang gagal itu. Sementara dari sisi teroris, 99 kali gagal tapi satu kali berhasil, itu sudah sukses besar. Pemerintah harus 100 persen berhasil dalam mencegah aksi teror. Tak ada pilihan lain.

Caranya?
Ubah cara pandang. Gunakan pendekatan rasional, bukan kultural. Pendekatan kultural melihat aksi berdasarkan faktor budaya, agama, etnisitas, atau ideologi sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku. Penjelasan ini hanya berlaku di tingkat individu. Tapi untuk makro, lihat hubungan antaraktor yang menyebabkan tindak kekerasan itu terjadi. Contohnya di Palestina. Pendekatan kultural akan melihat itu terjadi karena latar belakang A, B, C, D dari si pelaku yang entah berasal dari Hamas atau Fatah. Tapi pendekatan rasional melihat hubungan antara Palestina dan Israel yang menyebabkan tindak kekerasan itu terjadi.

Contoh konkretnya bagaimana?
Dulu kalau ada bom bunuh diri yang dilakukan seorang anak muda Palestina, maka Saddam Hussein akan mengirimkan sejumlah uang kepada keluarga anak itu, bahkan mengungsikan mereka ke negara-negara tetangga. Hilang satu nyawa, tapi keluarga itu mendapat kompensasi yang besar. Bahkan anak-anak muda pun tahu perhitungan insentif seperti ini, sehingga banyak yang bersedia menjadi martir. Israel lalu mengubah pendekatan, dari kultural menjadi rasional. Begitu ada bom bunuh diri, Israel langsung menghunjamkan roket ke rumah korban. Habis satu keluarga. Akhirnya tak ada yang berani mengikuti lagi. Tindak kekerasan menurun jauh. Orang jadi berpikir dua kali untuk melakukan bom bunuh diri.

Anda dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik angkatan 1989 se-UGM saat penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Bagaimana prosesnya hingga menjadi aktivis?
Itu memang kurang ajar betul (tertawa lebar). Selama penataran, saya kritik habis-habisan 36 butir Pancasila hampir di setiap kesempatan. Eh, di akhir penataran, saya dipermalukan dengan dipilih sebagai mahasiswa terbaik. Di depan 4.500-an mahasiswa UGM!

Bukan Pancasila yang salah, tapi cara pemaksaan yang dilakukan Soeharto yang membuat saya menentang itu. Sebab, ingatan kita tentang Pancasila biasanya langsung tertuju pada gaya indoktrinasi Orde Baru. Tapi coba cek mahasiswa sekarang yang baru berusia 7-8 tahun ketika Soeharto lengser, mereka tak punya memori buruk itu. Bagi mereka, Pancasila bagus-bagus saja. Tapi itulah salah satu cap buat saya sampai sekarang, mahasiswa terbaik P4 hahaha.

Sejak SMA, Anda juga sudah dikenal sebagai host Tanah Merdeka, acara andalan di TVRI Yogyakarta. Anda bahkan bisa membuat Habibie yang saat itu Menteri Riset dan Teknologi membacakan puisi yang ditulisnya di Jerman, yang berisi keinginannya untuk pulang dan mengabdikan diri untuk Indonesia? Apa peran acara itu bagi seorang Anies Baswedan?
Itu acara yang membuat saya bertemu banyak orang hebat. Saya berterima kasih kepada Ishadi Sk., Direktur TVRI Yogya saat itu, yang memberi saya dan kawan-kawan kesempatan berharga. Dia guru saya. Saat itu saya masih belasan tahun. Setiap ada orang penting datang ke Yogya, kami kejar. Pernah sekali waktu Soeharto datang, kami masuk istana lewat belakang. Tentu saja bisa karena dengan mobil TVRI. Tapi kami ditahan Pak Gufron Dwipayana. "Pak Harto tak bisa diwawancarai sekarang!" katanya tegas. "Tapi kalau mau dengan menteri, sebut saja nanti saya bawa ke sini." Akhirnya, saya minta dengan Sudomo saja. Eh, betul, Sudomo langsung ditarik Dwipayana. "Ini ada anak-anak yang mau wawancara," katanya. Selesai dengan Pak Domo, saya coba lagi minta waktu ketemu Pak Harto. Yang keluar malah Ibu Tien menyampaikan kabar kalau mau wawancara Pak Harto di Jakarta saja. Kalau di sini Bapak mau istirahat. Tak lama kemudian, Pak Harto keluar juga, meski hanya untuk memberi selamat atas wawancara dengan Sudomo. Setelah Pak Harto masuk lagi, saya protes Dwipayana, mengapa hanya petani atau nelayan yang diizinkan ngomong dengan Pak Harto. Kenapa anak muda nggak boleh? Jawaban dia, "Waktunya nggak pas buat wawancara." Saya bilang, bukan wawancara, ini ngobrol-ngobrol saja.

Lalu?
Setiap enam bulan ketika libur panjang sekolah, saya dan kawan-kawan tim Tanah Merdeka selalu ke Jakarta, hunting narasumber. Saya pernah mewawancarai Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta saat itu. Wawancara berlangsung subuh di kaki Monas, ketika matahari baru terlihat. Indah sekali. Setiap ke Jakarta, berkat bantuan Wiyogo, kami menginap di Youth Hostel, Ancol, yang nyamuk-nyamuknya segede jempol itu (tertawa). Lalu pernah juga mewawancarai Bu Tien di rumahnya. Tahu siapa fotografer kami untuk dokumentasi saat itu? Butet Kertaradjasa (tertawa).

Siapa tokoh yang paling ingin Anda wawancarai di Tanah Merdeka tapi tak terlaksana?
Benny Moerdani. Banyak sekali usaha kami waktu itu (untuk mewawancarai), tak ada yang berhasil.

Mengapa Benny?
Dia pintar sekali. Visinya hebat. Salah satunya menciptakan Sekolah Taruna Nusantara yang menjaring para pelajar terbaik untuk menjadi militer yang hebat juga. Visinya yang memikirkan pendidikan itu sangat penting. Waktu saya mewawancarai Habibie, masih sebagai Menristek, Habibie cerita saat dia akan berangkat ke Jerman dan berpamitan kepada Bung Karno. Bung Karno berpesan, pelajarilah sesuatu yang akan menyatukan bangsa kalian. Di Jerman, mereka belajar teknologi perkapalan dan penerbangan. Kejadian itu saya ingat sampai sekarang: young people listen to their leaders. Di Malaysia, Mahathir Mohammad menyalami semua mahasiswa Malaysia yang akan belajar ke luar negeri, berfoto satu-satu. Setelah mahasiswa itu tiba di negara tujuan masing-masing, tak lama kemudian datang kiriman paket berisi foto mereka dengan Mahathir, ditandatangani Mahathir, dengan pesan: “Rakyat Malaysia dengan bangga menunggu kalian kembali ke tanah air.” Bayangkan! Foto-foto itu dipampang oleh setiap mahasiswa Malaysia di kamar mereka. Young people listen to their leaders. Di Indonesia, ada sebuah program nasional pengiriman mahasiswa ke luar negeri, tapi begitu mereka lulus kuliah, mereka bertanya, "Apa yang bisa kita kerjakan di Indonesia?" Bahkan banyak yang memilih tak pulang ke Tanah Air.

Anda sudah begitu cemerlang sejak SMA, bangku kuliah, dan kini malah mengepalai langsung sebuah institusi pendidikan. Apa problem utama dari dunia pendidikan kita?
Ada dua, satu menyangkut konten pendidikan, yang kedua adalah pendidikan sebagai skenario rekayasa jangka panjang untuk kemaslahatan bangsa. Selama ini perdebatan kita melulu menyangkut konten pendidikan, soal kurikulum, sistem ujian saringan masuk, dan sebangsanya. Padahal, yang lebih penting adalah yang kedua. Contohnya di awal 1950-an. Saat itu Bung Karno memutuskan harus dibangun sebanyak mungkin SMA di kabupaten. SMA lalu berdiri, tapi tak ada gurunya. Jalan keluarnya para mahasiswa dijadikan guru SMA. Ada Sabam Siagian, Koesnadi Hardjosoemantri, Emil Salim. Mendadak banyak anak miskin yang bisa masuk SMA, yang sebelumnya hanya diisi oleh kaum ningrat atau birokrat. Pada 1960-an, terjadi ledakan lulusan SMA untuk pertama kalinya di Indonesia. Banyak juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada 1970-an, mereka menjadi tenaga kerja siap pakai yang mengisi banyak sektor tenaga kerja. Pada 1980-an, kelas menengah Indonesia terbentuk. Itulah hasil persemaian 30 tahun sebelumnya. Itu yang terjadi karena negara melakukan intervensi terhadap sistem pendidikan. Kalau tidak, kejadiannya akan seperti sekarang, pendidikan kita mundur lagi.

Mundur lagi? Bukankah jumlah sekolah kian menjamur sekarang?
Dari jumlah sekolah iya, tapi ongkosnya sangat mahal bagi mahasiswa. Ini balik ke zaman sebelum kemerdekaan ketika hanya orang-orang elite yang bisa bersekolah. Yang bisa kuliah sekarang ini minimal mereka yang ikut bimbingan tes. Ikut bimbingan tes itu nggak murah. Bagaimana rakyat kecil ikut bimbingan tes? Saya ngeri membayangkannya 30 tahun lagi, karena bidang-bidang dominan pendidikan tinggi kini tak mampu lagi mengakomodasi terserapnya mahasiswa dari kelas bawah. Kampus sekarang hanya menyerap mahasiswa dari kalangan mapan.

Jadi, menurut Anda, hanya Bung Karno satu-satunya presiden kita yang visinya jauh ke depan mengenai pendidikan?
Hahaha.

Bukankah itu juga citra yang melekat pada Universitas Paramadina, sebagai kampus elite?
Benar-tapi tahun ini kami mencoba sebuah solusi. Untuk mahasiswa angkatan 2008, sekitar 20-25 persen dari total mahasiswa akan kami beri beasiswa penuh selama empat tahun. Jumlah Rp 65 juta untuk yang berasal dari Jakarta dan Rp 100 juta dari luar Jakarta karena termasuk transportasi.

Besar sekali biaya yang dianggarkan untuk beasiswa itu?
Bukan dari uang kami, tapi dari sponsor. Setiap sponsor minimal menanggung satu anak. Misalkan Tempo tertarik berpartisipasi untuk satu anak, katakanlah si A. Nanti predikat si A ini adalah Paramadina Tempo Fellowship. Jadi, ada transparansi antara sponsor dan recipient. Tempo tahu siapa yang disponsori, dan mahasiswa yang bersangkutan pun tahu ia dapat dana dari mana. Katakanlah Tempo memilih paket yang Rp 100 juta. Di semester pertama, dana kuliah mungkin Rp 8 juta. Sisanya ditabung dalam sebuah akun yang bukan milik Paramadina, tapi akun baru. Akumulasi dana dari para sponsor ini bisa sampai Rp 15 miliar, sehingga dalam waktu dekat kegiatan ini bisa mandiri dari dana tersebut.

Berapa orang persisnya target 25 persen mahasiswa baru itu?
Seratus orang, dan sekarang, alhamdulillah, sudah terkumpul dana untuk 90 orang. Tinggal mencari dana untuk 10 orang lagi. Para sponsor sangat antusias. Ada yang tadinya bilang ingin membantu satu orang, eh, setelah presentasi kami selesai, mereka malah melipatgandakan bantuan.

Tapi bagaimana mengukur bahwa dana itu sampai ke tangan yang tepat?
Informasi sudah dikirimkan ke sekitar 800 SMA di seluruh Indonesia. Syaratnya usia maksimal 22 tahun, nilai rapor bagus, aktif semasa di SMA, dan kalau bisa menulis lebih bagus lagi. Kita butuh banyak young leaders untuk masa depan. Jadi, kami tak hanya mengeluh soal pendidikan, tapi mencoba mencari jalan keluar.

Termasuk dengan mewajibkan mahasiswa baru mengambil mata kuliah Etika dan Pemberantasan Korupsi mulai tahun ini?
Ya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa semakin orang paham tentang peta dan problematika yang dibawa korupsi, mereka akan kurang simpati terhadap pelaku korupsi, apalagi melakukannya. Nanti akan terlihat, korupsi terlihat bermanfaat untuk level individual, tapi menjadi penyakit di tingkat sosial. Misalnya seperti kemacetan di Jakarta. Bagaimana solusinya? Untuk level individual, naik motor bisa jadi jalan keluar. Tapi kalau semua orang Jakarta naik motor? Gawat. Nanti materi tentang Etika dan Pemberantasan Korupsi itu akan kami tampilkan di situs Paramadina, sehingga jika ada pihak yang tertarik bisa mengunduhnya cuma-cuma.

Koran Tempo, Minggu, 04 Mei 2008

Anies R. Baswedan: Young Nationalist With a Global View

2008-08-12T18:57:00.000-07:00

Anies Baswedan could well be unaware of just how many people he has wowed, including, on two occasions, his aides.

The first occasion came when he was selected rector of Paramadina University last year, replacing legendary Muslim scholar and founder, the late Nurcholis Madjid.

The appointment made Anies, born in Kuningan, West Java, on May 7, 1969, the youngest university rector in the country.

A second wave of admiration poured over him when the prestigious U.S-based Foreign Policy magazine included Anies in its list of 100 world public intellectuals in its May-June edition.

Anies, who received his PhD from Northern Illinois University, the U.S., was placed among global pundits, including Samuel Huntington, Francis Fukuyama and Nobel laureates Al Gore and Muhammad Yunus.

In its website, the magazine, published in Washington by the Carnegie Endowment for International Peace, said Anies was the youngest university president and had been involved in activism against former president Soeharto.

"I'm humbled by my inclusion in the magazine's list. Actually many Indonesian intellectuals are also deserving of a place. I dedicate it to Indonesia," Anies told The Jakarta Post at his office on Paramadina University's campus last week.

Revealing he did not subscribe to the magazine, Anies said the inclusion was based on his recent appointment as well as his past intellectual activities.

Anies has frequently joined international seminars and written papers in scientific journals, especially in the United States, and has been involved in activities uncommon to local intellectuals.

For some, especially elderly people or those well versed in Indonesia's history, his family name recalls respected nationalist and independence activist Abdurrahman Baswedan, more commonly known as AR Baswedan, who is Anies' grandfather.

"I grew up in a house in Yogykarta that was inundated with a nuance of activism. That probably contributed. When I was in the third grade, I was asked to type up my grandfather's letters. It was kind of his way of educating me," he said.

Talking with Anies, it becomes easier to believe in a bright future for Indonesia. While admitting the country faces huge hurdles, he reasonably explains the problems and offers solutions.

"Yes, Indonesia is unique, but the country is not so particular that we could not apply any theory in political sciences to understand the problems," he said.

He is currently concerned with what he calls the "industrialization of education", which makes education, especially university, unattainable for the poor, and which he said could trigger mass outrage.

He said only the rich, who have the privilege to study at top private high-schools and private courses, would have the opportunity to enroll in respected universities.

"This didn't happen in the past, as schools were of similar quality, so entrance depended on student intellect and not economic background.

"Yes, I agree quality education is expensive. The State should play their role to give access to all. It would be dangerous if we allowed huge numbers of smart people to miss out on higher education due to being underprivileged," Anies said.

He said Paramadina cooperated with companies and individuals to give full scholarships to selected students -- Rp 65 million to Jakarta students and Rp 100 million to students outside the city -- to study at private universities. The Post is one of program's supporters.

"We select students who are not only clever, but who are also talented in certain areas, including writing. We would create graduates who do not offer CVs but create business proposals, meaning we hope they would not ask for jobs but create jobs," he said.

Besides his interest in education, Anies also campaigned against corruption on his campus by establishing mandatory lectures on ethics and anti-corruption.

"It's the first mandatory lecture ever at an Indonesian university. We don't want to claim for property rights; other universities want to download the module, it's free," he said.

His involvement in anti-graft campaigns started when he returned from the U.S. to work as a national advisor to the Partnership for Governance Reform, a respected NGO campaigning for good governance.

He also teamed up with some intellectuals of the Indonesia Survey Institute, known for conducting independent political research and polls, especially during local and general elections.

In this role, he was commonly seen on TV as an insightful political analyst offering deep theoretical reasoning and data.

Some probably admired the way he talked, while others envied his "success" gained at a relatively young age, and criticized him for being too Western-minded.

"We could think globally without being Western. Although, the actual meaning of the 'Western' label is still open to debate," he said.

His achievements have garnered the rector hefty praise among friends.

"I hope he also thinks of the welfare of university lecturers and employees," writer and lecturer of Paramadina's Faculty of Psychology, Nova Riyantu Yusuf, told the Post.

A. Junaidi, The Jakarta Post, Jakarta, Thu, 05/08/2008. www.thejakartapost.com

Anies Baswedan: Pusaran Aktivisme Intelektual

2008-08-12T18:52:00.000-07:00

Kakeknya Abdurrahman Baswedan disapa dengan panggilan Pak AR adalah aktivis pergerakan yang merupakan salah seorang yang terlibat pendirian republik ini. Pak AR adalah keturunan Arab, di tahun 1934 menggerakkan pemuda-pemuda keturunan Arab untuk turun kelas dari kelas dua Timur Asing menjadi Inlander atau pribumi. Sebuah semangat pembauran dan nasionalisme. Ide itu banyak menjadi problem di komunitas Arab. Tetapi Pak AR yang juga menjadi anggota BPUPKI dan Dewan Konstituante menganggap itu sebagai panggilan nativisme yang wajar. Kakek Anies itu merasa setiap keturunan Arab yang berdiaspora ke tanah Indonesia tak pernah datang dengan membawa pasangan perempuan. Oleh karena itu Indonesia haruslah dipandang sebagai tanah ibu, sebuah kampung halaman sendiri.

Nenek Anies, tak kalah perkasa. Seorang tokoh pergerakan perempuan di tahun 20-an. Kolaborasi pasangan ini acapkali menyuguhkan debat seru di meja makan di rumah mereka di Dagen belakang Malioboro Yogyakarta. Anies sejak kecil besar dalam rumah itu. Merasakan pelbagai rupa perangai dan pikiran para kerabat dan kolega keluarga besarnya yang menjamu siapa saja layaknya keluarga aktivis. Anies kecil sebagai anak sulung gemar mendampingi kakeknya menjadi juru ketik untuk setiap urusan surat menyurat kakeknya dengan pelbagai pihak.

Kakek dan nenek itu mempunyai sepuluh orang anak, salah satunya bernama Rasyid Baswedan, ayah Anies. Orangtua Anies selain orang pergerakan juga merupakan akademisi. Ayah berprofesi sebagai seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Ibunya Aliyah Rasyid seorang profesor doktor bidang sosial ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pamannya Sam-hari Baswedan adalah pendiri Jamaah Salahudin UGM Yogya-karta, sebuah komunitas kajian keislaman yang sangat terkenal.

Jiwa aktivisme mengalir dalam sekujur kepribadian Anies Baswedan. Ia tumbuh menjadi pemuda aktif. Pulang dari program pertukaran pelajar AFS ke Amerika, Anies melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi UGM di tahun ‘89. Jiwa per-gerakannya mendapatkan saluran dan lahan subur di kampus itu.

Saat itu di tahun ‘92 universitas diperkenalkan konsep senat mahasiswa oleh pemerintah Orde Baru. Kampus-kampus memandang konsep itu dengan perasaan skeptis dan ogah-ogahan. Takut hanya akan bernasib serupa seperti KNPI yang menjadi corong dan perawat ide penguasa. Tetapi menurut Anies, UGM kala itu memberanikan diri jadi yang pertama menerima konsep itu dengan sejumlah pikiran lain.

Anies terpilih menjadi ketua senat pertama ketika itu. Dikepalanya sudah terpikir untuk memosisikan senat sebagai oposisi. “Kaum muda mahasiswa tanpa sikap opisisi kritis rasanya bukanlah kaum muda,” ucapnya.

Menurut Anies, gara-gara sikap itu senat menjadi lembaga yang tidak berjarak dengan aktivis yang teriak di jalan dan kelompok diskusi yang ada di Jogja.

UGM menurut Anies menjadi pionir yang membuat konsep senat akhirnya mau diterima universitas-universitas lain. Senat yang mestinya menjadi alat kontrol pemerintah berubah format menjadi pergerakan kritis.

“Harus dicatat hal itu berkat UGM. Bahkan konsep BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) itu pertama kali lahir di UGM,” jelas Anies yang menjadi sarjana di tahun 1995.

Sebagai aktivis mahasiswa corak Anies agak sedikit berbeda. Sejak dini Anies memang gandrung dengan dunia penelitian. Saat mahasiswa ia aktif menjadi peneliti di PAU (Pusat Antar Universitas) UGM. Selain itu sempat menyibukkan diri di Tanah Merdeka. Sebuah komunitas kreatif anak muda yang ditukangi oleh Ishadi SK yang ketika itu menjadi kepala TVRI Yogyakarta.

Anies tidak terlalu suka memperjuangkan ide-ide perlawanan mengandalkan retorika ala demo di jalanan. Menurutnya hal itu hanya akan menjadi bulan-bulanan Orde Baru dan hanya akan membuahkan popor senjata aparat. Karena itu ia lebih senang melakukan perlawanan berbasiskan metode ilmiah seperti riset.

Aktivisme saja menurutnya tidak pernah cukup. Perlu alat yang disebutnya sebagai metode ilmiah.

Generasi Anieslah di UGM yang telah membuat penelitian heboh bagaimana tata niaga BPPC dibawah kontrol anak kesayangan Soeharto yakni Tommy Soeharto telah terbukti menjadi alat penghisap uang mark-up besar-besaran.

Anies meneliti hal itu hingga keliling pabrik cengkeh di Indonesia. Mengobservasi secara detail bagaimana BPPC melakukan praktik korupsi tersebut mulai dari pemetikan cengkeh, diayak, dihitung kandungan airnya hingga proses penjualan ke industri rokok.

“Penelitian itu kami bagi-bagikan. Hasilnya luar biasa. Ini membuat aktivis bisa berbicara dengan legitimasi akademik yang tidak terbantahkan. Tidak ada siapapun yang bisa membantah hal itu. Aktivitas riset yang semangatnya perlawanan terhadap Soeharto,” kata Anies.

Selepas sarjana, Anies berminat menjadi dosen di almamaternya. Latar belakang aktivis diakuinya membuat minatnya sedikit terhambat. Teman-teman ketika itu menyaran-kan agar dirinya menempuh pendidikan master terlebih dahulu. “Kalau sudah master sulit untuk ditolak. Kalau daftar sekarang sekali ditolak maka tidak akan ada kesempatan lagi,” kenang Anies.

Mulailah Anies merintis karir intelektual-nya di jalur sekolah. Ia mendapatkan beasiswa Fullbright untuk bersekolah master bidang ekonomi di Amerika. Selesai master, Anies ber-hitung ulang. Di kepalanya muncul pertanya-an. “Jika saya pulang ke Indonesia saya tidak akan sempat lagi menjadi doktor. Saya akan terjebak banyak kesibukan. Ia pun memutus-kan bertahan.”

Anies berhasil melanjutkan pendidikan doktoralnya menggunakan jalur beasiswa universitas dengan syarat nilai yang sangat berat. Kesempatan itu dipenuhinya dengan penuh ketar-ketir meskipun Anies berhasil menuntaskan semuanya dengan baik. Dengan rendah hati Anies berujar bahwa doktoralnya ia lalui dengan baik karena keadaan menuntut seperti itu. “Saya kira semua orang jika dituntut dan dipepet seperti itu juga akan melakukan hal yang sama,” katanya.

Anies sebenarnya besar dalam tradisi ilmu ekonomi, tetapi saat studi doktoral ia mulai agak berbelok masuk ke kawasan politik. Ia merasa terlalu disibukkan oleh perkara teknis ekonomi sementara postur besar gagasan dibalik itu tak sempat dimengertinya secara baik. Jadilah ia seorang Anies Baswedan sebagaimana sekarang ini. Seorang peneliti, pengamat politik dan bahkan secara mengejutkan kini menjadi seorang rektor.

Di tahun 2005 lalu ia bertekad meninggalkan Amerika. “It's time to go home,” pikirnya. Sebenarnya ketika itu ia sudah punya karir baik sebagai manajer peneliti sebuah perusahaan di Chicago. Tetapi sejak awal pekerjaan itu memang tidak pernah diniatkannya sebagai karir permanen. “Saya bekerja untuk modal pulang. Saya bekerja di Amerika untuk mengeruk mereka bukan untuk kerja bakti disana. Indonesia is my homeland,” ungkapnya.

Pulanglah Anies ke Indonesia di tahun 2005. Saat itu Indonesia sedang ramai oleh kenaikan harga BBM. Jalanan yang membawa Anies dari Airport sesak oleh kendaraan. Di mana-mana orang-orang terlihat tergesa mengantri BBM yang membuat macet.

Kondisi macet berlang-sung panjang, sepanjang lamunan Anies tentang apa yang akan dilakukannya di Jakarta yang masih asing. Menginaplah ia di rumah seorang paman. Seorang kolega intelektualnya Eep Saefullah Fatah memastikan tempat Anies boleh berkarir menjadi peneliti. Berlabuhlah ia disana, sambil mencari rumah kontrakkan untuknya dan keluarganya.

Tak terlalu lama Anies Baswedan mulai menapaki bab baru dalam hidupnya. Ia memang selalu ingin menjalani hidup dengan tiga kredo: memperkaya secara intelektual, bagus secara finansial dan memiliki pengaruh sosial yang solid. Dua sudah didapatkannya saat bekerja di Amerika, tapi kredo terakhir hanya akan bisa disumbangkannya untuk Indonesia.

Kini dua tahun setelah kepulangannya, selain berprofesi sebagai intelektual, Anies menjalani kejutan hidup baru yakni memimpin sebuah universitas bernama Paramadina. Sebuah kampus yang dibangun dengan modal warisan inteletual dan nama besar almarhum Nurcholis Madjid yang mendunia. Tak banyak orang menyangka Anies Baswedan akan bercokol di universitas tersebut. Ia sendiri juga tak pernah berpikir akan menjalani karir sebagai rektor di tempat itu. Yang ia duga kira-kira ia dipilih karena kemudaannya dan bekal pendidikannya.

Dua bulan sudah Anies menjadi rektor di Paramadina. Sebuah tantangan mengasyikkan disebutnya sedang dijalaninya. Bila menjadi peneliti dan intelektual cukup dengan bekerja, menggunakan metode yang baik dan berkarya, maka menjadi rektor membawanya pada dunia baru. Dunia pembuktian. Melanjutkan nasib Paramadina yang penuh corak intelektual berkembang sehat secara bisnis.

Anies memulai dengan memancangkan visi. Menyosialisasi-kan ide-ide besarnya menjadikan Paramadina yang katanya hendak dibawanya menjadi universitas kelas dunia yang mampu menyumbang riset-riset bagi kesejahteraan manusia di kolong langit Indonesia dan dunia. Tentu dua bulan masih terlalu pagi bagi Anies bercerita banyak tentang apa yang sudah dibuatnya sebagai rektor. Yang jelas hidup Anies Baswedan tampaknya tengah berada dalam sentrum pusaran aktivisme intelektual.

Majalah ADIL Edisi 22 Tahun 2008 www.adilnews.com

Clash of civilisations or calculation of interests: an interview with Anies Baswedan

2008-08-12T18:46:00.000-07:00

Jakarta - Only 39 years old, Anies Baswedan's thoughts have been considered so influential that Foreign Policy magazine has rated this Rector of Paramadina University 60th on a list of the world's top 100 intellectuals.

Critical of the dominance of a cultural approach to Muslim-Western conflicts, he believes conflict is not triggered by cultural, religious, or civilisational identity, but by a calculation of interests. He expands on this concept in an interview with Jakarta-based journalist, Wahyuana.

What exactly do you mean by "a calculation of interests" in Muslim-Western conflicts?
Baswedan: The choice to engage in violence or peace isn't the projection of any ideological, cultural or religious factors, but instead, a strategic calculation, or a calculation of interests. A group opts to use violent approaches or peaceful methods depending on each approach's incentives or disincentives. Who is considered the enemy and what confrontational method will be used is often determined more by a calculation of interests than of ideology, religion or culture.

For example, let's consider relations between what we commonly refer to as the Afghan mujahideen and the United States. These various Afghan opposition groups were allies of the United States while fighting against the Soviet occupation of Afghanistan in the 1980s. At that time the United States considered them freedom fighters or heroes. Now, however, some of these same groups are fighting against the United States, the new occupying force, and are therefore indiscriminately called terrorists.

It is the perspective of each party, how it sees its challenges, interests and positions, that influences whether it become allies or enemies with the other.

Does this mean the clash of civilisations is nonsense?
Baswedan: I think it's a forced terminology. What really happens is a polarisation, and it has occurred in many forms throughout the history of mankind. There are polarisations in culture, ideology, race and religion. Polarisation has become an innate part of life itself.

Samuel P. Huntington's clash of civilisations is too forced – as if there is a specific religious/cultural conflict between the Muslim world and the West. There isn't. Throughout history, conflicts pitted as clashes between civilisations weren't solely about religion. For example, the Crusaders also had interests in land and politics.

What about ideological or religious motives behind Muslim-Western conflicts? Do you deny such motives?
Baswedan: I don't deny them. Ideological or religious motives, of course, exist. However, they only occur at the micro, or individual level. Religion or ideology is just a tool that is hijacked to recruit and motivate people and to create solidarity with the perpetrators to whom it gives an air of legitimacy. These conflicts are presented as ideological or religious campaigns in order to inspire followers, legitimate the war as a "just war", and attract allies, etc.

That is why we need to use rational strategic analysis to enable us to acknowledge potentially violent conflict that is about to arise, so we can find a way to prevent it. But if we only employ a cultural framework (an approach that sees the psycho-religious-cultural variables influentially shaping the actions of a person or a group), we would walk in circles, without ever learning how to solve the conflict.

Don't you think that hijacking ideology, culture, or religion for such strategic interests shows that they could be lethal weapons?
Baswedan: Exactly. Ideology, culture and religion are all excellent weapons for creating solidarity because of their transcendental and messianic values. But as weapons, they are used for external interests, not for themselves. When the external interests are achieved, they might be used for other strategic interests, which, in the case of geopolitical change, could turn allies into enemies.

What do you think about the future of Muslim-Western relations?
Baswedan: Today, the situation is fascinating. Islam grows and exists in prominent civilisational centres, such as in the capital cities of America and Europe. As a minority, Muslims there have to express their religious nature and negotiate Muslim values through the language and structures of the host country, becoming part of its civilisational treasure. The same thing is also experienced by Westerners that live in the Muslim world. It is in the hands of these ambassadors that the future of Muslim-Western relations lies, for they are in the privileged position of being fully a part of both Muslim and western societies.

Wahyuana is a Jakarta-based journalist and founder of the Maluku Media Centre (MMC), an institution for peace, conflict resolution and peace journalism. This article was written for the Common Ground News Service (CGNews) and can be accessed at www.commongroundnews.org. 5 August 2008

Mak, Maukah Mereka Membela Rakyat di Aceh?

2008-08-12T18:32:00.000-07:00

"Mak, kenapa mereka mau berjihad ke Afganistan?" tanya Salahuddin pada mamaknya ketika melihat acara televisi yang menggambarkan demonstrasi penuh takbir.

Seperti biasa, malam itu belasan warga kampung menumpang nonton televisi di rumah Salahuddin, di sebuah desa di pelosok Aceh. Mamaknya, beberapa janda lainnya, para pemuda dan anak-anak menyaksikan berita demonstrasi di depan kedutaan Amerika dengan hikmat dan takjub. Keheningan mereka itu lalu terpotong dengan jawaban Mamaknya.

"Din, umat islam itu bersaudara. Kalau ada satu yang didzalimi maka saudara-saudaranya akan datang menolong," jawab Mamaknya. Lalu, anak umur 10 tahun itu bertanya lagi, "Mak, waktu ayah dan paman diseret dari rumah, terus ditembaki dan waktu santri di pesantren kampong sebelah di tembaki, apakah mereka juga demonstrasi seperti itu?"

"Iya Din, mereka juga demonstrasi dan siap mengirimkan mujahid ke kampong kita di sini. Mereka itu selalu membela saudaranya yang didzalimi. Cuma kita saja kebetulan tidak mendengarkan tv jadi tidak tahu berita", jawab Mamaknya.

"Tapi Mak, maukah mereka sekarang pergi dan membela kampung kita?", cecar Salahudin. "Ya, tentu saja, merekapun memikirkan kita. Mereka memirkan dan memperjuangkan nasib orang Islam sedunia", tegas Mamaknya.

Mamaknya sadar bahwa jawaban itu bertentangan dengan hati nuraninya, tapi dia tidak ingin membesarkan anaknya dengan rasa sakit hati dan potret diskriminatif pembelaan umat Islam di Indonesia.

Mamaknya sadar benar, ketika suami dan adiknya dijemput lalu dipulangkan tanpa nyawa, tidak ada demonstrasi, tidak ada fatwa Jihad, tidak ada perhatian. Dan, ketika ribuan muslim di Aceh lainnya harus mati, Jakarta sepi-sepi saja.

Malam itu, menyaksikan televisi memberitakan demonstrasi menentang serangan AS ke Afganistan, rasa sakit dan pilu itu muncul kembali. Mamak, Salahuddin, para janda dan warga kampung yang melantai di depan televisi itu tidak perlu penjelasan reporter tentang sakitnya penderitaan akibat operasi militer yang brutal. Mereka adalah korban dan saksi hidup kebrutalan itu.

Mamak bisa membayangkan betapa pedihnya perang di Afganistan. Dia masih ingat ketika tetangganya, berlarian mencari pinjaman sepeda motor untuk membawa anaknya ke Puskesmas karena ada peluru nyasar yang menembus perutnya. Malam itu anak berumur 6 tahun tadi meninggal, dan mamak menemani tetangganya semalaman tepekur di samping jenazah untuk terakhir kalinya.

Dua bulan kemudian, suami dan adiknya bersimbah darah dan meninggal. Separuh lebih wanita di kampung miskin itu adalah janda, ditinggal mati suami, para syuhada tanah Aceh. Sekarang, Mamak ini membayangkan situasi ganas macam itu sedang terjadi di desa-desa di Afganistan.

Mamak itupun teringat, tahun lalu ketika dia ke Jakarta diantar oleh sebuah LSM pembela hak asasi manusia untuk jadi narasumber tentang pembantaian suaminya. Saat dia naik kereta Jabotabek melewati stasiun Gambir, dari jendela kereta dia melihat ribuan manusia berbaju putih menyemut di dekat kedutaan Amerika. Mereka memprotes penembakan tentara Israel terhadap beberapa pemuda palestina. Ya, ribuan jumlahnya, mereka berdemonstrasi membela pemuda Palestina yang dilarang masuk ke kompleks Baitul Maqdis.

Dari atas kereta, mamak juga melihat pasukan berseragam berjaga-jaga di sekitar lokasi demonstrasi. Melihat itu mamak jadi teringat dengan penjagaan ketat sekeliling kampungnya. Penjagaan yang membuat mereka bingung harus pergi kemana untuk mencari kain kaffan bagi jenazah suami dan adiknya.

Kejadian memilukan itu jadi terasa baru kemarin. Di bawah terik panas matahari Jakarta, luka hati itu menganga lagi. Tetesan air mata mamakpun lalu menggumpal jadi satu dengan keringat.

Sekarang, malam ini, mamak menyaksikan laporan televisi tentang Afganistan. Mamak sadar benar bahwa Afganistan perlu perlindungan. Dia cuma tersentak mendengar pertanyaan anaknya tadi. Sekarang dia mulai heran mengapa "saudara-saudaranya" dari luar Aceh itu siap berjihad justru ketika rakyat Afganistan dianiaya. Padahal, tangis istri dan para anak menyaksikan suami dan ayah yang tak lagi bernyawa itu sama-sama menyayat.

Aceh dan Afganistan penuh penduduk muslim, penuh surau tempat anak-anak belajar tajwid, dan penuh mujahid tangguh. Lalu dalam hatinya bertanya, "Mengapa kedzaliman terhadap kami yang di depan mata ini didiamkan, sementara kedzaliman yang nun-jauh disana malah membuat saudaraku di Indonesia jadi menggebu-gebu?"

Sesudah mendengarkan wawancara dengan salah satu demonstran di Jakarta, Salahuddin mengutip kata-kata guru ngajinya, "Mak, kata Tengku, lebih banyak orang Islam yang ditindas penguasa Islam daripada yang ditindas penguasa kafir?"

”Oh ya. Memangnya Tengku bilang apa, Din?," jawab Mamaknya.

"Katanya, umat Islam yang ditindas penguasa Islam itu lebih banyak, tapi tidak pernah dibela. Umat Islam itu cuma senang ribut-ribut kalau kalau musuhnya kafir, tapi kalau musuhnya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasa Islam, maka mereka diam. Mungkin karena tidak kelihatan gagah ya Mak ya?", kata Salahudin.

Mamaknya mengangguk, seakan setuju.

"Mak, kata Tengku juga, pengalaman kita di Aceh ini sama dengan di Bosnia, Chechnya, Kashmir, Kurdi, Palestina, Philippina, Xinjiang dan di banyak negara Arab sana, tapi cuma Palestina saja yang dibicarakan terus. Jadi Mak, nanti kalau sudah besar Udin mau jihad, membebaskan Aceh dari ketidakadilan seperti Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina," lanjut Salahuddin.

"Din, Jihad yang paling utama dan besar itu adalah melawan hawa nafsu, jadi kalau mau membebaskan macam-macam, sekarang bebaskan dulu dirimu dari hawa nafsu. Berjihad itu harus karena Allah bukan karena balas dendam dan jangan juga karena ingin terkenal, itu namanya riya'," jawab mamaknya. Salahuddinpun terdiam.

Sesudah pembicaraan itu, hati mamaknya makin bergolak, juga para tetangganya. Belasan pasang mata di depan televisi itu memandang heran dan mulutnya terdiam seakan mempertanyakan keadilan perhatian umat Islam, media massa, dan pemerintah di Indonesia. Mengapa mereka peduli dengan Afganistan, dengan Palestina, tapi seakan melupakan Aceh?

Penduduk miskin di pelosok Aceh ini sudah kenyang dianiaya moril-material, disingkirkan, dan dilupakan. Lalu sekarang, di depan televisi, mereka harus jadi saksi atas saudara-saudara seiman, sebangsa, dan setanah air yang merapatkan shafnya, mengepalkan tangannya, dan menggemuruhkan kalimat takbir serta memekikkan seruan, "Bebaskan Afganistan!"

Sambil menelan ludah dan dengan getir, nurani mereka bertanya, "inikah potret solidaritas umat Islam Indonesia?"

Essai ini dimuat oleh Harian Jawa Pos, 6 November 2001, dengan perubahan kata-kata judul oleh Redaksi.

Selamat Jalan, Pak Koes…

2008-08-12T18:26:00.000-07:00

Pada Rabu, 7 Maret, sekitar pukul 7.45 pagi, datang pesan pendek yang mengentakkan dada: ”Garuda terbakar di Yogya, Pak Koes ada di pesawat itu. Belum jelas kondisinya.” Pesan singkat berseliweran sepanjang hari, dan 15 jam kemudian konfirmasi itu datang: Profesor Dr. Koesnadi Hardjasoemantri SH telah tiada. Sesak mendengarnya. Hari itu salah satu guru bangsa terbang untuk selamanya.

Pak Koes, panggilan kesehariannya, dikenal dekat dengan anak-anak muda. Tak terhitung jumlah anak muda negeri ini yang tercerahkan dan bangkit karena Pak Koes. Kesungguhan, optimisme, keberpihakan pada rakyat kecil, dan kepedulian pada masa depan, hanya sebagian kecil dari karakternya. Pak Koes bukan orator yang pidatonya menggelegar. Dia lebih banyak berbuat sebagai realisasi atas idealisme dan kata-katanya. Itu sebabnya dia mempesona anak-anak muda. Semangat kerjanya luar biasa. Di usia 80 tahun dia masih secara sungguh-sungguh mengajar di belasan universitas, membimbing puluhan calon doktor dan mahasiswa pascasarjana.

Koesnadi Hardjasoemantri adalah figur utuh yang eksistensinya di berbagai arena bukan sekadar basa-basi. Dia aktivis, pendidik, peneliti, perwira pejuang revolusi, pakar hukum, pencinta lingkungan hidup, penari, dan seniman. Di balik berbagai peran itu, Pak Koes adalah tokoh tersembunyi tapi kunci dalam membentuk dan mengarahkan peran anak muda di republik ini.

Ketika pendidikan tinggi baru bisa dirasakan oleh segelintir pemuda, sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Pak Koes memimpin Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) terjun ke seluruh pelosok negeri menjadi guru. Pada 1951 dia mengajar sekolah lanjutan di Kupang. Dia pulang ke Yogya dengan membawa anak-anak potensial dari Kupang untuk meneruskan pendidikannya ke universitas. Pak Koes mengurusi proyek PTM ini selama enam tahun, hingga berhasil mengirim 1.400 mahasiswa mengajar di 161 sekolah menengah atas di seluruh Indonesia.

Pengerahan Tenaga Mahasiswa menopang kebijakan pemerintah masa itu agar ada sekolah lanjutan atas di setiap kabupaten di Indonesia. Efeknya, pada 1960-an terjadi ledakan jumlah mahasiswa. Jika sebelumnya, mahasiswa selalu berasal dari kalangan sosial-ekonomi menengah-atas, pada dekade 1960-an untuk pertama kalinya anak-anak muda dari segala penjuru dan semua kelas sosial-ekonomi bisa menembus dan memasuki bangku universitas. Pak Koes ada di sana, dia ada di balik kemunculan mahasiswa dari segala kelas dan dari segala penjuru. Dia tersembunyi, tapi jejaknya jelas dan pahalanya permanen.

Pada 1986 Pak Koes terpilih menjadi Rektor UGM. Begitu banyak cerita menarik dan penting mengenai kepemimpinannya, mulai dari kebiasaannya bersepeda keliling UGM untuk melihat langsung kondisi kampusnya, sampai pada keterbukaan yang luar biasa. ”Jam berapa pun, selama lampu teras rumah masih menyala, silakan datang dan akan saya layani,” begitu kata Pak Koes seakan menegaskan bahwa jam kerjanya nonstop. Pada era ketika cermin kewibawaan itu adalah kekuasaan yang garang dan berjarak dengan rakyat, Pak Koes memangkas jarak pemimpin dengan ”rakyat”. Dia menjadi contoh nyata bagaimana menjadi seorang pemimpin, sebuah kemewahan luar biasa untuk para mahasiswanya.

Ketika menjabat rektor sampai tahun 1990, Pak Koes memfasilitasi internalisasi dan re-migrasi gerakan mahasiswa ke dalam kampus. Dia tidak membakar mahasiswa dengan retorika. Pak Koes hanya menunjukkan bagaimana mengemas dan mengartikulasikan idealisme secara akademis. Efeknya dahsyat. Gerakan mahasiswa yang semula selalu berada di luar kampus mendadak terfasilitasi di dalam kampus. Pak Koes mengantar mahasiswanya mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada saat mayoritas pimpinan universitas di seantero negeri ini jadi kepanjangan tangan Orde Baru dan represor mahasiswa, Rektor UGM ini justru bersahabat dengan mahasiswa dan idealismenya. Kemasan dan artikulasi akademis itu membuat Pak Koes tak bisa begitu saja ditonjok oleh rezim Orde Baru.

Ketika Menteri Pendidikan Fuad Hassan mengeluarkan konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) pada 1989, UGM adalah salah satu universitas negeri pertama yang memanfaatkannya. Sebagian mahasiswa memang menentang dan menganggapnya sebagai kepanjangan tangan Orde Baru, tapi sebagian mahasiswa lain mengikuti alur yang dikembangkan Pak Koes dan memanfaatkannya. Efeknya, idealisme, semangat moral, dan sifat keoposisian, yang menjadi karakter utama gerakan mahasiswa, lalu muncul di lembaga kemahasiswaan. Bagi para aktivis lembaga kemahasiswaan UGM, pemanfaatan itu sekadar bingkai atas langkah yang dibangun oleh Pak Koes. Dan di kampus UGM ini pula lahir konsep Badan Eksekutif. Strategi pemanfaatan ini kemudian menular ke berbagai kampus yang lain.

Gerakan mahasiswa kembali menemukan ruang di dalam pagar kampus dan kemudian mahasiswa menjadi garda terdepan yang menuntut reformasi politik. Pak Koes tersembunyi tapi dialah yang menyiapkan landasan pacu bagi take-off-nya gerakan mahasiswa pada 1990-an. Dia tak banyak kata dan tak pernah mengklaim, tapi langkahnya jelas dan efeknya permanen.

Pada saat republik harus bertempur, dia jadi tentara pelajar. Ketika republik perlu anak-anak terdidik, dia jadi guru di pelosok negeri. Tatkala republik perlu pemuda peduli rakyat, dia kirimkan ribuan muridnya ke desa-desa terpencil. Sewaktu republik perlu regenerasi, dia institusikan kampus sebagai wahana penggodokannya. Ini hanya sisi Pak Koes dan generasi muda. Masih panjang deretan jasa besarnya di bidang lingkungan hidup, kebudayaan, seni, ataupun pendidikan.

Pak Koes kini telah berpulang. Keluarga, sahabat, kolega, dan beribu-ribu muridnya terpaku kelu mendengar salah satu putra terbaik bangsa mendadak dipanggil-Nya pulang. Hari itu pesawat Garuda panas terpanggang, tapi Universitas Gadjah Mada serta bangsa ini basah oleh linangan air mata. Selamat jalan, Pak Koes, pahala untukmu akan terus mengalir lewat ilmu dan muridmu yang tersebar di seluruh penjuru negeri tercinta ini.

Majalah Tempo 03/XXXVI/12-18 Maret 2007

Parpol Gagal Menerjemahkan Ideologinya Kedalam Bentuk Policy

2008-08-12T18:16:00.000-07:00

Kita harus melihat bahwa fenomena yang terjadi hari ini sering merupakan resultan dari fenomena-fenomena yang terjadi pada hari-hari sebelumnya. Kita mengetahui selama 25 tahun Indonesia hanya memiliki tiga partai. Tahun 1971 adalah pemilu terakhir dengan multi partai. Sesudah itu hanya tiga, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, ketiga partai politik (parpol) itu pun tidak mencerminkan aspirasi masyarakat tetapi mencerminkan aspirasi rezim. Masyarakat pun dipaksakan untuk memfusikan diri terhadap salah satunya. Sehingga ada kemampatan artikulasi ideologi, gagasan, dan aspirasi.

Setelah tumbangnya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, terjadilah liberalisasi yang diawali oleh parpol. Setiap orang bebas mendirikan parpol. Itu merupakan sesuatu yang normal karena yang dulunya “diikat” kencang mendadak “dilepas” bebas. Jadi, bukan hal yang aneh jika ada ledakan parpol. Pada Pemilu 1999 parpol yang terdaftar sebanyak 105, yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu sebanyak 48. Kemudian pemilu 2004 yang berhak mengikuti pemilu berjumlah 24 parpol. Dan, parpol yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM untuk mengikuti kontes Pemilu 2009 sudah mencapai 95 parpol. Berapa yang akan lolos ke pemilu? Jawabanya dapat diketahui setelah verifikasi selesai.

Tetapi dalam perjalanannya parpol-parpol ini akan mengalami proses pemangkasan. Bukan karena oleh aturan pemerintah saja, tetapi karena memang kelayakan sebuah parpol akan dipertanyakan; apakah perlu membuat parpol atau tidak? Proses politiknya akan membuat mereka seperti itu. Oleh karena itu, harus didorong agar politik di Indonesia tidak menjadi bagian dari eksperimen politik menggunakan lembaga-lembaga negara.

Saat ini parpol tidak dipandang sebagai institusi artikulasi pendapat rakyat. Karenanya rakyat sering kecewa. Parpol masih memfasilitasi aktivis partai tetapi tidak memfasilitasi aspirasi rakyat. Parpol juga masih pada fase identitas, yaitu orang menjadi anggota partai bertujuan untuk keperluan identifikasi; anda dimana? Kalau anda di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka bisa dibayangkan berarti anda dekat dengan pemikiran atau ideologi Nahdlatul Ulama (NU). Jika di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), berarti anda dekat dengan ideologi nasionalis. Kalau anda di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka anda dekat dengan ideologi Islamis.

Kedekatan dengan partai bukan karena policy dan langkah yang akan dilakukan oleh partai, tapi karena identitas dan “bendera” yang diusung partai. Dampaknya, kita sulit memilih partai berdasarkan issue seperti jika kita menginginkan sebuah perekonomian Indonesia yang independen dan nasionalistik, kita kesulitan mencari partai. Atau partai yang mengutamakan isu-isu ke daerahan. Begitu juga dengan partai yang mengusung isu pendidikan, kita akan kesulitan untuk memilih partai. Karena ketika sampai pada area kebijakan, ideologi-ideologi itu menjadi seragam. Kita pun kesulitan membedakan Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI-P, atau PPP. Dalam konteks identitas, kita tahu ideologi dari parpol-parpol itu, tetapi dalam konteks kebijakan apa bedanya? Jadi, partai masih menjadi cermin identitas ideologi politik, belum menjadi cermin identitas ideologi kebijakan. Dengan kata lain partai belum menjadi vehicle untuk implementasi ideologi politik dalam bentuk policy (kebijakan). Itulah tantangan terbesar parpol di Indonesia.

Agar parpol dapat menjawab tantangan tersebut, yang harus dilakukan pertama, harus mencari (rekrutmen) orang-orang yang berorientasi kepada kebijakan, bukan orang-orang yang akan menggelar retorika pidato atau yang mengkristalkan semangat ideologi politik saja. Kedua, harus ada mekanisme dimana partai dipaksa untuk menerjemahkan ideologi dan platform-nya kedalam bentuk kebijakan. Saya rasa menarik yang dilakukan oleh PDI-P. Sebagai oposisi, mereka memasang iklan di koran mengenai penilaiannya terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dengan sendirinya mereka pun dituntut untuk menerjemahkan ideologi politiknya kedalam konteks kebijakan yang konkret.

Yang terjadi pada parpol-parpol saat ini, platform-nya memang jelas, tetapi belum menginternal di dalam pemikiran dan kegiatan parpol. Jadi, suatu saat kita perlu meraih suatu posisi kalau mendengar parpol maka yang terbayang adalah “policy”. Seperti yang terjadi di Australia. Jika partainya Liberal, maka akan pro Bush dan konservatif. Kalau partainya buruh, maka akan kontra Bush dan non-konservatif. Atau di Amerika Serikat, ketika mendengar Partai Demokrat kira-kira dalam isu perang Irak kita tahu sikapnya seperti apa. Ketiga, sudah saatnya parpol membuat think tank yang serius dan konsisten menerjemahkan ideologi mereka dalam bentuk kebijakan.

Demokrasi mensyaratkan parpol untuk berpartisipasi di situ (policy). Yang dibutuhkan dari output demokrasi adalah policy yang menguntungkan rakyat. Agar rakyat merasa diuntungkan dengan proses politik yang bebas, transparan, dan terbuka. Kalau output-nya tidak menguntungkan rakyat, timbul pertanyaan untuk apa ada demokrasi? Jadi, sebenarnya parpol berkepentingan untuk memiliki kapasitas menghasilkan policy yang baik. Policy yang baik menurut sebuah partai adalah policy yang mendasarkan pada cita-cita, gagasan, ideologi, platform partai tersebut. Itu yang membuat mereka hidup. Jadi, kalau para pimpinan parpol menyadari pentingnya komponen policy, maka dia harus menjadikannya prioritas. Kalau ini tidak terjadi yang rugi semuanya, bukan hanya parpol tetapi seluruh proses demokrasi.

Memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar bagi parpol untuk dapat menerjemahkan ideologi dan platform partainya kedalam bentuk policy. Karena itu, dengan adanya pemilu kepala daerah langsung mudah-mudahan akan memaksa parpol untuk lebih cepat menerjemahkan ideologinya.

Selain itu, karena kita baru melaksanakan Pemilu langsung dua kali, dan akan ketiga kalinya, maka seiring perjalanan waktu masyarakat pun akan melihat parpol-parpol yang memberikan dampak terhadap keseharian mereka. Contohnya pada pemilu 1999 PDI-Perjuangan menang, sementara pemilu 2004 kehilangan 42% suaranya. Ini menunjukan sebuah kekecewaan yang diwujudkan dengan cara menarik dukungan. Begitu pula dengan Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat akan melihat policy-nya. Dengan demikian, pengalaman dan kondisi seperti ini akan mempercepat partai untuk memikirkan policy.

Majalah FIGUR Edisi XXIII/2008

Cerita Faraz Kepada Ferizal Tentang Anies

2008-08-12T03:54:00.000-07:00

Dr. Anies Rasyid Baswedan, MS., diangkat menjadi Rektor Universitas Paramadina Mulya menggantikan tokoh besar Nurcholis Madjid. Saya tertegun. Kembali cerita dari sahabat saya tentang Anies Baswedan memenuhi memori ini. Cerita ini pula yang membuat saya optimis suatu ketika orang-orang jujur akan memimpin bangsa ini. Menyelamatkan kita dari keterpurukan...

***

Dari kesaksian seorang sahabat. Sebut saja sahabat kita itu: Faraz Ramadhan. Dia mantan pimpinan senat mahasiswa UGM dari kelompok hijau (bukan hijau militer lho, kalo pinjem kata Clifford Geertz; kelompok hijau santri)

Cerita Faraz jujur kepada saya tentang Anies Rasyid Baswedan...

Tahun 1994 kalau tidak salah, mahasiswa Yogya demo di bunderan. Menentang pembredelan Detik, Tempo dan satu lagi saya lupa namanya. Mahasiswa menolak kesewenangan pembredelan itu. Mereka demo menentang!

Saat itu 1994, Wak Dhe (Uwak Gede) dari pada Haji dari pada Muhammad dari pada Soeharto sedang represif-represifnya. Setiap demo langsung dihadapi oleh lars senapan militer.

Siang terik. Jam menunjukkan pukul 13.30. Mahasiswa yang sudah capek
berdemo sejak pagi, bersiap ingin membubarkan diri.

Tiba-tiba komandan militer kasih perintah melalui pengeras suara
kepada mahasiswa:
"Dalam 30 menit lagi anda harus bubar!"
"Jika tidak, maka kami yang akan membubarkan dengan paksa!!!"

Mendapat perintah represif tsb, justru membangkitkan semangat perlawanan mahasiswa. Bukannya bubar, massa mahasiswa bersatu merapatkan barisan. Mereka bertekad tidak mau bubar. Siap melawan.

Papan batu hijau muda bertuliskan "Selamat Datang di Kampus Universitas Gadjah Mada", terletak tepat ditengah "Bunderan" dijadikan D'Alamo, benteng perlawanan massa mahasiswa. Sementara batalyon pasukan militer berjejer rapi, profesional jali, di depan RS Panti Rapih. Hanya berjarak 100 meter persis di depan D'Alamo-nya mahasiswa.

Pukul 13.45. Suasana semakin heroik. Keberanian menggelora di dada. Idialisme tinggi membubung menembus lapisan awan tertinggi. Seakan seluruh mahasiswa siap menyerahkan selembar nyawa di badan.

Tapi benarkah demikian? Pukul 13.55, berarti 5 menit sebelum deadline, Faraz dengan cemas melihat kebelakang. Kaget dia tidak percaya dengan penglihatannya!

Bambang Nursanto Suryolaksono (bukan nama sebenarnya, tokoh aktivis FE UGM), atau aktivis gadis Amoy Rekena (juga bukan nama sebenarnya, tokoh aktivis Fisipol UGM), dan lain-lain nya sedang lari sipat tukang menyelamatkan diri. Seluruh pimpinan aktivis dari kelompok nasionalis dan sosialis lari. Wuss…, wuss…, wuss…, kabur nyaris tak terdengar. Mereka tidak memperdulikan nasib mahasiswa lain yang berhadapan langsung dengan lars senapan.

Faraz cemas. Dia sadar hanya dia dan Anies Baswedan lah yang berada di garis terdepan. Memang mereka bersama ribuan massa mahasiswa. Tapi mereka itu massa mengambang. Bukan tokoh aktivis. Sementara para tokoh aktivis lain sudah lari menyelamatkan diri.

Faraz menoleh, bertanya pada Anies seniornya: "Anies, semua pimpinan aktivis dari kelompok nasionalis dan sosialis kabur. Cuma kita yang berada digaris depan. Kenapa kita tidak ikut lari?" tanya Faraz dengan suara bergetar menahan takut tak
terkira.

(Iyalah Faraz cemas. Saat itu bukan jaman pasca reformasi Bung! Laras senjata di depan mata. Acaman hidup mati riil hanya berjarak beberapa jengkal)

Anies senyum tenang menoleh dengan kalem: "Raz, kita ini pemimpin".
"Kita tidak boleh lari meninggalkan mereka (massa mengambang, red)".
"Mereka berdemo dengan keberanian di dada karena mereka percaya pada
kita".
"Haruskah kita meninggalkan mereka ketika ancaman hidup mati di depan
mata?"
Faraz diam sambil lirih menjawab: “Bener Nis, tapi aku takut sekali".
"Justru pada saat seperti inilah kita harus percaya bahwa Allah SWT pasti melindungi kita". “Yang membedakan kita dengan mereka (para pemimpin mahasiswa yang lari, red) cuma satu, yaitu: Iman!” jawab Anies dengan tegas!

Berbagai cita rasa bercampur aduk antara takut, cemas, malu di dada
Faraz.

Sadar bahwa Faraz sangat tertekan, Anies kembali senyum bicara: “Raz, kalau kamu mau lari, larilah sekarang".
"Mumpung belum terlambat".
"Aku sangat memahami keputusanmu untuk lari".
"Tapi aku tetap akan bertahan disini".
"Dan aku akan berterima kasih jika kamu juga tetap disini bertahan Bersamaku”.
Begitu lah Anies menutup pembicaraan. Selanjutnya seluruh fokus dan konsentrasinya diarahkan untuk menghadapi lawannya, se-Batalyon pasukan tembur yang siap membantai!

Keberanian dan ketulusan Anies menginspirasi si Faraz. Dengan sisa-sisa keberanian terakhir disertai doa-doa terakhirnya, Faraz tegak membatu di samping Anies. Dia memutuskan untuk bertahan apapun yang terjadi, um jeden Preis!

Tepat pukul 14.00, dalam satu komando; “Bantai!", maka gerak pasukan topan badai menyerbu. Bukannya lari, Anies malah maju kedepan beberapa langkah. Berteriak dia mengusir: “Hey, ini kampus mahasiswa! Keluar kalian semua! Kalian tidak pantas
masuk kampus ini!!!"

Tapi apalah arti teriakan Anies itu dalam telinga “pasukan robot-robot pembunuh professional”. Detik berikutnya, Anies, Faraz, dan seluruh mahasiswa terjungkal di garis depan. Sahabat-sahabat Anies dari kelompok hijau, yang berada di “Gelanggang Mahasiswa" segera maju menuju “Bunderan" untuk memperkuat barisan dan mencoba “menyelamatkan" Anies. Sayang keberanian dan ketulusan itu justru dibayar mahal dengan percikan darah.

Hari itu, Anies Rasyid Basewedan terjungkal kena popor senapan. Tapi hari itu juga membuktikan bahwa keteguhan Anies untuk mempertahankan kebenaran tidak pernah terjungkal meskipun berhadapan dengan laras senapan dan nyawanya adalah taruhannya…

Teriringi Doa dan Harapan saya semoga sahabat Anies sukses memimpin Universitas Paramadina Mulya untuk mewujudkan cita-cita luhur dari Alm. Nurcholis Madjid.

Dari kesunyian lembah Sungai Elbe,
Ferizal Ramli

www.mail-archive.com 21 Mei 2007

Fatal Presiden Tak Hadiri Interpelasi

2008-08-12T02:50:00.001-07:00

MESKIPUN menjadi Rektor Universitas Paramadina kehidupan Anies Baswedan SE MPM PhD tidak jauh dari politik. Maklum pria yang semula lebih ingin jadi ekonom ini lulus PhD, Department of Political Science, Northern Illinois University, AS pada 2004, sehingga setelah tiba di Tanah Air ia terlibat dalam penelitian-penelitian politik. Malah ia juga menjadi Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia(LSI) dan Direktur Riset The Indonesia Institute. Lalu apa komentar pengamat politik ini mengenai interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Berikut petikan perbincangan dengan dia di Jakarta belum lama ini.

Saat ini relasi antara DPR dengan Presiden lebih "memburuk" akibat interpelasi yang tidak berjalan mulus. Bagaimana Anda memandang hal ini?
Saya melihat saat ini terjadi pelemahan posisi Presiden. Pelemahan ini akibat sikap Presiden sendiri yang tidak berhasil mengonsolidasi elite-elite politik. Padahal saat ini dukungan publik juga tidak lagi bersama atau berada di tangan Presiden. Malah berbagai masalah seperti persoalan ekonomi yang dirasakan langsung oleh rakyat belum juga bisa terpecahkan. Melihat dukungan publik kepada Presiden tidak kuat lagi, maka para elite partai politik (parpol) lewat DPR mulai berani untuk “menantang” Presiden. Lalu muncullah interpelasi tentang sikap Pemerintah yang mendukung sanksi terhadap Iran, yang kemudian disusul dengan interpelasi berkaitan dengan kasus lumpur Lapindo.

Bagaimana seharusnya sikap Presiden?
Presiden harus mulai membuat sesuatu yang konkret terhadap parlemen yang beranggotakan elite partai-partai itu. Andai saja saat reshuffle kabinet kemarin Presiden bisa memuaskan Golkar, mungkin interpelasi tidak mudah muncul. Namun reshuffle kabinet ternyata mengecewakan kubu Golkar sehingga menjadi tidak aneh jika partai Wakil Presiden pun ikut memotori interpelasi. Ini berarti Golkar ikut "memukul" Pemerintah. Tapi itulah realita yang terjadi di pentas politik kita saat ini. Yang jelas Presiden selama dua setengah tahun telah menumpang di "punggung" popularitas yang tinggi dan tidak pernah berhadapan dengan hard reality.

Menurut Anda apakah dengan interpelasi, citra DPR akan terdongkrak?
Menurut saya bila dikaitkan dengan interpelasi soal sikap pemerintah terhadap Iran, ya dilakukan atau tidak dilakukan interpelasi itu tidak ada gunanya karena kurang menyentuh kepentingan rakyat banyak. Tetap saja citra DPR jelek.
Tapi dengan DPR melakukan interpelasi terkait soal Lumpur Lapindo, maka mereka sudah berpihak kepada kepentingan publik. Ini yang sangat-sangat dinanti oleh publik, terutama korban luapan lumpur. DPR masih bisa menggunakan interpelasi yang bersifat berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, bila mereka mau menyentuh soal perburuhan, investasi asing, atau kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura. Menurut saya dengan mengangkat kasus Lapindo, saya tahu DPR sudah sadar betul bahwa ini harus dikemas dengan isu kepentingan publik. Bukan lagi isu kepentingan elite dan sebagainya.

Presiden tidak menghadiri interpelasi dan menugaskan menteri ke DPR. Bagaimana Anda menilai hal ini?
Presiden telah melakukan kesalahan yang besar dan fatal dengan memilih tidak hadir menjawab langsung interpelasi. Seharusnya Presiden hadir dalam forum itu dan menjawab langsung pertanyaan anggota DPR. Jika dia berani datang dan di sisi lain anggota DPR bersikap berlebihan-tidak menunjukkan sikap yang baik atau sikap negarawan-maka yang dicela oleh masyarakat bukan Presiden tapi DPR.
Masyarakat selama ini mempunyai pandangan yang lebih tidak positif itu DPR. Kalaupun saat menjawab interplasi itu Presiden mengeluarkan pernyataan yang keras, misalnya "Untuk apa Saudara-saudara menggunakan power interpelasi untuk isu internasional, padahal kita punya banyak sekali problem dalam negeri, mengapa Anda semua malah memberatkan urusan luar negeri?" saya yakin opini publik akan sangat mendukung Presiden dan mengecilkan DPR, karena menilai DPR melupakan rakyat dan malah mengurusi hal-hal yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Presiden menyatakan dirinya tidak hadir menjawab interpelasi juga tidak menyalahi tata tertib. Lagipula Presiden sebelumnya juga melakukan hal sama, namun tidak diributkan. Bagaimana menurut Anda?
Dalih apa pun tetap tidak menguntungkan Presiden. Yang jelas DPR sudah terganggu dengan sikap yang ditunjukan Presiden. Ego mereka semakin terbentuk begitu mendengar Presiden memberikan pengumuman yang menyatakan dirinya tidak akan hadir dan menugaskan menteri-menteri.

Hubungan ini akan memanas saat interpelasi kasus Lumpur Lapindo. Karena itu Presiden mau tidak mau harus mengubah sikap. Menjadi lebih semanak dan lebih tawadhu' terhadap DPR. Lebih baik seperti itu, daripada dengan menunjukkan kekuatan lalu menegaskan bahwa dirinya tidak akan hadir. Saya lihat interpelasi yang terkait Lapindo lebih menyulitkan Presiden. Walaupun hadir, akan sulit bagi Presiden untuk mengubah forum itu menjadi alat untuk mendongkrak dukungan publik. Masalah Lapindo, kita tahu, sudah setahun lebih dan belum juga tuntas.

Mengenai mengapa Megawati tidak pernah hadir saat interpelasi, itu memang kondisi beliau yang dimaklumi seluruh anggota DPR. Coba Anda tanya kepada seluruh anggota DPR, kira-kira Ibu Mega kalau datang, bisa tidak menjawab langsung interpelasi?
Apalagi disambut pertanyaan bertubi-tubi. Jadi anggota DPR sudah maklum dan paham semua akan keterbatasan itu.

Presiden SBY kan berbeda sekali kondisinya. Dia adalah komunikator politik yang ulung, pandai berpidato, cerdas, dan ditunjang pendidikan yang tinggi. Dengan kondisi Presiden yang demikian itu, bila dia datang, maka perhatian media massa pasti tertuju kepadanya bukan kepada anggota DPR.

Apa yang dikatakan Presidan pasti yang menjadi kunci berita dan akan jadi headline. Apalagi bila dia mampu menahan diri dari gempuran dan sikap berlebihan dari anggota DPR, maka akan semakin baik citranya. Misalnya Presiden menyatakan, "Saya sangat malu dengan sikap anggota DPR yang terhormat" maka itu pasti akan efektif menjatuhkan citra DPR. Contohnya seperti Gus Dur saat mengatakan dengan enak DPR seperti Taman Kanak-Kanak. Itu kan pukulan telak sekali. Sampai saat ini citra DPR seperti Taman Kanak-Kanak masih membekas pada masyarakat.

Menurut Anda bagaimana nasib kinerja kabinet pasca-reshuffle, mengingat para petingginya-yaitu Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla-sudah disibukkan persiapan bersaing dalam Pemilu 2009?
Adalah keliru besar bila kita terlalu berharap pada hasil reshuffle yang baru saja dilakukan Presiden. Semua itu karena diawali oleh kekeliruan Presiden. Pada awal pemerintahan Presiden sudah menjanjikan ada reshuffle. Seharusnya hal semacam itu tidak dilakukan Presiden.

Jelas-jelas Presiden sudah memenangkan Pemilu dan dipilih langsung oleh rakyat. Tapi mengapa ia mengatakan atau menjanjikan akan mengevaluasi menteri-menteri setelah satu tahun bekerja. Itu artinya Presiden sedang membagi political capital kepada partai-partai politik.

Partai-partai politik akan bilang terimakasih Presiden, kami akan tunggu tahun depan. Begitu sampai satu tahun, maka mereka akan bertanya mana janji Presiden? Katanya akan ada yang dievaluasi. Mereka gencar menagih janji. Ini kesalahan fatal Presiden. Ini kan kabinet presidensial, artinya ya bekerjanya selama lima tahun. Kalaupun mau diganti menterinya, ya tinggal diganti saja sesuai dengan hak prerogatif, tanpa perlu memberikan janji kepada parpol di awal pemerintahan.
Menteri itu posisi politis. Ia bukan sales manager yang dalam setiap quarter dilihat, dievaluasi, dan dikaji lagi untuk kemudian diganti. Tidak bisa mereka diperlakukan seperti itu. Menteri di mana pun juga membutuhkan waktu enam bulan untuk mengonsolidasi departemen yang dipimpin. Setelah begini kejadiannya, ya Presiden harus siap ditagih janji setiap tahun. Padahal sisa masa kerja kabinet ini tinggal dua tahun lagi.

Kejadian ini juga juga merusak sistem presidensial dan kekuatan Presiden menjadi hilang, karena ia "mendonasikan" kekuatan politiknya kepada partai-partai. Karena itu tahun depan (2008) harus tidak boleh ada reshuffle, walaupun ada yang menagih janji itu. Kalau Presiden dan Wakil Presiden dari satu partai ya permasalahan tidak serumit ini

Hartono Harimurti Harian Suara Merdeka, Minggu, 10 Juni 2007

Kepemimpinan Pemuda Abad 21 Memerlukan Kompetensi Tinggi

2008-08-12T02:43:00.000-07:00

Alhamdulillah, saya senang sekali bisa pulang kampung. Bahkan, berada di University Centre ini banyak momen bersejarah yang terkenang kembali. Beberapa tahun yang lalu mahasiswa membuat sejarahnya di sini. Kita tidak boleh lupa dengan jejak yang kita tinggalkan.

Tantangan yang akan kita hadapi di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana wajah Indonesia di masa kemarin. Sirkulasi rulling elite berjalan lamban, tapi kita lihat sudah ada arah yang jelas. Kalau kita berbicara tentang anak muda, kita tidak boleh menempatkan diri pada tataran lokal saja, tetapi harus dilihat pada tataran global, sekurang-kurangnya benua Asia. Karena anak muda dibutuhkan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di seluruh dunia. Apa yang dirasakan PT Pertamina sekarang dalam mensiasati gejolak harga minyak dunia dan persaingan antara perusahaan minyak global, misalnya, kalau tidak segera dibereskan, maka Pertamina akan tumbang. Di tingkat korporasi bisnis, pada waktu 15-20 tahun lagi, persaingan bukan lagi di tingkat institusi, melainkan sudah sampai tingkat individu. Kompetitor kita nanti adalah anak-anak dari luar negeri dan orang asing yang datang ke Indonesia untuk mencari profesi yang bonafid.

Supply pemimpin dapat dilihat dari universitas-universitas terkemuka (dulu), tapi kini lama-kelamaan posisinya bisa jadi datang dari universitas luar negeri. Pemuda Indonesia harus punya keunggulan berdasarkan: basis pengetahuan (state of knowledge), kemampuan berbahasa asing, sikap profesional, dan peluang membuka dan mengembangkan akses capital. Keseimbangan peran civil society, state, and market seharusnya dijawab melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional. Selama ini yang disiapkan hanya civil society dan state saja, tapi market-nya masih kurang. Sehingga pemuda berstatus sarjana masih kesulitan mencari kerja, apalagi menciptakan lapangan kerja baru Indonesia.

Proses pendidikan itu ditujukan untuk membangun bangsa, bukan menaikkan degree semata. Idealisme yang dipupuk di masa kuliah harus diikuti dengan semangat profesionalisme ketika merintis kerja. Karakter professional ini yang kurang dari kalangan pemuda, disamping juga penguasaan bahasa internasional. Karakter dasar ini harus dipenuhi sejak sekarang. Pasar yang sekarang ini bersifat materialistik, dan cenderung sekularistik, sehingga harus berhati-hati. Kita ingin membangun kesejahteraan tapi juga harus berkeadilan. Ini mulai dibangun dari sisi legal, pembenahan dan penegakan hukum.

Anak muda selalu terpacu dengan kata kepemimpinan, tapi mestinya juga menyebarkan nilai kesejahteraan. Hal ini harus dilakukan oleh anak muda secara simultan. Negara Eropa tidak mungkin mempunyai kekuatan militer yang kuat, karena di antara mereka tidak ada kesepakatan bahasa persatuan yang akan digunakan. Bahasa Inggris itu bersaing ketat dengan Perancis, Jerman dan lainnya. Indonesia ini sudah punya modal persatuan di banyak bidang. Tinggal lagi, dibutuhkan kompetensi untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Tugas itu harus diambil alih oleh pemuda.

Saat ini, setelah satu dasawarsa gerakan reformasi, bangsa kita masih dilanda problem dalam aspek mikroekonomi, tapi proses demokrasinya sudah berjalan bagus, hanya sistem politiknya saja yang belum matang. Banyak aturan main yang harus dilaksanakan demi penjagaan demokrasi. Persoalan utamanya, bagaimana kompetensi itu dibangun di berbagai lapisan masyarakat. Baru setelah itu akan diikuti oleh regenerasi kepemimpinan nasional yang lebih baik.

Setelah masa kemerdekaan, mereka yang masuk sekolah berasal dari golongan masyarakat kelas bawah. Begitu masuk sekolah, kondisi Republik ini belum begitu teratur. Saat itu mereka yang masuk di manapun akan menjadi generasi pertama yang bersekolah di sana. Pada saat ini perguruan tinggi melakukan komersialisasi, tapi tugas universitas negeri sebenarnya tetap saja sesuai amanat konstitusi untuk menyerap seluruh lapisan rakyat. Trend-nya kemudian terbalik, hanya golongan yang mampu (the have) saja yang masuk kuliah, sehingga nantinya yang akan bertambah banyak golongan ekonomi atas, sementara kelompok yang di tengah dan di bawah semakin sedikit. Faktor yang bisa mencegah pergeseran dan mengubah sesuai kondisi ideal, ya universitas itu sendiri. Mereka harus memberikan kesempatan kepada kelompok sulit mendapatkan akses pendidikan tinggi.

Anak-anak yang secara sistematis terkesampingkan sekarang harus dibereskan. Karena trend ini sangat membahayakan. Anak-anak yang sejak awal sudah dipinggirkan, lalu tidak bisa mengakses pendidikan memadai, maka ketika berusia 30-an tahun, mereka akan meledak, terjadi kemarahan-kemarahan. Kita harus mencegah ledakan sosial itu sejak dini. Formasi sosial yang kita bangun harus mengakomodasi kepentingan semua golongan.

Ada kawan yang bilang menerapkan kepemimpinan pemuda itu sulit, karena kita belum matang. Sebenarnya tidak, hanya kesempatan belum dibuka lebar dan perluasan pengalaman belum dilakukan sistematis. Yang perlu dibangun adalah sikap fresh dan gress dari pemuda, yakni mereka memang membawa angin perubahan dan pembaharuan secara substansial. Contohnya, dalam pemilihan kepala daerah, bagaimana tokoh muda bisa muncul dengan kapabilitas dan integritasnya. Hal itu terbukti di beberapa daerah seperti Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Namun, perlu penjagaan khusus terhadap masalah pendanaan politik, agar tidak terperangkap. Pada akhirnya kepemimpinan yang kuat memang memerlukan modal yang bersih dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Kita harus mengubah strategi dalam mempersiapkan diri ke depan. Pada masa lalu, kita sering meneriakkan upaya untuk melakukan perombakan, tapi lupa untuk merumuskan konsep pembangunan kembali (rekonstruksi). Kecuali dalam isu korupsi, memang harus ada komponen utama untuk merombak dan bersikap oposisi. Tapi, oposisi terhadap kemapanan dan berbasis moral. Sikap konstruktif dan membangun ini yang masih kurang terlihat dalam gerakan pemuda. Bagaimana caranya membuat suatu idealita menjadi realita, hal itu lebih dari sekadar pidato perlawanan. Dalam aspek korupsi, memang harus menggandakan perlawanan.

Sikap konstruktif harus didasari dengan idealisme yang kuat. Dulu kita berpikir, bagaimana caranya menggandakan buruh dan memobilisasinya. Maka, sekarang mari berpikir konstruktif, yakni bagaimana membuat buruh dan mendidik mereka agar berdaya. Dalam kerangka itulah sikap mahasiswa tak bisa lagi di menara gading, yang kini semakin kentara di era komersialisasi pendidikan. Mahasiswa dan kaum muda harus bergaul dan memberdayakan masyarakat, tentu saja dengan modal kompetensi dan profesi yang mereka geluti. Sementara itu universitas negeri harus terus dipastikan untuk memperjuangkan akses pendidikan bagi golongan menengah ke bawah!

Disarikan dari ceramah dan tanya-jawab dalam Simposium Nasional Kepemimpinan Pemuda yang diselenggarakan PPSDMS Regional 3 Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 April 2008.

Insan Berprestasi

2008-08-12T02:25:00.000-07:00

Kejutan besar dimunculkan majalah internasional, Foreign Policy edisi Mei-Juni 2008. Di situ disebutkan, seorang intelektual muda Indonesia, Dr. Anies Baswedan, termasuk dalam daftar 100 Intelektual Berpengaruh Dunia. Namanya disejajarkan Foregin Policy dengan para pemikir dunia, seperti Francis Fukuyama, Samuel Huntington dan Muhammad Yunus.

Secepat tersebarnya informasi tersebut, secapat itu pula orang bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Bung Anis. Bung Anis sekarang menjabat Rektor Universitas Paramadina. Dia juga aktif di Partnership for Governance Reform in Indonesia (PRG).

Ketika Kabar UGM meminta komentar Bung Anis tentang prestasinya itu, wajahnya merona merah. Dia mengatakan bahwa penghargaan itu bukan semata-mata prestasi dirinya, tapi merupakan prestasi kolektif yang dicapai oleh bangsa Indonesia. “Saya merasa ini sebuah penghargaan yang sungguh luar biasa besarnya. Banyak orang lain menurut saya yang lebih pas dari pada saya. Saya ini pemula, ingin banyak belajar tentang intelektual, eh malah terjerat daftar 100 top intelektual dunia, ”tambah Bung Anies.
Tentu majalah Foreign Policy tidak sembarangan dalam memasukkan nama Bung Anies ke dalam Daftar 100 Intelektual Berpengaruh Dunia. Ia sudah menyeleksinya dengan saksama. Kalau nama Bung Anies masuk di situ, maka itu memang sebuah prestasi. Bung Anies pantas berbahagia.

“Tentu bahagia. Nama Indonesia, satu-satunya di Asia Tenggara yang masuk dalam daftar itu. Namun saya menganggap ini semata-mata bukan karena saya, melainkan prestasi kolektif dari Indonesia yang menjadi perhatian dunia. Dan kebetulan saja saya,” sambung Ketua Senat Mahasiswa UGM 1992-1993 ini.

***

Bung Anies lahir di Yogyakarta, 7 Mei 1969. Ketika kecil, dia sering kali bermain sepak bola di depan Gedung Pusat UGM. Setelah menyelesaikan pendidikan S-3nya di Amerika Serikat (AS), dia tidak pernah berniat menjadi Rektor Universitas Paramadina. Tetapi, Yayasan Paramadina meminta dirinya dicalonkan jadi Rektor Universitas Paramadina. Alasannya, kata Bung Anies, yayasan menginginkan sosok pemimpin dari generasi muda yang berpandangan jauh ke depan.

“Saya berpikir pencalonan saya ini tidak bakal lolos. Tapi enggak apa-apalah kembali
ke kampus, pikir saya. Karena dalam calon itu sudah ada nama Pak Amal (Prof Dr Ichlasul Amal, Rektor UGM 1997-2002). Saya paling bantu-bantulah. Eh kesamber, malah saya yang diminta. Ketika akan dilantik, saya Bismillah. Saya sempat mengatakan I did not fight to get this job, but I will fight to do this job, saya tidak bertarung untuk mendapatkan posisi ini, tapi saya akan bertarung untuk menjalankan amanah ini, “ujar suami Fery Farhati Ganis S.Psi, M.Sc ini.

***

Kini usia Bung Anies baru 38 tahun. Tetapi, dia sudah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan intelektual kelas dunia sebagai analis politik. Mengenai yang terakhir ini, apa yang sudah disumbangkan Bung Anies untuk perkembangan ilmu politik? Ternyata dia pernah membuat analisis perjalanan demokratisasi Indonesia pasca 10 tahun reformasi. “Ada aktivitas terkait perjalanan demokratisasi selama 10 tahun, dimana analisis demokrasi negara maju dan berkembang. Meski demikian kajian tentang demokrasi di tingkat internasional masih cukup sedikit. Malah yang banyak muncul kajian demokrasi yang sifatnya domestik,” katanya.

Tulisan Bung Anies sering kali dimuat di berbagai jurnal ilmiah internasional. Dia juga sering diundang bicara dalam berbagai konferensi dan seminar internasional. Sebuah contoh, dia pernah menjadi utusan Indonesia pada Young Leader Summit (KTT Pemimpin Muda Asia) di Korea Selatan, November 2006. Dia juga pernah jadi pembicara pada The Indonesian Update yang diselenggarakan oleh The Australian National University di Canberra. Dia pernah juga jadi pembicara pada The SAIS Conference on Elections and Democracy in Southeast Asia. Dia pernah pula jadi pembicara pada The Annual National Conference of Midwest Political Science Association di Chicago, AS.
Sebelum menjadi Rektor Universitas Paramadina, Bung Anies sudah aktif di Yayasan Paramadina. Dia juga menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute. Di samping itu, dia juga menjadi peneliti utama di The Indonesia Survei Institute(LSI). Dia bahkan pernah menjadi Manajer Riset pada asosiasi perusahaan elektronik se-dunia untuk mengembangkan desain riset, intrumen survei, analisis data, dan program penulisan laporan yang yang bermarkas di Chicago, Illinois, AS.

Semua jabatan ini memperlihatkan bahwa Bung Anies memang sudah memilih kegiatan intelektual sebagai kegiatan yang ditekuninya. Kegiatan ini membuat dia memang dekat dengan dunia intelektual dan bergaul dengan intelektual kelas dunia.

***

Bung Anies merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UGM. Sebelum melanjutkan sekolah S-2 dan S-3nya ke AS, dia sempat aktif di PAU Ekonomi UGM. Setelah memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu politik, tahun 2002, dia pulang ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, dia saksikan Indonesia sudah sangat berubah, terutama di Jakarta. Menurutnya, pasca reformasi dinamika sosial-politik di Jakarta terjadi begitu cepat sekali dibanding daerah-daerah lainya. Sehingga dirinya memutuskan untuk memilih aktif dan meniti karier di Jakarta.

“Ketika soft landing di kantor the Indonesian Institute, saya diminta memutuskan apakah mengajar di sini (UI). Karena, sebelumnya sudah ada rekan-rekan yang mengajak secara serius. Saya berpikir, kalau mengajar tentunya saya memilih UGM,” jelasnya.
Di mata Bung Anies, UGM merupakan rumah kedua. Karena, sedari kecil dirinya sudah mengenal Jogja dan kampus UGM sebagai tempat bermain bola di kala sore. Tetapi, dia memilih Jakarta untuk basis kegiatannya karena tiga alasan: (i) secara intelektualitas, di Jakarta dia bisa tumbuh dan berkembang; (ii) secara finansial, Jakarta mampu mendukung dan menjanjikan; dan (3) Jakarta memberikan efek dan pengaruh sosial yang cukup luas. “Ketika saya ditawari pekerjaan, maka saya akan melihat tiga hal ini,” kata anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Rasyid Baswedan dan Aliyah Rasyid ini.

***

Bung Anies mengakui bahwa dia memiliki kebiasan selalu beraktivitas disetiap waktu, baik berdiskusi, menulis dan memberi ceramah. Dirinya merasa terpuaskan ketika bisa mengubah pola pikir orang lain. Kemampuan berpidatonya diperolehnya sejak dia duduk di bangku SMA dan memilih menjadi aktivis saat kuliah di UGM. Tidak heran ketika berada di Amerika, dirinya selalu menyempatkan diri memberikan ceramah dan menjadi pembicara di berbagai tempat.

“Pengalaman yang sangat luar biasa di mana orang berwarna coklat berusaha menerangkan Indonesia. Saya sering merasakan itu. Setiap kata yang saya ucapkan setidaknya bagi saya bisa menggugah dan mengubah persepsi orang. Saya yakin di setiap pertemuan yang saya ikuti, saya merasakan perubahan itu meskipun kecil. Saya ingin membantu memperbaiki persepsi dan pandangan dan persepsi orang tentang Indonesia dan tentang Islam yang selama ini di Amerika sering salah,” tegasnya.
Sewaktu di AS, kata bung Anies, aktivitasnya berpidato dan menulis sedikitpun tidak pernah surut. Aktivtas ini diakuinya tidak didorong alasan finansial atau sekedar mencari penghasilan sampingan saat kuliah. Namun, utnuk mencari relasi dan mengubah persepsi dan imej tentang Indonesia.

“Ini adalah idealisme dan semangat untuk memperbaiki persepsi. Barangkali efek yang tidak pernah saya rasakan, seperti yang terjadi dalam Forum Policy. Ternyata ada yang memperhatikan dan ada yang melihat isinya. Lalu mengikuti saya. Saya nggak pernah tahu. Saya tidak pernah mendaftar. Tujuan saya, hanya memperluas network,” kata Bung Anies.

Kemampuan memperbanyak network ini dalam pandangan Anies sangatlah penting. Karena melalui relasi ini kita akan dikenal luas di berbagi komunitas. Dimulai dari kebiasaannya bertukar kartu nama ketika bertemu dengan seseorang, menjadikannya memiliki jaringan yang cukup luas di Amerika, mulai dari NGO, pemerintah, pengusaha dan berbagai komunitas lainnya.

“Tukar kartu nama itu hanya permulaan. Sesudah itu kirimlah e-mail, ucapkan senang ketemu anda tadi, lalu diteruskan dengan ucapan terima kasih. Kemudian tentunya akan diikuti reply via e-mail. Tidak sedikit dari mereka mengundang saya berbicara dengan tema yang sama dalam komunitasnya. Misalnya, ikut dalam kumpulan pebisnis. Maka tambah lagi relasi,” tandasnya.

Wawancara dan penulisan: Gusti Grehenson; Editing: Abrar www.ugm.ac.id

Tumbang dan Gila

2008-08-12T02:15:00.000-07:00

"Mereka akan tumbang dan gila," kata Anies R Baswedan (39). Pilihan kata Rektor Universitas Paramadina itu memikat. Punya daya getar. Padahal, suaranya jauh dari keras.

Kalimat itu diucapkannya saat ditanya soal nasib lulusan perguruan tinggi di Indonesia sepuluh tahun mendatang. Sebagai pimpinan sebuah perguruan tinggi, pria berpenampilan tenang itu, jelas harus memikirkan nasib anak didiknya. Tidak mengherankan jika sejak setahun terakhir ia berpacu dengan waktu. Mempersiapkan institusi yang dipimpinnya untuk menghadapi persaingan dunia kerja.

Salah satu program yang telah ia persiapkan ialah membuat semua lulusan Universitas Paramadina mempunya keahlian khusus. Bukan hanya kecerdasan. Baginya, indeks prestasi kumulatif (IPK) bukan yang utama. Semua mahasiswanya harus memiliki kemampuan kepemimpinan.

Beranjak dari konsep itu, ia mewajibkan semua mahasiswanya untuk mengikuti delapan workshop yang berkaitan dengan kepemimpinan. "IPK hanya penting untuk menarik datangnya seleksi lowongan kerja. Jika diterima pun, mereka akan kalah oleh pekerja lainnya yang memiliki jiwa kepemimpinan. Tanpa kemampuan kepemimpinan, lulusan perguruan tinggi kita akan tumbang dan gila," katanya.

Anies memang penuh ide. Hal itu tidak terlepas dari latar belakang keluarganya. Ayahnya, Drs Rasyid Baswedan, SU, Dosen Fak Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Ibunya, Prof Dr Aliyah Rasyid, MPD, dosen Fak Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ia lahir dari keluarga terpelajar. Kedekatannya dengan sang kakek, Abdurrahman Baswedan, yang lebih dikenal dengan AR Baswedan, juga mewarnai hidupnya. AR Baswedan, pendiri Partai Arab Indonesia, sering meminta Anies kecil untuk mengetik surat atas nama kakeknya. Kakeknya mendiktekan isi surat untuk para sahabat dan kenalannya. Isi surat beragam. Dari mulai soal ekonomi hingga soal politik.
Uniknya, di akhir surat, sang kekek selalu meminta Anies untuk menulis bahwa surat sang kakek itu ditulis oleh cucunya. "Mungkin kakek memohon pengertian sahabatnya jika ada tulisan yang salah tulis," ucap Anies sambil tertawa mengenang kedekatannya dengan sang kakek.

Begitulah Anies, mantan aktivis mahasiswa di Yogyakarta. Kecerdasan, kesabarannya saat berdebat hasil didikan lingkungan keluarganya yang egaliter, mengantarnya pada posisi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Lulus dari Fakultas Ekonomi UGM, ia melanjutkan kuliah di Amerika Serikat.

Berikut ini sebagian wawancara SP dengan Anies R Baswedan, di ruang kerjanya yang kecil di Universitas Paramadina Jakarta, belum lama ini. Diskusi banyak berkaitan dengan cita-cita dan program Anies mengembangkan Universitas Paramadina. "Saya mau lulusan Paramadina bukan hanya cerdas. Yang terutama, mereka harus punya jiwa kepemimpinan di bidang masing-masing," ia menegaskan.

Lho, ini ruang almarhum Nurcholish Madjid?
Ya. Ini ruang kerja almarhum. Semua tidak ada yang berubah, kecuali tambahan rak buku. Tak ada yang berbeda, termasuk posisi kursi. Saya merasa tak ada yang perlu diubah. Sederhana saja. Tidak perlu ruang yang luas.
Rapat dengan teman-teman bisa dilakukan di ruang-ruang pertemuan lain.
Dalam berbagai kesempatan Anda sering mengatakan, lulusan Universitas Gadjah Mada dan universitas di Indonesia lainnya bukan saingan lulusan Universitas Paramadina.

Bisa dijelaskan?
Saingan kita lulusan luar negeri, yang memiliki banyak keunggulan. Ingat, sebagian anak yang sekolah di luar negeri, gizinya baik sejak kecil. Pertumbuhan otaknya jelas lebih baik daripada yang gizinya rendah. Mereka punya lingkungan yang baik juga, dalam arti punya orangtua yang tahu apa yang harus dididik. Mereka ini jumlahnya puluhan ribu sekarang (lulusan, Red).

Universitas di Indonesia bisa kalah karena mereka menguasai ilmu pengetahuan mutakhir. Contoh saja, sekarang mahasiswa kita belajar ekonomi makro yang umurnya 20 tahun. Mereka belajar makro ekonomi tahun 2007-2008. Terus mereka memiliki kemampuan bahasa asing. I can guarantee, graduate of Indonesian university, nggak bisa.
Anda menyinggung soal kemampuan bahasa asing. Bisa lebih dijelaskan lebih terperinci dikaitkan dengan penjelasan Anda soal aktivis mahasiswa yang tidak bisa bahasa Inggris apalagi bahasa asing lainnya?

Saya pernah bertemu aktivis-aktivis, dan tanya siapa yang tidak bisa berbahasa Inggris. Ngacung (angkat tangan, Red) semua. Itulah. Jadi, begitu selesai universitas, masuk ke persaingan kerja, mereka tumbang. Tumbang dan bisa gila. Jangan lupa, mereka merasa pemimpin muda, pemimpin mahasiswa. Mereka kalah oleh lulusan luar negeri yang bisa berbahasa asing.

Konkretnya apa yang dilakukan Paramadina?
Jawaban kita atas soal itu salah satunya dengan menciptakan fellowship programm. Porsinya untuk 20 - 25 persen mahasiswa kami. Full scholarship, nilainya 100 juta dan 65 juta rupiah untuk kuliah selama empat tahun. Seratus juta itu untuk biaya kuliah dan biaya hidup untuk empat tahun anak-anak dari luar Jakarta, 65 juta itu biasa kuliah saja untuk orang yang aslinya Jakarta.

Beda program beasiswa itu dengan program sejenis di universitas lain?
Dengan sistem seleksi yang telah kami susun, kami mencari calon pemimpin yang punya jiwa pemimpin. Kami tidak terlalu fokus pada calon peneliti. Karena itu pula, kami benar-benar selektif memilih calon penerima beasiswa yang cerdas. Dan untuk membuktikan cerdas itu bukan melalui tes, karena tak ada tesnya. Kami minta rapor dari SD sampai SMA. Kami periksa aktivitas organisasinya.

Jadi, anak yang kosong aktivitasnya dan nilainya 9, nggak bisa masuk di sini. Jangan berharap. Tapi anak yang nilainya tinggi, aktivitasnya banyak, leadership-nya terlihat, dan bisa menulis, you're welcome, you're granted this money. Kami ingin yang hebat-hebat ini terfasilitasi secara finansial. Kami melakukan wawancara di Yogyakarta untuk menjaring calon mahasiswa dari Purworejo, Solo, Purwokerto. Semua biaya transpor menjadi tanggungan kami. Pernah terjadi kasus peserta dari Surabaya yang datang untuk ikut seleksi setelah meminjam uang dari tetangganya. Dia bisa berbahasa Inggris dengan fasih, tak pernah ke luar negeri, dan orangtuanya tidak bisa bicara bahasa Inggris. Tidakkah Anda berpikir dia jenius? Punya uang? Tidak. Negara kasih? Tidak. Negara memberi free admission. Tetapi, diterima tanpa tes itu tidak ada artinya bagi orang miskin.

Mereka disuruh ikut kompetisi dan tiga kali menjalani tes pun akan memang. Tetapi, yang mereka butuhkan adalah biaya pendidikan. Itulah yang kami cari dan siapkan untuk mereka itu. Anak-anak yang aktif sejak kecil hingga SMA, dan cerdas, pasti sanggup bersaing dengan lulusan luar negeri.

Saya sangat terkesan menyaksikan calon mahasiswa yang diwawancarai di kampus ini. Sambil menunggu, mereka disuruh sharing di antara mereka. Ada yang berpidato dengan berbahasa Inggris, yang dari pondok pakai bahasa Arab, sesudah itu disuruh menulis. Mereka demikian berbakat.

Ada kejadian di Lampung. Seorang peserta menulis dengan tulisan tangan. Ketika tulisan itu ditranskrip, tidak perlu diedit. Padahal, kalau kita pakai komputer, kita sering pakai backspace. Tulisan dia sudah jadi. Begitu sistematis. Jadi apa yang Paramadina kerjakan? Biayai mereka. Kami manfaatkan networking.

Bisa terangkan program pendidikan Paramadina lebih detail lagi?
Lulusan Paramadina bukan hanya mengandalkan daftar nilai. Kami akan siapkan catatan mengenai kegiatan berorganisasinya. Istilahnya dual track. Program itu harus ditelaah oleh kami di sini yang pernah aktif di dunia kemahasiswaan.
Menurut saya, IP tinggi hanya memberikan manfaat untuk dapat panggilan interview. Setelah diwawancara, IP itu tak ada artinya. Lulusan Paramadina tidak bisa hanya mengandalkan IP. Mereka harus mempunyai leadership, organizational experience, character, integrity. Non-nilai di luar IP itu yang membuat Anda get the future.

Jadi nanti lulus, semua anak tidak hanya akan mendapat transkrip nilai. Mereka akan mendapatkan catatan kegiatan selama mereka menjadi mahasiswa.

Bentuknya pasti bukan nilai?
Tentu. Bagaimana mungkin memberikan nilai untuk aktivitas workshop, seminar dan berbagai kegiatan di luar perkuliahan. Itu semua tidak lepas dari cita-cita pendiri Paramadina untuk menciptakan lembaga pendidikan alternatif. Ini semua harus dilakukan dengan penuh kesungguhan.

Di era globalisasi ini, saingan tenaga kerja kita juga datang dari orang luar negeri yang siap bekerja di Indonesia. Tahun 2013 atau 2014 mahasiswa Paramadina harus sudah bisa bersaing dengan individu-individu dari luar yang berdatangan ke Indonesia untuk bekerja. Jika tidak siap, kita akan kalah. Makanya saya siapkan progran beasiswa yang bukan hanya mendukung proses pendidikan mahasiswa, tapi juga mempersiapkan mereka untuk mampu bersaing dengan siapa saja.

Bisa jelaskan bentuk kerja sama Paramadina dengan para donor atau sponsor beasiswa?
Kami jalin komunikasi yang baik dengan sponsor. Kami jelaskan proses seleksi dan tujuan pemberian beasiswa. Komunikasinya bukan meminta belas kasihan. Let's provide a business model.

Anak-anak itu satu semester sekali harus diajak makan malam atau makan siang dengan donor. Donornya juga harus punya komitmen. Setiap semester selama satu jam setengah mereka akan berkomunikasi langsung dengan pemberi beasiswa yang juga adalah orang- orang berpengaruh di negeri ini. Para mahasiswa akan mendapat kebanggaan dan informasi penting dari orang penting itu secara berkala.

Jadi, saya merasa program ini bukan hanya program beasiswa yang menyediakan masa depan, melainkan juga membuat anak-anak ini nyambung dengan elite bangsa.

S NUKE ERNAWATI dan AA SUDIRMAN www.suarapembaruan.com

Anies Baswedan dan Momentum Partai

2008-08-12T02:07:00.000-07:00

Untuk pertama kalinya, lewat Pemilu 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sikap ”akomodatif” ditunjukkan lewat representasi sejumlah partai politik dalam kabinet. Saat di DPR muncul arus keinginan mengajukan hak angket atas kebijakan impor beras, Presiden menyoal sikap partai politik yang punya wakil di kabinet. Sistem presidensial pun dipertanyakan.

Berikut petikan perbincangan Kompas dengan Anies Rasyid Baswedan, Direktur Riset The Indonesian Institute, di kantornya di Jakarta, pekan lalu.

Bagaimana perkembangan sistem presidensial di negeri ini?
Sekarang ini terjadi kerancuan. Partai politik terlibat pengambilan keputusan eksekutif dengan memasang anggota-anggotanya dalam kabinet. Padahal, dalam sistem presidensial, partai politik tidak memasuki arena eksekutif. Kalaupun Presiden mengambil orang-orang dari situ, jangan dipikir lantas bisa terjadi koalisi. Yang diambil adalah individu-individu. Berbeda dengan parlementarian, akan ada governing parties dan nongoverning parties. Yang ada sekarang Presiden dari partai mana, Wakil Presiden dari partai mana. Memang partai asal Presiden dan Wakil Presiden biasanya menjadi pendukung pemerintah. Namun, mandat itu tak diberikan kepada partai Presiden.

Dengan sistem presidensial, kalau Presiden berani, mungkin pemulihan ekonomi dan pembangunan akan berjalan. Kalau Presiden ragu-ragu dan mengaku heran saat partai politik mendukung hak angket impor beras, itu yang mengherankan. Presiden harusnya tak bertanya. Wilayah partai politik di legislatif, Presiden di eksekutif.

Jadi mestinya bagaimana?
Sekarang ini resminya presidensial, praktiknya seperti parlementarian. Problem awal terjadi ketika Presiden menyusun kabinet. Presiden tak konsisten, tidak berani, dan malah menghitung kekuatan partai untuk masuk koalisi. Harusnya tidak usah, itu first mistake.

Waktu itu, Presiden baru menang, publik ada di belakangnya apa pun yang diputuskan. Dengan popularitas sangat tinggi, kekhawatiran Presiden tidak beralasan. Kalau pendekatan ke parpol dianggap sebagai strategi, itu tidak akan bertahan lama. Partai yang mendukung koalisi tidak akan diterima konstituen sebagai partai pemerintah, governing parties. Di depan publik, persepsi governing parties hanya dua, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kalau pemerintah baik mereka tidak akan mendapat kredit. Namun, kalau ada masalah, mereka ikut disalahkan. Dalam kasus kenaikan harga BBM, misalnya, efek yang diterima PKS sangat berat. Survei menunjukkan popularitasnya merosot di mata konstituen. Karenanya, sekarang waktunya partai menarik diri dari Presiden.

Bagi Presiden sendiri, dua kekuatan, Partai Demokrat dan Partai Golkar, sudah cukup untuk menaklukkan DPR. Kekuatan Presiden ada di persuasi, cukup menelepon lima menit, sepuluh orang DPR bisa takluk.

Ketika partai mengancam ”lari”, siapa yang salah?
Semua ini lebih karena kesalahan para pelaku, tak ada aturan dalam sistem presidensial soal governing coalition. Perilaku politik kita masih koalisi antarkekuatan elite. Koalisi menjadi kurang bermakna dalam sistem presidensial. Presiden akan menjabat lima tahun, tak ada instrumen menjatuhkannya kecuali hal-hal nonpolitis.

Bagaimana kalau mayoritas partai politik menjadi oposisi?
Semuanya tergantung pada kebijakan. Legislatif bisa mengambil posisi pro atau kontra berdasarkan policy, bukan berdasar siapa yang mengusulkan. Bisa saja kebijakan BBM didukung, namun kebijakan impor beras ditolak. Di situlah pentingnya menjalankan sistem presidensial secara konsisten. Kalaupun semuanya menentang impor beras, ini bukan the end of the day. Presiden harus punya nyali, siap ditantang dan mau persuasif kalau ada perbedaan.

Apa hikmah gagalnya hak angket?
Partai politik akan makin sering bersikap berbeda dengan Presiden. Partai akan mengambil jarak dan itu justru akan positif bagi demokrasi kita. Ada pernyataan bahwa partai siap menarik kadernya dari kabinet juga merupakan indikasi bahwa mereka merasa tidak ada faedahnya berada di kabinet.

Efek lain dari gagalnya angket adalah proses perpolitikan akan lebih terfokus pada individu. Institusi partai politik sebagai negosiator akan berkurang sampai menjelang pemilu. Mendekati 2009, makin banyak orang yang berebut mengambil posisi. Tentu saja partai tetap dipakai, namun kinerja individu akan menjadi bahan kampanye, bahan persuasi. Orang tidak akan menghadang partai, namun menghadang individu yang menjadi lawannya. Semakin mendekati 2009, proses politik kita akan semakin individualistis.

Apakah itu positif?
Buat demokratisasi memang bagus, namun makin sulit untuk memenuhi keinginan agar parpol memiliki ideologi kuat. Ideologi akan menghilang karena individu yang bermain. Garis partai tidak akan terlalu diikuti, hanya kebijakan yang menguntungkan saja yang akan diambil. Akan ada tekanan kompetisi politik yang riil. Orang yang berada di luar akan giat berkampanye untuk menunjukkan seseorang punya masalah dan dirinya lebih baik dan lebih layak dipilih.

Partai tidak semata-mata menjadi pengontrol aspirasi, namun menjadi semacam katalisator munculnya kader berkualitas. Kalau orang mau muncul di politik, kemunculan dari partai untuk mengambil pilihan ideologis. Namun, begitu menjadi calon, pertanggungjawabannya kepada publik. Di hadapan publik, ada personalisasi yang mengerucut pada individu itu.

Di manakah lubang dari sistem presidensial saat ini?
Ketika muncul, Presiden ditopang birokrat lama yang punya interest bervariasi dan belum tentu sejalan dengan janji Presiden. Birokrat merupakan mesin lama yang bisa menjadi beban. Birokrat kita didesain untuk melayani Presiden yang tak berganti-ganti. Ini warisan Orde Lama. Ini harus dipotong. Kalau tidak mau, paling tidak satu lapis di birokrasi diisi orang yang bertugas menerjemahkan kebijakan Presiden dan punya kekuasaan terhadap birokrat.

Kelemahan lain pada presidensial kita, ada lembaga-lembaga eksekusi namun ekstra-eksekutif. Posisinya mengambang, termasuk soal pertanggungjawabannya. Padahal, dalam internal eksekutif, harus dihasilkan kebijakan yang tidak berbeda. Kalau Presiden tidak punya kekuatan ke birokrasi, kebijakannya hanya akan menjadi anjuran. Kita punya komisi-komisi ad hoc yang hanya menyelesaikan problem jangka pendek, namun terinstitusi dalam pemerintahan kita. Ini mesti diperbaiki. Jika tidak, akan muncul konflik dalam supervisi Presiden. Banyak institusi baru yang memberi problem teknis baru.

Seperti terbukti di sejumlah negara di Amerika Latin, dalam transisi demokrasi, sistem presidensial lebih efektif untuk ”menaklukkan” birokrasi ketimbang parlementarian.

Lembaga kajian
Setelah menamatkan pendidikan doktornya, Anies kembali ke Indonesia dan sempat kaget mendapati realitas politik di Indonesia. Anies dipercaya menduduki posisi penting di dua lembaga penelitian, yaitu Direktur Riset di The Indonesian Institute dan peneliti utama di Lembaga Survei Indonesia.

Bagaimana melihat intelektual muda dikaitkan dengan menjamurnya lembaga kajian?
Semakin banyak lembaga kajian, justru positif. Untuk kepentingan demokrasi, penting untuk melakukan sinkronisasi aspirasi dengan kebijakan publik. Agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan sesuai preferensi publik, dibutuhkan orang yang betul-betul paham soal kebijakan. Harusnya lembaga kajian tidak malu-malu melakukan afiliasi dengan partai politik. Cara modern berpolitik adalah dengan mengadu gagasan kebijakan, bukan bagaimana membakar dan mengerahkan massa. Cara itu sudah kuno. Dengan itu, rakyat lebih rasional dalam menentukan pilihan. Selama ini rakyat juga tidak pernah paham apa konsekuensinya jika mereka mendukung parpol tertentu. Hanya ada rasa puas, saluran artikulasi. Tapi sesudahnya apa?

Yang Anda lihat dari lembaga kajian sejauh ini?
Alamiah saja, memang sering ada pertanyaan, kalau begini-begini saja, kan tidak lebih dengan mahasiswa yang melakukan kajian. Nanti akan ada seleksi alam. Namun, harus dilihat juga bahwa fenomena tumbuhnya lembaga kajian tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tapi juga di daerah. Justru di daerah rumusan kebijakan itu punya pengaruh langsung kepada rakyat.

Anda pribadi, ke depan?
Saya berlatar belakang aktivis, kemudian belajar ilmu lebih mendalam. Saya belajar ekonomi, public policy. Betapa indahnya kemudian ketika demokrasi berorientasi pada kebijakan, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Saya ingin ikut mendorong demokrasi ke arah itu. Dalam jangka panjang, saya ingin berkontribusi pada kebijakan publik yang konkret. Pilihannya partai politik, pemerintahan, atau malah mungkin tetap di luar.

Bagaimana dengan pandangan ”yang muda, yang terbeli”?
Itu bisa diuji dengan waktu. Karena masih muda, masih punya waktu untuk membuktikan apakah itu terbeli atau tidak.

SIDIK PRAMONO Harian Kompas, Sabtu, 04 Februari 2006

Visionary Educator

2008-08-12T02:04:00.000-07:00

By Stephanie Pakaila

Dr Anies Baswedan’s name is well-known in Indonesia. In May 2008, his name became known globally as well. Even though this time, it is not written as a byline of an article that he wrote, Baswedan’s name was listed by Foreign Policy Magazine as one of the world’s top 100 intellectuals. Readers of the FP magazine can be found throughout the globe. It has 12 different versions, from Arabic to French to Korean.

What makes Baswedan so different than other Indonesian scholars? Why was he chosen by FP? Baswedan seems a bit surprised that he was even chosen for this list, declaring humbly: “I’m just a beginner who’s trying to be an intellectual.” He admits that he didn’t even have a clue of the nomination. “I actually heard this from a friend of mine who lives in the US,” he tells CampusAsia’s team, seemingly amused.

A humble scholar, Baswedan adds that a lot of other younger scholars in Indonesia deserve the nomination more than he does. This wise statement is for others to judge.
Coming from a background littered with awards and scholarships, Baswedan’s beginnings were surprisingly humble. He was brought up in a devout Moslem family. After living his whole life in Jogjakarta, Baswedan was sent to the United States through the AFS Intercultural Program as a high school student. For a 17 year old from a city like Jogja—as opposed to one who hails from a metropolitan city like Jakarta—the shift from Indonesia to South Milwaukee, United States, was quite the cultural shock.

For the young Moslem boy, South Milwaukee, especially the middle-class, blue-collared area where he was staying, might as well have been another planet.
His host family was Christians themselves, but it is clear that Baswedan regards them fondly. He even recalls occasions when his host mother would quip, “Oh, you’d like to know about Islam? Why don’t you ask Anies?” He would then proceed to give an impromptu speech. In his opinion, it was these experiences that helped mould him into the orator that he is today.

“That experience helped shape the way I see the world,” he comments. After all, it was here that Baswedan began to see Indonesia from a different perspective. He realized how big Indonesia really was and saw that it had a lot of potential. Through this first trip to the US, Baswedan gained a lot, and when he returned to Indonesia, he began to advocate for the program, talking to his peers about his experiences and convincing them to take part.

Baswedan believes that Indonesian youths should obtain their undergraduate degrees in Indonesia. Because in this way, they have the opportunity to “be linked to the lives of regular Indonesians,” in order to better connect with their countrymen and better understand their country and culture.

But he adds that for postgraduate studies, they should grow abroad in order to better grow intellectually and be able to contribute to society upon their return.
Baswedan himself studied at Universitas Gadjah Mada for his undergraduate degree, where he also worked for a show on the national television station. There, he was able to interview many top scholars as well as “non-politics ministers”. He and his team interviewed the late Tien Soeharto.

“I often feel very fortunate to have that opportunity—it was rare,” Baswedan says about his experiences. “It’s not that I am good—it just happens that I got the opportunity.” If others were to have the same opportunity, the ever-humble Baswedan believes it would serve as an eye-opener to them too. Because, he says, when you meet great people, you can’t help but be inspired.

He recalled the moment when he interviewed Prof BJ Habibie, who revealed that he had studied aeronautics, even though the technology had yet to enter Indonesia, because he was moved by what former President Sukarno said to him and several other students—all recipients of rare German scholarships, “We need to maintain the unity of the nation as well as the national territory. This country has to be united. And in order to do that, we need a lot of people who can build ships and airplanes. Those will be the main tools to maintain our unity. Without that, Indonesia will disintegrate.”

Inspired by what the former President said, these students went on to deepen their knowledge in the two fields Sukarno had mentioned. Their reasoning for doing this? “My leader told us so,” Baswedan recalls. It is leaders of this type that are missing today, Baswedan laments. The younger generation need such national leaders, he theorizes.

Though Baswedan might be unsure as to why he was chosen by FP for its list of public intellectuals, it is his own call for visionary leaders that answers that seemingly unanswered question. When students of Paramadina University heard the news of their rector’s nomination, Baswedan’s cellphone was bombarded with numerous congratulatory messages.

One of the messages said, “If Pak Anies can do it, then we can do it too.” Another one said, “Pak, 15 years from now, I will be on that list.” Such messages have, among other things, justified Baswedan’s reputation as a visionary leader and altogether a role model for Indonesian students to adopt.

www.campusasia.co.id

Anies, Teladan Bagi Pemuda

2008-08-12T01:59:00.000-07:00

Oleh: Hendri F. Isnaeni
Peraih Paramadina Fellowship 2008

Belum lama ini Majalah terkemuka Amerika Serikat, Foreign Policy (FP) merilis Top World 100 Public Intellectuals (100 Tokoh Intelektual Publik Dunia). Satu diantaranya adalah anak bangsa Indonesia, Anies Baswedan (39), Rektor Universitas Paramadina Jakarta. Ini mengagumkan, karena Anies berada sejajar dengan banyak tokoh terkemuka di dunia, seperti Fetullah Gulen, Yusuf Al Qardawi, Habermas, Thomas Friedman, Samuel Hantington, Francis Fukuyama, Muhammad Yunus, Salman Rusdhie, Orhan Pamuk, Aitzaz Ahsan, Noam Chomsky, Al Gore, Paus Paulus (Pope Benedictus XVI), dan sebagainya. Hasil voting yang melibatkan 500 ribu responden di seluruh dunia, menempatkan Anies pada posisi ke-60. Sementara itu, di dalam negeri, Majalah MADINA mencatat nama Anies sebagai satu dari 25 tokoh Islam damai di Indonesia. Sungguh, sebuah prestasi yang mengagumkan.

Anies dihargai dunia bukan hanya karena intelektualnya yang cemerlang, tetapi juga karena keterlibatannya dalam berbagai kegiatan yang mendorong demokratisasi di Indonesia. Sejak mahasiswa, Anies terlibat dalam gemuruh perubahan. Sebagai anak muda, ia memendam kegelisahan, derap langkahnya adalah perubahan. Tatkala menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), ia menjadi satu dari sekian aktivis yang berhadapan langsung dengan barisan serdadu pembela Soeharto, jauh sebelum sang diktator lengser pada 1998.

Sewaktu menjadi mahasiswa UGM, ia mendapatkan beasiswa Japan Airlines (JAL) untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Sophia University di Tokyo, Jepang. Setelah lulus kuliah di UGM pada tahun 1995, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi di UGM. Anies mendapatkan beasiswa Fulbright untuk pendidikan Master Bidang International Security and Economic Policy di University of Maryland, College Park. Sewaktu kuliah, dia dianugerahi William P. Cole III Fellow di Maryland School of Public Policy, ICF Scholarship, dan ASEAN Student Award. Ia juga aktif di dunia akademik di Amerika dimana artikel-artikelnya dipresentasikan di berbagai konferensi. Selain itu, Anies juga banyak menulis artikel mengenai desentralisasi, demokrasi, dan politik Islam di Indonesia. Artikel jurnalnya yang berjudul “Political Islam: Present and Future Trajectory” terbit di Asian Survey, jurnal yang diterbitkan oleh University of California di Berkeley.

Berkat scholarship (beasiswa) yang diterimanya, Anies melanjutkan pendidikannya dan meraih gelas doktoralnya dari Departemen Ilmu Politik, Northern Illinois University. Selama di Amerika Serikat, ia terlibat sebagai peneliti di pusat-pusat kajian universitas, terutama yang berhubungan dengan masalah kebijakan dan pemerintahan. Ia bahkan pernah menjadi manajer riset pada asosiasi perusahaan elektronik se-dunia untuk mengembangkan disain riset, instrumen survey, dan analisis data. Anies menjadi ilmuwan yang produktif menulis di banyak jurnal internasional dan menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional. Tahun 2007, ia diundang sebagai pembicara dalam The ASEAN 100 Leadership Forum yang mempertemukan 100 pemimpin masa depan Asia Tenggara.

Sepulang dari AS, ia menjadi penasihat pada Partnership and Goverment Reform, sebelum kemudian terlibat dalam Lembaga Survey Indonesia, dan kini menjabat Direktur Eksekutif The Indonesian Institute.

Concern Dalam Pendidikan
Di usia 38 tahun, Anies diberikan amanah memimpin Universitas Paramadina. Ia menjadi rektor termuda yang pernah ada di Indonesia. Dengan jabatannya itu, ia mengemban tanggungjawab untuk membangun kaum terdidik yang berpikiran kritis dan mampu bersaing di kancah internasional.

Pendidikan, bagi Anies seharusnya tidak sekadar megah, tetapi yang terpenting adalah mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang peduli dengan rakyat kecil dan memiliki integritas tinggi. Menurutnya, industrialisasi pendidikan yang berlangsung saat ini telah meminggirkan kaum miskin karena hanya mereka yang datang dari kelas menengah ke atas yang dapat memperoleh pendidikan baik. Padahal, pendidikan adalah hak setiap orang. Dalam pidato kebudayaannya pada Acara 55 Tahun Taufiq Ismail Dalam Dunia Sastra, Anies menyampaikan, bahwa pendidikan adalah instrumen untuk merekayasa status sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan status sosial masyarakat yang berada di bawah, maka pendidikan harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Karena itulah, tahun ajaran 2008, Parmadina mengalokasilan 25% kursi untuk calon mahasiswa yang cerdas namun tidak mampu, yang didukung oleh program beasiswa penuh yang turut didanai perusahaan dan kaum kaya. Bagi Anies, Indonesia yang damai hanya akan dicapai tatkala ada upaya bersama untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan yang kian menganga antara kaya dan miskin.

Meneladani Anies Baswedan
Anies Baswedan pantas dijadikan contoh dan teladan bagi gernerasi muda. Para pemuda hendaknya memanfaatkan masa produktifnya dengan cara membekali diri dengan potensi yang dimiliki.

Pergerakan─aksi yang paling diminati anak muda─ juga harus dilandasi intelektualitas yang memadai. Jangan sampai kegiatan tersebut hampa. Hanya berorasi tanpa memberikan solusi. Akhirnya, letupan emosi tak terkendali berubah menjadi anarki. Sehingga kegiatan mulia malah kontraproduktif karena ternoda.

Apa yang dilakukan Anies adalah perjalan memanfaatkan masa muda dengan hal yang berguna bagi bangsa. Indonesia membutuhkan banyak anak-anak muda sepertinya.

Harian SatelitNews, Kamis, 17 Juli 2008

Indonesia Tersangka, TKI Jadi Korban

2008-08-12T01:56:00.000-07:00

KAMI serombongan berangkat ke Chicago dengan mobil pukul 01:00 malam untuk mencari kepastian. Apa yang harus kami buat? Bagaimana nasib kami? Begitulah kata-kata seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam pertemuan antara masyarakat Indonesia dengan Konsulat Jenderal RI di Chicago.

Malam itu, ruang pertemuan yang penuh sesak sempat hening dan hati hadirin bergetar merasakan suramnya nasib TKI di Amerika Serikat (AS). Pria setengah baya itu adalah pensiunan pegawai negeri yang berangkat ke AS, bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran di negara bagian Indiana untuk menghidupi keluarganya di Indonesia.
Puluhan ribu TKI di AS menghadapi kebingungan yang sama sejak 16 Januari 2003. Pada hari itu Pemerintah AS mengeluarkan peraturan yang mewajibkan warga negara Indonesia (WNI) di AS melapor ke dinas imigrasi. Wajib lapor ini dikenakan pada pria berusia di atas 16 tahun yang tidak berstatus imigran.

WNI diharuskan registrasi antara 24 Februari-28 Maret 2003. Sejauh ini ada 25 negara dan dibagi dalam empat grup yang dikenakan kewajiban ini. Grup 1: Iran, Irak, Libia, Sudan, dan Suriah. Grup 2: Afganistan, Aljazair, Bahrain, Eritrea, Lebanon, Maroko, Korea Utara, Oman, Somalia, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Grup 3: Pakistan dan Saudi Arabia. Dan, grup 4: Indonesia, Bangladesh, Kuwait, Mesir, dan Jordania.
Tak lama setelah serangan 11 September 2001, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU), yang disebut US Patriot Act. Salah satu komponen UU ini adalah dilaksanakannya program National Security Entry-Exit Registration System. Peraturan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1952, tetapi tidak penuh dilaksanakan. Padahal, pemerintah negara mana pun berkepentingan untuk tahu siapa saja yang masuk ke negerinya. Di AS, setiap tahun sekitar 35 juta orang asing yang datang dan pergi (CSMonitor, 7/6/2002). Dan selama ini tidak ada mekanisme pemantauan yang baik. Jadi, wajar bila Pemerintah AS kini merasa perlu mengetahui identitas orang-orang yang mendatangi negerinya.

Di sisi lain kewajiban ini mengandung keganjilan. Menurut Pemerintah AS, ada 145 negara yang diwajibkan registrasi (USINDO, 2003). Sejauh ini pemerintah AS mengumumkan 25 negara. Kecuali Korea Utara, negara-negara yang diwajibkan registrasi adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim. Di sinilah kebijakan ini jadi ganjil. Ganjil, bukan karena negara-negara berpenduduk Muslim diwajibkan lapor diri, tetapi karena tidak diumumkannya secara terbuka waktu dan nama 145 negara yang warganya diwajibkan lapor.

Kini 25 negara itu mirip daftar negara "tersangka". Bila Pemerintah AS mengumumkan seluruh 145 negara termasuk batas waktu lapor diri, maka kebijakan ini menjadi bernuansa obyektif. Meski Pemerintah AS menempatkan negara-negara Timur Tengah di urutan awal, hal ini bisa dipahami mengingat pelaku serangan "911" seluruhnya dari Timur Tengah.

Kebijakan lapor diri ini menimbulkan pro-kontra dalam negeri AS, tercermin di arena politik. Senator Kennedy, Senator Feingold, dan Congressman Conyers berkirim surat kepada Jaksa Agung AS, meminta program registrasi ini dihentikan sampai Kongres selesai me-review-nya. Tidak hanya itu. Dimotori Senator Kennedy, pada 23 Januari 2003, Senat AS mengesahkan amandemen anggaran, termasuk menghentikan alokasi dana program registrasi ini (WashingtonPost, 25/1/ 2003).

Bila penghentian alokasi itu disetujui Kongres AS, maka program registrasi akan berhenti. Karena itu, perkembangan dinamika ini layak terus diamati.
Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia di AS, wajib lapor ini adalah mimpi buruk. Diperkirakan ada 100.000 WNI di AS. Secara umum WNI di AS bisa dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, kelompok pelajar dan mahasiswa sekitar 11.600 orang (IIE, 2002). Mereka umumnya tidak bermasalah karena status keimigrasiannya sebagai mahasiswa.
Kedua, kelompok orang kaya. Mereka menetap di AS bukan untuk mencari kerja. Status imigrasi mereka umumnya jelas. Bila ada masalah, mereka mudah terbang ke negara lain yang ramah terhadap orang berduit. Sebagian dari kelompok ini adalah pencari perlindungan politik, terutama yang meninggalkan Indonesia sejak huru-hara Mei 1998.
Ketiga, kelompok pekerja yang ke AS mencari penghidupan. Sebagian dari kelompok ini mendapat izin kerja. Tetapi, sebagian besar dokumen imigrasinya tidak lengkap. Sayang, tidak ada data akurat tentang jumlah mereka. Diperkirakan kelompok ini lebih dari 75.000. Mereka masuk AS secara legal (dengan visa) atau ilegal (tanpa visa) tetap tinggal di AS meski izin tinggalnya telah habis.

BAGAIMANA respons perwakilan Indonesia di AS? Seperti tercermin dalam pertemuan masyarakat Indonesia di Chicago dan Washington DC, mereka menganjurkan WNI mencari pengacara atau jika bermasalah pulang kampung saja. Anjuran itu mencerminkan pandangan, TKI datang ke AS atas inisiatif sendiri, maka masalah ini supaya diurus sendiri.

Untuk kasus TKI di AS, anjuran macam ini keliru. Mengapa? Pertama, kepulangan mereka akan menambah pengangguran. Kedua, TKI di AS jadi bermasalah bukan karena ulah mereka, tetapi karena Indonesia masuk daftar negara wajib lapor. Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang masuk daftar.

Kini TKI dalam posisi terjepit. Di satu sisi, sebagai orang Indonesia para TKI diharuskan lapor. Mereka yang tidak lapor, statusnya berubah menjadi pelaku tindak kriminal karena melanggar kewajiban lapor. Di sisi lain, bila mengikuti aturan dan datang ke dinas imigrasi, TKI yang tidak berdokumen lengkap terancam tahanan, pengadilan, dan deportasi.

Di AS, ada sekitar 7-8 juta pekerja yang tidak berdokumen imigrasi, dan pekerja asal Meksiko adalah komponen terbesar sekitar 4,8 juta orang (AP, 31/1/03). Pekerja dari Meksiko tidak tersentuh kebijakan wajib lapor.

Apakah masuknya Indonesia dalam "daftar itu" menjadi tanda kegagalan diplomasi? Tidak sesederhana itu. Negara-negara sahabat AS seperti Mesir dan Jordania, atau "pompa-bensin" dunia seperti Saudi Arabia dan Kuwait pun masuk daftar. Wajar jika Pemerintah AS mendaftar semua pendatang.

Masalahnya, bagaimana nasib TKI yang tidak lengkap dokumen keimigrasiannya? Inilah ujiannya. Bila kemudian terjadi eksodus TKI besar-besaran dari AS ke Indonesia, itu bisa disebut sebagai kegagalan diplomasi.

Dari sini terlihat, negara dan masyarakat Indonesia harus turun tangan. Masyarakat Indonesia di AS sigap dan cepat merespons kondisi ini. Tokoh-tokoh masyarakat membuka hotline untuk menampung pertanyaan TKI yang panik, bertukar informasi dengan sesama negara yang masuk daftar wajib lapor, mengundang pengacara imigrasi dan masyarakat, melobi politisi AS, bekerja sama dengan lembaga-lembaga advokasi imigran, dan menulis petisi untuk Presiden RI.

Sementara perwakilan resmi Indonesia tidak pro-aktif. KBRI di Washington baru membuka hotline sesudah masyarakat menuntut. Ketika diminta membantu fasilitas pengacara, dijawab bahwa keterbatasan finansial jadi kendala.
Contoh menarik sikap pro-aktif perwakilan negara asing di AS adalah Pakistan. Duta besarnya berkeliling dan mengadakan pertemuan dengan warga Pakistan di berbagai kota dengan mengundang pengacara dan petugas imigrasi. Lalu, Pemerintah Pakistan mengirim Menteri Luar Negeri-nya ke AS guna membicarakan nasib warganya. Di sini terlihat, perwakilan dan Pemerintah Pakistan serius menangani masalah ini.

Kurang dari satu bulan, wajib lapor diri bagi WNI akan dimulai. Bila Pemerintah Indonesia masih tenang-tenang saja, maka eksodus TKI di AS akan jadi tamparan baru. Mengapa? Kewibawaan pemimpin Indonesia kian rontok di mata internasional karena dianggap tak memedulikan rakyatnya.

Lihat, bagaimana Malaysia bisa bertindak kaku dan tanpa kompromi terhadap TKI, sementara terhadap pekerja Filipina mereka lembek dan kooperatif. Pemerintah Malaysia sanggup melakukan itu karena tahu bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan "pasang badan" membela TKI.

Dalam hal TKI di AS, Pemerintah AS berkepentingan menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Jadi, bila Pemerintah Indonesia memberi perhatian penuh, menunjukkan inisiatif dan bersikap tegas, Pemerintah AS-pun akan serius mencarikan peluang menyelamatkan TKI di AS. Apalagi, berbeda dengan pendatang dari negara lain, TKI dikenal sebagai pekerja keras dan jauh dari tindak kriminal. Hal ini tercermin dari pembicaraan para tokoh masyarakat Indonesia dengan pemerintah dan politisi di AS.

Mereka siap membantu dan memperjuangkan masalah TKI. Bahkan, Senator Orrin Hatch, salah satu senator terkemuka di AS, mengatakan akan membantu (Jawa Pos, 2/2/03).
Namun, bantuan mereka bersifat responsif. Artinya, bila Pemerintah Indonesia hanya bereaksi di media massa domestik dan tidak pernah secara resmi berinisiatif membela dan mengangkat kasus ini di hadapan Pemerintah AS, maka politisi AS tidak bisa ikut membantu. Tentu saja Pemerintah AS tidak merasa perlu merespons dan mencari solusi.
JADI, kunci inisiatif penyelamatan TKI ada di tangan Pemerintah Indonesia. Tragedi TKI di Nunukan dan keterlambatan respons pemerintah jangan terulang lagi. Kita masih ingat enam bulan lalu puluhan ribu TKI lari menyelamatkan diri dari lecutan cambuk di Malaysia, tetapi Pemerintah Indonesia adem ayem. Atas tragedi yang menyayat itu, Presiden malah menuding tragedi itu sekadar berita yang dibesar-besarkan media massa.
Sesak rasanya melihat saudara sebangsa terjepit dan diacuhkan negara. Seperti kejadian di Washington baru-baru ini, saat seorang ayah dilepas istri dan anak-anaknya pergi menembus dinginnya musim salju mendatangi pertemuan dengan perwakilan Indonesia. Harapannya mendapat ketenangan dan pembelaan, tetapi yang ditemukan justru anjuran agar pulang.

Cerita menyesakkan tentang kondisi TKI sudah menggunung. Para pejuang devisa yang telah membanting tulang, memeras keringat, selalu mengirim uang ke Indonesia, kini siap jadi korban, terlibas gelora perang melawan terorisme.

Pemerintah AS tegas menghadapi terorisme. Tetapi, dalam urusan tenaga kerja dan imigrasi, peluang negosiasi masih ada. AS adalah negara hukum sekaligus negara imigran.

Artinya, meski peraturan wajib lapor sudah dikeluarkan, selama pemerintah serius memperjuangkan nasib warganya, Pemerintah AS tak punya pilihan selain merespons, misalnya menimbang ulang jenis sanksi bagi pekerja bermasalah imigrasi. Hal ini terbukti dalam kasus Meksiko dan Pakistan.

Kini giliran Pemerintah Indonesia mengambil sikap dan berunding dengan Pemerintah AS, mencari jalan keluar agar TKI tidak harus pulang.
Ini adalah saatnya bagi pemerintah dan politisi Indonesia membuktikan bahwa kedudukannya bukan cuma dimanfaatkan untuk berebut kekuasaan, tetapi memikirkan rakyat yang menganggur, kocar-kacir mencari nafkah ke berbagai negeri, dan menjadi bulan-bulanan di negeri orang.

Harian Kompas, 10 Februari 2003

Catatan Reflektif Pasca 11 September 2001

2008-08-12T01:47:00.000-07:00

Hari Rabu 11 September 3001 jadi bersejarah: lambang supremasi ekonomi dan militer Amerika diruntuh-paksakan. Penduduk dunia yang bertelevisi, menyaksikan beton kokoh di New York luluh lantak jadi debu. Ada sekitar enam ribu enam ratus manusia yang hilang dan puluhan ribu lainnya yang kehilangan sanaknya. Deskripsi dari kejadian ini disebarluaskan di semua media massa dan sudah dihapal, karena itu catatan refleksi ini tidak mengulangnya.

Pertanyaan yang selalu muncul adalah, bagaimana mungkin negara superpower bisa kebobolan di siang bolong seperti ini? Ironis memang, justru karena kekuasaannya yang dahsyat dan sistem pengamanan yang super-sophisticated maka taktik konvensional dan "primitif" jadi tidak terdeteksi. Semua komponen intelejen dan militer AS mengakui bahwa mereka tidak pernah membayangkan ada serangan dari dalam negeri, yang dilakukan dengan metoda kuno yaitu pembajakan pesawat, dan dieksekusi dengan pesawat boeing sebagai "rudal-berpilot". Cara ini -walau sederhana- adalah invensi cerdik dan mutahir. Barangkali, kejadian ini menjadi contoh betapa seringnya kita memikirkan sebuah masalah secara rumit, kompleks dengan metoda yang menakjubkan, sementara hal-hal relevan yang sederhana dilupakan.

Melihat, mendengar dan membaca pembantaian itu, umat manusia berduka. Dan, lebih berduka lagi karena pembantaian manusia tidak bersalah itu berulang. Tragedi di Hiroshima dan Nagasaki seakan terulang di New York. Para pembajak pesawat terbang itu seakan meniru taktik yang digunakan pilot-pilot AS di akhir Perang Dunia II yaitu sekonyong-konyong memasuki kota penuh penduduk, lalu merubah jejeran rumah dan ruang kantor jadi jejeran liang kubur. Taktik yang sama dipakai 56 tahun kemudian. Penderitaan dan jumlah korban di New York ini, terlalu kecil untuk dibandingkan dengan efek bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi satu hal yang sama, manusia kota yang tidak tahu-menahu soal perang politik harus mati dan menderita.
Pertanyaan kemudian adalah mengapa rakyat yang tidak ada hubungan dengan soal perang dan politik harus mati? Umumnya kitapun akan mengamini pertanyaan bernada keluhan ini. Tapi Bin Laden punya jawaban yang berbeda. Kira-kira 3 tahun yang lalu, dalam sebuah diskusi di rumah seorang akademisi yang kemudian menjadi rektor di sebuah universitas di Malaysia, seorang cendekiawan muslim dari Georgetown University memaparkan alasan Bin Laden. Menurut Bin Laden, rakyat amerika itu sah untuk diperangi karena Amerika adalah negara demokrasi. Ironis! Apakah Bin Laden memusuhi demokrasi? Bukan, bukan demokrasinya.

Logikanya begini, dalam negara demokrasi, rakyat memilih pemerintah, lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Apabila, kebijakannya tidak sesuai dengan aspirasi rakyat maka rakyat akan menuntut perubahan. Dengan argumen itu maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bukan cuma mencerminkan kemauan penguasa tapi juga mencerminkan kemauan rakyat. Salah satu indikasinya adalah pemerintah selalu memberikan perhatian besar pada poll-poll pendapat publiknya.

Dengan menggunakan logika itu, kebijakan luar negeri Amerika selama beberapa dekade ini-misalnya yang memihak Israel secara buta, atau yang disatu sisi menyerukan demokratisasi tapi di sisi lain mendukung rejim-rejim otoriter- bukan cuma hasil kemauan elit penguasa tapi juga cermin aspirasi rakyat Amerika. Karena itu, dalam pandangan Bin Laden, yang perlu dimusuhi bukan cuma pemerintahnya tapi juga rakyatnya. Hal ini berbeda bila Amerika adalah negara autocracy dimana rakyat tidak punya peluang untuk menyalurkan aspirasinya. Jadi, dalam kasus Iraq, Korea Utara atau Cuba misalnya, rakyatnya tidak bisa dimusuhi karena kebijakan yang dihasilkan bukanlah cermin kemauan rakyatnya. Dengan landasan berfikir macam itu maka, menurut Bin Laden, menyerang warga AS adalah langkah yang logis. Lebih jauh lagi, kalau rakyat AS ingin disukai oleh warga dunia maka rubahlah kebijakan luar negerinya, toh AS itu negara demokrasi.

Kemudian, masalah terorisme itu sendiri memerlukan jawaban. Rasanya tidak ada perdebatan mengenai pelaku tindak kekerasan: harus diadili dan dihukum. Persoalannya adalah siapa saja yang masuk kategori pelaku tindak kekerasan? Apakah cuma Bin Laden? Rasanya tidak, ada begitu banyak gerakan kekerasan. Dan, karena Bin Laden telah membuat pernyataan tertulis bahwa dia tidak terlibat dalam tragedi 11 september, maka tudingan terhadap Bin Laden-pun masih perlu pembuktian di pengadilan.

Meski begitu, bila memang Bin Laden benar-benar tidak terlibat dan tidak ingin dilibatkan maka seharusnya dia lebih aktif dalam menolak tudingan ini, misalnya dengan membuat peryantaan dalam bentuk audio-visual yang bisa disebarluaskan oleh jaringan televisi ke seluruh dunia. Hal ini penting karena penampilannya akan disiarkan ke seluruh dunia bisa menyelamatkan jutaan rakyat Afganistan yang sudah berpuluh tahun menderita suapaya tidak lagi-lagi jadi korban tanpa arti. Disini, bila Bin Laden memang tidak terlibat, pasifnya Bin Laden merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab.

Gerakan kekerasan ini biasanya bersumber pada keputusasaan dan ketidakberdayaan. Misalnya di Irlandia Utara, sebagian warga Katholik tidak lagi tertarik pada "ballot" pemilu tapi pada "bullet", karena sistem pemilunya membuat mereka tidak pernah bisa terwakili. Begitu juga dengan penindasan manusia di berbagai penjuru dunia. Bagi mereka yang merasakan langsung penindasan itu, melawan dengan kekerasan jadi pilihan yang menarik.

Jadi kondisi politik dan ekonomi yang tidak adil dan represif, cepat atau lambat, akan selalu menghasilkan respon kekerasan. Masalahnya, kebijakan luar negeri Amerika mengenai masalah ini menggunakan standard ganda. Di Timur Tengah, human-right abuse di wilayah Israel dan pendudukan Israel, di Mesir, di Turki, di Jordania atau di Saudi Arabia seakan absen, sementara human right abuse di China dan Timor Lorosae misalnya, nampak sangat besar dan dahsyat. Hal ini tercermin dari Pembantaian manusia di Timor Lorosae yang disambut dengan protes dan penghentian kerja sama militer, sebuah langkah yang tepat dan relevan. Sementara pembantaian warga Palestina di Israel atau warga Kurdi di Turki disambut dengan diam, seakan setuju, dan dengan meningkatkan dukungan militer.

Dengan begitu, seruan perang pada terorisme yang digelorakan oleh presiden Bush perlu diluruskan. Memang semua bentuk terorisme harus diperangi akan tetapi jangan harap bisa menyelesaikan terorisme ini melalui senjata. Mengapa? Karena memerangi terorisme itu analog dengan memerangi narkotika, ganja dan obat-obatan terlarang. Perang macam ini tidak akan berhasil bila memfokuskan pada sisi supply-nya, yaitu dengan penangkapan jaringan pengedarnya. Tapi juga harus memfokuskan pada sisi demand-nya, yaitu para penyembuhan pengguna dan prevensinya. Karena selama demand terhadap narkotik dan obat-obatan itu tetap tinggi, maka sebanyak apapun pengedar yang tertangkap akan muncul pengedar baru yang menggantikan.

Begitu juga dengan terorisme, selama sistem ekonomi dan politik tidak memberikan rasa adil, maka kefrustasian itu akan tetap tinggi. Dengan kata lain, selama amerika tidak merubah kebijakan luar negerinya yang interventionist, represif dan berat sebelah maka sampai kapanpun ketidaksukaan itu akan selalu ada. Jadi, meskipun cara-cara yang dilakukan oleh para pembajak itu salah, biadab dan tidak bisa dibenarkan, tapi lihatlah betapa banyak manusia di berbagai penjuru dunia yang mengatakan "America got what it deserved" (Chicago Tribune, 9/30/01) Artinya, resentment terhadap pemerintah Amerika dan kebijakannya adalah sebuah kenyataan yang harus dijadikan bahan introspeksi bagi bangsa Amerika.
Lalu masalah labelling. Menurut pemerintah Amerika, Usamah Bin Laden penanggungjawabnya. Tuduhan ini jadi benar bila sudah bisa dibuktikan di pengadilan, jadi tunggu saja proses pengadilannya. Akan tetapi tuduhan itu diiringi label Islamic Terrorism, Islamic Fundamentalism dll.

Efeknya, berbagai media massa di AS seakan digiring untuk membahas issue Islam dan kekerasan, lalu menjamurlah insiden kekerasan terhadap muslim dan muslimah di AS. Di sisi lain, berbagai kelompok Islampun merespon dengan sweeping and demonstrasi menentang Amerika.

Pelabelan ini nampak aneh dan mengganggu, karena ketika terjadi berbagai pengeboman klinik aborsi di AS oleh penganut Kristen -yang melakukan pemboman itu atas nama agamanya- lalu para oknum itu disebut anti-abortion extremist bukan Christian terrorist. Atau ketika puluhan umat Islam yang sedang bersholat Shubuh di Masjid Ibrahim di Hebron mati ditembaki dengan senjata otomatis oleh seorang dokter Yahudi, lalu label yang diberikan adalah Anti-Arab Militant, bukan Jews terrorist. Demikian pula ketika Ku Klux Klan membantai warga berkulit hitam, mereka disebut Racist bukan Christian Terrorist meski selalu membawa simbol-simbol Christianity dalam ritual dan memotivasi gerakannya. Tapi, ketika rakyat palestina menyatakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, mereka disebut Terorrist, bukan Anti-Zionist Israel atau ketika Al-Qaidah menyatakan perang dan menyerang Amerika, mereka disebut Islamic Terorrist atau Islamic fundamentalist bukan Anti-America.

Dari sini terlihat bahwa media dan publik Amerika sudah bisa membedakan antara tindak kekerasan sekelompok pemeluk Chritianity/Judaism dengan ajaran Christianity/Judaism. Akan tetapi media massa dan publik Amerika masih belum mampu membedakan antara tindak kekerasan sekelompok pemeluk Islam dengan ajaran Islam. Apapun sebabnya, ketidakmampuan ini adalah salah agenda bagi publik, media massa, dan politisi di AS untuk diperbaiki.

Di sisi lain, timing untuk mengekspresikan pandangan terhadap latar belakang kejadian di WTC itu perlu juga dikoreksi. Masalah timing untuk merefleksikan latar belakang ini penting. Karena itu statemen yang mengutuk/mengkritik politik luar negeri Amerika yang dilakukan satu-dua hari sesudah kejadian adalah tidak tepat. Sebagai ilustrasi, ada seorang yang egois, dingin, telah beberapa kali membunuh, dan selalu bebas jerat hukum, bahkan dianggap pahlawan. Suatu ketika anak dan saudaranya mati terbunuh oleh musuhnya yang menyatroni rumahnya di siang bolong. Dalam kondisi begitu, adalah tidak tepat bila para tetangga datang sambil mengungkapkan, "nah itulah, ... makanya jangan suka menyerang dan membunuh, ... kena batunya sekarang".
Hal ini penting disadari, terutama bagi para pemimpin politik. Karena itu statemen wakil presiden RI yang dilakukan tidak lama sesudah hancurnya WTC jadi bermasalah. Bukan pada substansinya tapi pada timingnya. Tetapi setelah beberapa waktu, dimana rasa kaget, duka dan marah telah mulai mereda maka tibalah saatnya untuk mengekspresikan pandangan terhadap latar belakang kejadian 11 September dan kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Selain etis, ini juga akan membuat publik amerika bisa lebih receptive.

Terakhir, membersihkan puing-puing di New York adalah pekerjaan yang berat dan panjang. Sebuah analisis menyebut waktu satu tahun lamanya untuk membersihkan seluruh puing itu. Menyakitkan memang, apalagi bagi keluarga yang sanak-saudaranya terkubur di puing-puing itu. Membersihkan puing-puing itu sulit, membutuhkan kesabaran dan pengalaman. Karena itu ada baiknya pemerintah kota New York memanfaatkan ilmu para petugas di Kota Baghdad yang telah berpengalaman dalam mengurusi gedung-gedung yang hancur karena bom yang dijatuhkan oleh pesawat-pesawat angkatan udara Amerika.

Semoga publik Amerika sadar bahwa demokrasi itu cuma instrumen untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Karenanya demokrasi harus diiringi dengan partisipasi politik. Dalam kasus demokrasi di Amerika, ketika demokrasi dihadapkan pada masalah domestik, publik Amerika aktif mengorganisasikan diri dalam berbagai interest groups atau partai. Akibatnya, outcome demokrasi itu-domestic policies-merupakan hasil sinergi berbagai kepentingan yang senyatanya ada di publik Amerika. Dan yang lebih penting lagi, domestic policies itu selalu diamati dan dikontrol oleh publik. Akan tetapi, ketika demokrasi di AS dihadapkan pada masalah internasional, publik Amerika tidak tertarik untuk terlibat. Akibatnya, outcome demokrasi itu -foreign policies- bukan merupakan sinergi berbagai kepentingan dan lebih jauh lagi, publik tidak mengamati dan mengontrol foreign policies-nya Amerika.

Semoga kejadian 11 September 2001 membukakan mata publik Amerika bahwa foregin policies itu berdampak pada hajat hidup rakyat domestik, karenanya publik harus aktif mengamati, mengontrol dan mempengaruhinya. Dengan begitu, kebijakan luar negeri AS bisa lebih adil dan konsisten, sesuai dengan prinsip yang selalu agung-agungkan oleh bangsa Amerika yaitu kesejajaran (equality).

Kampanye dan Demokrasi ala Sepak Bola

2008-08-12T01:41:00.001-07:00

Kampanye Pemilu 2004 telah dimulai. Genderang kompetisi antar partai mulai semarak. Para caleg sibuk mengumbar fakta -dan sesekali fiksi- tentang apa yang sudah, sedang, atau akan dikerjakan di arena politik. Sementara para pendukung dan simpatisan partai sibuk menggalang massa agar setiap acara kampanye terlihat sesak dan padat.

Hiruk-pikuk menjelang pemilu ini adalah democratic fever yang biasa menjangkiti negara-negara yang menjalankan demokrasi. Fenomena demam demokrasi ini mirip dengan football fever yang menjangkiti dunia setiap empat tahun sekali. Setiap putaran final kejuaran dunia sepak bola ribuan penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia membayar ribuan dollar untuk ongkos pesawat, hotel, dan tiket masuk agar bisa menyaksikan pertandingan dari dekat. Sementara ratusan juta penggemar di seluruh dunia menonton melalui televisi atau mendengarkan melalui radio. Begitu juga di Indonesia, tak terhitung jumlah penggemar sepak bola yang rutin menyaksikan pertandingan secara langsung.

Yang menarik dari fenomena sepak bola itu adalah fanatisme pendukung dan
dukungan total secara moril-material untuk kesebelasan dan pemain favoritnya. Para pendukung ini rela dan sanggup mengeluarkan ribuan dollar agar bisa memberi dukungan langsung pada kesebelasan favoritnya. Hansen (1998) penulis sosiologi olahraga menjelaskan fenomena ini dengan menyebutnya sebagai-salah satunya-deindividuisasi. Artinya, sebagian dari identitas pribadi para pendukung itu terkikis dan mereka mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari tim favoritnya.

Meski fenomena ini menarik diamati secara psikologis dan sosiologis, karena
para pendukung benar-benar all out dalam memberikan dukungannya, tetapi dengan memakai pendekatan political economy fenomena ini jadi relevan dengan kampanye pemilu dan demokrasi kita di Indonesia dan menarik untuk dianalisis. Pendekatan political economy ini biasa mendasarkan pada pertanyaan: who gets what, and why (siapa mendapat apa, dan mengapa)?

***
DALAM konteks dukung-mendukung itu pertanyaannya adalah, para pemain dan pendukung ini memperoleh rewards apa? Yang pasti para pendukung senang saat tim dukungannya menang, dan ikut merasa terpukul jika timnya kalah, tetapi secara materi mereka tidak mendapat apa-apa. Justru pemain yang didukung yang mendapatkan semua rewards.

Ketika pemain sepak bola mencium piala emas itu, jutaan pendukungnya bersorak riang. Ketika pemain sepak bola itu kembali ke negaranya membawa rasa bangga dengan berbagai bonus, jutaan pendukungnya kembali pada realita hidupnya membawa bahagia dengan tangan hampa. Para pemain mendapatkan semua kompensasi, sementara pendukungnya meski boleh ikut bahagia dan boleh berbangga, tetapi tetap saja cuma bisa menonton.

Ketika konstruk hubungannya adalah antara pendukung dan pemain olahraga, maka fenomena dukung-mendukung macam ini tampak normal. Yang menjadi masalah adalah bila konstruk hubungan ala sepak bola ini terjadi dalam dunia politik di mana rakyat sebagai suporter dan partai politik sebagai tim sepak bola. Rakyat pendukung ini mati-matian berdebat, membela partai pujaannya dan bila partai pujaannya dikritik atau diejek, mereka sanggup tak cuma beradu jotos tapi juga beradu-nyawa untuk membela.

Setiap saat partai kesayangannya itu bertanding dalam pemilu, maka para
pendukung ini pun sanggup mendukung habis-habisan. Lalu saat "pertandingan" selesai, terjadilah ironi itu: para politisi meraih berbagai hadiah dan trofi dalam bentuk kekuasaan politik, sedangkan para pendukung-yang fanatik sekalipun-cuma bisa menonton dan gigit jari.

Berbeda dengan sepak bola yang lapangannya dibatasi pagar kokoh dan pemain tidak boleh dipengaruhi kelakuan pendukungnya, lapangan politik dalam demokrasi adalah arena partai politik yang perlu dan harus dipengaruhi pendukungnya. Dalam sepak bola, lapangan itu milik pemain. Dalam demokrasi, lapangan politik itu milik rakyat. Lapangan politik itu untuk pertandingan secara non-violence, bukan cuma kepentingan politisi tetapi kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Lebih jauh lagi, karena manfaat/output dari demokrasi ditentukan oleh aktor
yang terlibat, maka memikirkan dan memformulasikan kepentingan adalah modal untuk mendapatkan manfaat dari demokrasi. (Przeworski, 1991) Dalam hal ini aktornya adalah para politik dan rakyat. Aktor yang tidak memikirkan dan memformulasikan kepentingan/agenda akan mengalami kerugian (opportunity cost). Di sisi lain, aktor yang siap dengan kepentingannya akan berpeluang lebih besar untuk diuntungkan.

Kesadaran bahwa demokrasi adalah instrumen alokasi kekuasaan politik dan
ekonomi akan memaksa para aktor demokrasi (yaitu partai dan rakyat) untuk berinteraksi secara kalkulatif. Dalam setting yang kalkulatif maka (1) rakyat memberi dukungan pada partai politik dan (2) partai politik memperjuangkan kepentingan pendukungnya. Akibatnya, interaksi rakyat dengan partai menjadi sebuah interaksi yang bersifat transaksional dan masing-masing pihak mengadopsi langkah yang, dalam kajian game theory, disebut Tif-For-Tat.

Di sini terlihat, dalam demokrasi, konstruk hubungan pendukung dan partai politik bergerak dua arah. Sementara, konstruk hubungan pendukung dan pemain sepak bola hanya bergerak satu arah yaitu dari pendukung pada pemain. Dalam hubungan satu arah ini tidak perlu karakter kalkulatif, apalagi transaksional.

***
DI Indonesia, fenomena pendukung partai politik serupa dengan fenomena
pendukung sepak bola. Absennya hubungan yang kalkulatif dan transaksional
membuat pendukung partai politik umumnya berperilaku sama dengan pendukung tim sepak bola. Tentu ada perkecualian. Misalnya di tahun 2001 para penarik becak di Jakarta, yang menyatakan sebagai pendukung sebuah partai, sebutlah partai X (karena masa kampanye jadi nama partai di-delete, smile ...). Ketika lahan hidup penarik becak digusur dan mereka menganggap partai dukungannya tidak peduli dan tidak membela maka mereka mengambil langkah sepadan, beramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota dan kaos/topi/atribut partai ke kantor pimpinan pusat partai tersebut. (Kompas, 30/8/2001)

Terobosan para penarik becak itu adalah langkah politik yang modern. Sayang, perilaku pendukung yang transaksional dan kalkulatif macam ini belum banyak ditiru pendukung partai-partai lain. Bahkan, langkah politik para penarik becak di Jakarta ini cenderung dicitrakan buruk: menarik dukungan selalu diasosiasikan dengan penggembosan dan rekayasa pihak ketiga. Padahal, dalam politik modern, menarik dukungan adalah sama legitimate-nya dengan memberi dukungan.

Dengan absennya karakter kalkulatif dan transaksional ini maka wajar bila
demokratisasi belum dirasakan faedahnya oleh rakyat. Demokratisasi minus
karakter kalkulatif dan transaksional hanya berhasil menambah jumlah pemain dan tim di lapangan, yaitu jumlah politisi dan partai di arena politik, tetapi konstruk hubungan antara pemain dan pendukung justru tidak berubah.

Di satu sisi, rakyat pendukung partai politik berperilaku seperti pendukung
sepak bola, sama saja dengan kerja bakti politik. Karena rakyat pendukung tidak memikirkan apakah politisi dan partai dukungannya sedang menguntungkan atau merugikan dirinya.

Di sisi lain, bisa dibayangkan betapa senangnya para politisi dan partai
politik bila memiliki pendukung yang berperilaku seperti pendukung sepak bola. Politisi dan partai politik yang rasional dan pragmatis tentu akan berusaha melanggengkan kerja-bakti tanpa imbalan yang dilakukan pendukungnya. Dalam pandangan politisi, untuk apa diubah bila konstruk sekarang memang amat menguntungkan dirinya, toh para pendukungnya melakukan dukungan secara habis-habisan tanpa paksaan dan memang tanpa pamrih.

Situasi ini merugikan bagi perkembangan demokrasi yang sehat. Karena itu, perlu ada perubahan. Mengubah konstruk hubungan partai politik dan rakyat pendukung bisa dilakukan dengan merasionalkan partisipasi politik melalui pendekatan struktural dan kultural. Secara struktural melalui rekayasa institusional, misalnya dengan mengubah electoral system atau memperpendek masa jabatan politisi. Tujuan rekayasa institusional itu adalah agar intensitas interaksi antara politisi dan rakyat jadi meningkat.

Dalam cooperation theory (game theory), iterated games, macam pemilihan umum, yang berkala, reguler, dan intensif ini akan membuat setiap pihak lebih berpeluang menilai perilaku pihak lain serta cenderung membuat masing-masing pihak berlaku kooperatif dan mutualistis (Axelrod, 1984). Jadi, politisi tidak akan punya cukup waktu dan peluang untuk menelantarkan aspirasi konstituennya, karena dia memerlukan dukungan rakyat agar bisa terpilih lagi pada pemilu berikutnya. Perubahan electoral system atau siklus pemilu yang lebih rapat ini bisa (1) membuat rakyat lebih rasional dalam memberi dukungan dan (2) politisi/partai dan rakyat terpaksa mengadopsi strategi timbal-balik (tit-for-tat).

Secara kultural, misalnya, dengan pengembangan social capital. Seperti
ditunjukkan Putnam dalam studi klasiknya tentang demokratisasi, tingkat
perkembangan social capital menentukan optimalnya output politik dan ekonomi dari sebuah demokrasi. Di sini berbagai organisasi misalnya, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan asosiasi profesi, berfungsi menjadi katalis penumbuhan social capital. Social capital ini meliputi kepercayaan, nilai timbal-balik (reciprocity), dan jaringan (Putnam, 1993). Pelibatan rakyat secara kolosal dalam organisasi-organisasi macam ini akan menyadarkan bahwa partisipasi politik mereka perlu dipenuhi dengan agenda dan bukan sekadar kerja bakti politik.

Jadi, kembali pada pertanyaan di awal tulisan ini, who gets what, and why?,
minimnya faedah demokrasi untuk rakyat, bukan karena demokrasi yang, by design, merugikan rakyat tetapi, salah satunya, karena konstruk hubungan antara partai dan rakyat itu bukan konstruk yang transaksional dan kalkulatif. Karena itu konstruk hubungan dan interaksi ala dunia persepakbolaan ini harus diakhiri, agar transisi atau demokratisasi di Indonesia tidak cuma menghasilkan elite demokrasi, atau bahkan, pseudodemocracy tetapi merupakan konsolidasi demokrasi yang berpihak pada rakyat kebanyakan.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah rakyat Indonesia akan memandang hiruk-pikuk kampanye dan pemilu 2004 semata-mata sebagai sebuah transaksi? Apakah rakyat akan bersikap kalkulatif dan transaksional terhadap partai-partai dan caleg-caleg yang sedang berkampanye? Ataukah kampanye dan pemilu masih dipandang sebagai ritual sakral yang penuh pengabdian politik? Mudah-mudahan kampanye dan pemilu 2004 ini menunjukkan tanda tanda bahwa rakyat telah lebih rasional dalam berpolitik.

Harian Kompas, 24 Juni 2002

Pendidikan Itu Mesin Untuk Menghasilkan Peluang

2008-08-12T01:23:00.000-07:00

Sepeninggalan Cak Nur, Universitas Paramadina sebagai tempat persemaian manusia baru dituntut untuk tetap berdiri sebagaimana dicita-citakan oleh para pendirinya. Dalam soal keagamaan, Paramadina sangat mengedepankan prinsip keterbukaan dan toleransi. Paramadina diharapkan dapat menjadi rumah bagi semua komunitas dengan segala kemajemukan yang ada. Karenanya, Paramadina sempat menjadi oase bagi komunitas yang haus pada pencerahan.

Selain itu, Paramadina sebagai institusi penddikan juga diharapkan memberikan alternatif pendidikan di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan seringkali menjadi dilema bagi para pengambil kebijakan. Di satu sisi, kita menyadari bahwa hanya dengan pendidikan seseorang dapat memobilisasi kapasitasnya sebagai individu, namun di sisi lain, karena mahalnya biaya pendidikan, kelompok menengah ke bawah mengalami kesulitan mengakses kesempatan tersebut. Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan solusi untuk mengatasi dilema tersebut. Wawancara Sunaryo dan Novia Fitri bersama Anies Baswedan, Ph.D, Rektor Universitas Paramadina, di ruang kerja pribadinya pada 31 Januari 2008, banyak memperbincangkan Universitas Paramadina dan dilema pendidikan kita di Indonesia". Berikut petikan wawancaranya.

Visi Cak Nur ketika mendirikan Universitas Paramadina terangkum dalam kalimat "Menyemai Manusia Baru". Ide Cak Nur ini juga tidak bisa dilepaskan dari jargonnya tentang keislaman, kemodernan, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Lalu bagaimana ide-ide ini terinstitusikan di Universitas Paramdina?
Kita melihat fase yang kita miliki sekarang ini tidak lagi memliki kemewahan untuk bergelut di sisi yang abstrak. Fase yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana membuat yang abstrak menjadi konkret. Selama sepuluh tahun ini kita mempunyai modal yang cukup kuat sebagai fondasi bagi universitas. Menterjemahkan ide-ide Cak Nur di atas tadi tidak mudah seperti membalik tangan. Pekerjaan ini adalah sesuatu yang panjang.

Saya melihat ada tantangan besar dalam mewujudkan ide ini. Paling tidak ada dua pilar utama dari sebuah universitas yang harus diperbaiki. Pertama, bahwa universitas ini sebagai universitas pendidikan. Dan kedua adalah sebagai universitas riset. Cak Nur tidak membayangkan pada dirinya, apakah universitas ini hanya untuk riset saja atau hanya untuk pendidikan saja. Cak Nur membayangkanya dua. Dua hal ini harus tetap ada dalam Paramdina. Lalu, bagaimana yang dua ini berjalan?
Pertama, adalah mahasiswa. Ketika Cak Nur mengatakan Persemaian Manusia Baru, yang dimaksud adalah anak-anak muda. Dan kita ingin anak-anak muda yang ke sini adalah mereka yang terangsang untuk belajar jadi mahasiswa baru, bukan anak-anak muda yang sudah daftar di tempat-tempat lain, karena tidak diterima kemudian kemari.

Untuk menyiasati hal ini, maka upaya yang kita lakukan adalah dengan membuat program beasiswa. Tujuan dari beasiswa ini adalah kita ingin memilih mahasiswa kita. Bukan kompetisi antaruniversitas yang menentukan kualitas mahasiswa kita. Kitalah yang memilih. Tapi karena kita yang memilih, konsekuensinya kita harus mau membiayai mereka. Dan anak-anak yang kita harapkan terpilih ini persaratanya bukan hanya akademis. Misalnya kita mentargetkan 100 orang anak-anak baru. 100 itu adalah 1/4 dari jumlah mahasiswa baru. Dan dalam empat tahun saja tidak akan ada mahasiswa yang berkualitas seperti yang dibayangkan.

Anak-anak ini yang nantinya mengisi aktivitas-aktivitas riset. Kajian dan diskusi selama ini justru diisi oleh partisipan yang datang dari luar. Suplainya terlalu banyak dari luar bukan dari dalam Paramadina. Kenapa ini terjadi? Karena resource kita ditentukan oleh mekanisme kompetisi pasar. Jadi kita ingin memilih mahasiswa kita. Konsep pengembangan mahasiswa baru ini bukan di universitas saja. Karena itu konsep pengembangan manusia baru bagi mahasiswa ini dimulai dari menjelang masuk hingga keluar. Dan anak-anak itu tidak akan menjadi manusia baru apabila orang tuanya pun kita tinggalkan begitu saja. Jadi dalam konteks ini orang tua pun harus menjadi bagian dari proses ini. Universitas dan orang tua semuanya terlibat di dalamnya tanpa terkecuali.

Jangan lupa bahwa 90% mahasiswa Paramadina tinggal bersama orang tua. Mereka tidak kost, sebab mereka bukan orang dari luar kota. Kalau ini tidak digarap bagaimana mungkin kita bisa menciptakan manusia baru. Orang tua terkadang beranggapan bila diminta datang ke sekolah/universitas hanya untuk dimintai uang. Kita tidak meminta uang dari mereka. Justru kita mau mendidik orang tua. Ini merupakan satu program untuk orang tua. Ini adalah pendidikan gratis bagi orang tua mahasiswa.

Nampaknya ini sangat sederhana sekali. Jadi sebelum mereka masuk kita sudah siapkan mereka. Dan ketika mereka berada di dalam, kita siapkan program pengembangan. Dalam hal ini orang tua terlibat. Sebelum mereka ke luar, kita siapkan perencanaan-perencanaan ke depan. Mulai tahun ini, pada semester pertama kita ingin dosen, mahasiswa, dan orang tua ikut membuat anggaran rencananya untuk jangka panjang. Diujung perkuliahan, mahasiswa memiliki dua transkip. Pertama transkip nilai. Dan yang kedua, daftar kegiatan dan pengembangan diri yang mereka lakukan ketika mereka kuliah. Dari training, workshop, kajian-kajian yang pernah mereka ikuti, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya dikumpulkan dalam sebuah dokumen.

Sehingga anak itu ketika keluar dengan perasaan convidence dengan nilai-nilai yang formal. Nilai ini untuk diri pribadi anak yang bersangkutan. Dan ini kita lakukan hanya untuk mahasiswa baru di awal tahun depan. Tidak mungkin dilakukan pada mahasiswa yang lama. Jadi untuk mahasiswa baru, sistemnya sudah disiapkan. Sekarang ini kita sudah melangkah pada fase menterjemahkan.

Untuk menjadi universitas riset dan pendidikan yang solid kita harus memiliki dosen yang solid juga. Salah satu kendala di kita adalah bahwa aktivitas riset tidak mendapatkan suply yang cukup. Seorang dosen harus melakukan hal demikian. Karena dengan hal itu kita akan menambah mereka untuk berkembang. Universitas Paramadina harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau ada orang yang datang ke Paramdina dan bertanya, apa yang dapat Paramadina tawarkan kepada saya?
Kita harus menjawab pada orang yang berkualitas dengan pendidikan tinggi, kemampuan intelektual, kemampuan mengajar dan riset. Nih kita menawarkan untuk anda. Hal ini harus dipikirkan oleh Universitas Paramadina. Kita harus mempunyai sesuatu yang membanggakan bagi universitas ini. Orang yang masuk universitas itu untuk pengembangan intelektual, pengembangan riset, jaringan dan sebagainya. Jadi harus ada tim pengembangan sumber daya manusia. Karena dalam bayangan kita pengembangan sumber daya manusia itu adalah private.

Di Indonesia setahu saya tidak ada institusi pendidikan dan riset yang memiliki strategi pengembangan untuk pengembangan intelektual. Universitas terbaik pun seperti UI dan ITB, individu-individunya itu menyiapkan diri secara pribadi saja. Universitas hanya mendukung saja. Inilah yang sedang kita buat dan ada timnya tersendiri untuk membuat strategi yang isinya adalah menjawab pertanyaan orang. Kalau dia melihat Paramdina, apa sesungguhnya yang Paramadina tawarkan? Paramadina itu tidak bisa menawarkan uang. Karena kita bukan institusi yang mencari uang. Kalau ini diimplementasikan, saya berharap universitas ini bisa merangsang berkumpulan orang-orang terbaik di Indonesia. Inilah yang coba kita lakukan.

Untuk mempertahankan hal demikian, universitas harus memiliki cukup uang untuk bertahan dalam menggaji dosen dan lainya. Tetapi di sisi lain kita juga dituntut pada pengembangan intelektual. Di sini, ada jurusan Falsafah. Bagaimana Paramadina bisa mempertahankan sumberdaya manusia (intelektual), dan pada saat bersamaan tidak kekurangan dalam soal pendanaan?
Yang menjadi masalah sekarang ini adalah kita tidak mengetuk potensi-potensi pendukung. Jadi bagi saya, pertama kita harus memperluas potensi sponsor untuk fakultas-fakultas intelektual. Dan yang kedua, bagaimana mengemas ide tersebut menjadi sesuatu yang dapat membawa manfaat untuk orang-orang di luar komunitas kampus dan mereka mau mendukung. Dan ketiga, bagaimana kita meyakinkan bahwa apa yang kita kerjakan tidak mubazir.

Kita mencoba dengan scholarship yang tujuannya untuk mendatangkan support untuk mahasiswa kita. Dan kita targetkan hanya 70%. Tapi ketika berbicara dengan penjelasan-penjelasan yang rasional, dan kalkulasinya yang masuk akal, kita mendapatkan respon jauh dari yang kita harapkan. Biaya yang diperlukan untuk satu mahasiswa sebesar 65 juta atau 100 juta.

Dengan tekhnis finansial bisa dipahami, orang akan mau berpartisipasi. Potensi pendukung agar uang ini dipakai sekitar 15 juta, dan 5 juta lainya diinvestasikan. Kalau kita punya 100 orang pada tahun ini dan berjalan sekitar 10 tahun. Maka dalam waktu 10 tahun kita akan memiliki 39 miliyar. Dan kita tidak usah lagi mencari bantuan, karena uang itu sendiri sudah mampu mendanai terus. Ini pendekatan yang tradisional dalam mensupport. Sehingga uang itu tidak terbuang. Bagaimana kita mengubah content tetapi dalam meyakinkan orang dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami, bukan karena belas kasihan.

Jadi ini tidak boleh lolos dari perhatian. Bahkan anak-anak yang masuk pun kalau kita lihat suplay hampir pasti anak-anak sekarang aman. Karena dulu selalu menjadi problem, sulit mencari mahasiswa. Tetapi kalau kemudian kita melakukan riset-riset projek, kita hanya mampu menjajakan projek-projek dari institusi satu ke institusi lainya.

Jadi apa yang bapak lakukan sekarang ini lebih pada mengaktifkan peran sponsor, bukan mengkomersialisasikan. Karena di Jakarta ini banyak sekali yang sudah masuk pada wilayah komersil. Apalagi kalau kita lihat perguruan-perguruan tinggi swasta. Ketika adanya iklan di TV, Radio dan sebagainya, itu juga sebetulnya telah mengkomersialisasikannya untuk menarik mahasiswa.

Kita justru malah melihat pendidikan sebagai mesin untuk menghasilkan peluang. Kalau proses seperti itu kita double saja jumlah ruang kelasnya. Kita tidak ada yang namanya komersialisasi. Ada orang yang memanfaatkan hasil pendidikanya akan tetapi tidak ikut membiayai pendidikan Indonesia. Dan saya juga tadi pernah ketemu denga seseorang dan saya katakan kepadanya; 'anda memanfaatkan hasil pendidikan tinggi tanpa ikut bayar'. Dan kita bisa cek, ada berapa universitas swasta yang menawarkan biasiswa dengan cara mencari sponsor. Itu tidak banyak. Yang banyak adalah sponsor itu datang ke universitas negeri. Dan ini terjadi di tahun ketiga. Karena mereka ingin mendapatkan beasiswa dan kemudian ditarik ke tempat dia kerja. Tidak ada komitmen kerja, dan tidak ada sama sekali. Kita ingin betul-betul anak itu merasakan tenang belajar tanpa harus khawatir mengenai finansial.

Apakah mungkin di Indonesia hal ini bisa dikatakan baru?
Ya saya pikir ini adalah sesuatu yang baru. Dengan gagasan ini saya melihat bagaimana universitas terbaik di dunia itu bisa besar. Dan saya baca salah satu Dekannya, Joseph Nye, bilang dalam satu wisuda; 'Why this is the best school, because we only admite the best student'. Dan saya ingat cita-cita almarhum Cak Nur bukan hanya pada under-graduate, tapi pasca-sajana. Dan kalau kita solid di situ maka insya Allah kampus ini jauh akan lebih mudah.

Bagaimana meyakinkan orang untuk memberikan finansialnya?
Kalau kita lihat sebuah proposal rencana. Pertama siapa yang membawa? Paramadina ini sesungguhnya mempunya social capital yang cukup besar. Dan yang kedua, do they see promise? mereka melihat sesuatu yang menjanjikan ke depan. Dan begitu ditujukan data dosen Paramadina. Semuanya muda-muda, pendidikanya tinggi-tinggi dan melihat struktur kelasnya. Ternyata kelasnya ini bukan mesin penghasil rupiah. Kelasnya kecil-kecil. Dan walaupun kita bisa saja membuat satu kelas itu dengan 50 orang.

Jadi ada komponen-komponen normal dan apa yang dijadikan ke depan dengan melihat fakta di lapangan dan bahasa yang sesuai dengan mereka. Karena mereka melihat IRR-nya (Internal Rate of Return) berapa? Dan kita tidak pernah ditanya soal IRR. Jadi sesuatu yang bahasanya itu sama. Di sinilah bagi saya key-nya. Dan itu juga yang menurut saya dalam beberapa bulan terakhir ini, kita bergerak sedikit saja sudah dapat keuntungan besar.

Salah satu program universitas negeri di Indonesia saat ini adalah tuntutan untuk menghasilkan uang sendiri. Konsekuensinya adalah biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta tidak jauh berbeda. Selain itu, dengan adanya liberalisasi pendidikan, universitas-universitas luar negeri datang ke Indonesia, membuka kampus sendiri atau bekerjasama dengan kampus lain. Bagaimana Paramadina menyikapi hal itu?
Jadi kita itu berangkat dari fenomena demikian. Kita melihat pendidikan sekarang itu sudah tidak fair untuk mengembangkan dirinya dan keluarganya. Sekarang pendidikan justru mengeluarkan biaya yang cukup besar sekali. Kalau lulusan SMA yang bagus, hampir pasti ekenominya menengah ke atas. Yang 10 dan 20, keluarganya biasa saja. Jadi kita juga berpikir bagaimana merekrut anak-anak yang punya kekuatan yang bukan hanya pada akademik. Kekhawatiran juga muncul, ketika kursus-kursus makin sukses dan sebagainya, universitas akhirnya tidak menjadi penyiap manusia baru ke depan.

Dan yang harus diantisipasi oleh universitas seperti Paramadina, UI dan lainnya, jangan melihat bahwa lulusan-lulusan itu akan menjadi kompetitor. Karena mungkin kompetitornya itu bukan di UI, tapi mungkin di Sidney, Mellbourne, Tokyo, LA, Boston. Dan anak-anak Indonesia yang orang tuanya menikmati ekonomi pembangunan Soeharto, dan bisa melakukan sekolah di sana. Mereka akan berbondong-bondong pulang dengan international network capital. Bagaimanaa kita menghadapi itu semuanya?

Jadi kita jangan membayangkan Indonesia seperti tahun 70-90-an, di mana ikatan-ikatan alumni universitasnya itu sangat berpengaruh sekali. Kita lihat ikatan alumni Jepang sangat luar biasa. Dan kita lihat juga ikatan alumni Jerman. Kenapa itu terjadi? Kalau anak-anak muda kita tidak disiapkan untuk sadar akan hal itu, dia nantinya akan salah melihat dengan modal biaya yang mahal seperti itu.

Dan itu juga mungkin yang menyebabkan mereka terjebak. Karena pemerinah melepas perguruan tinggi negeri untuk mencari dana sendiri, maka keuangan yang harus ditanggung mahasiswa menjadi sangat tinggi.

Bagi saya itu tidak fair. Betul bahwa universitas negeri dikelola dengan baik, itu bagus. Tetapi bahwa pemerintah itu tidak menggelontorkan uang yang cukup bagi universitas, di negeri yang sangat kapitalis sekalipun tidak akan melakukan hal seperti ini. Karena mereka sadar betul bahwa pendidikan tinggi itu merupakan instrumen bagi penguatan orang, bagi keluarga dan juga masyarakat.

Jadi kita akan menghasilkan anak-anak muda 10 tahun ke depan yang marah terhadap situasi yang mereka hadapi, Karena mereka merasa tersingkirkan. Betapa kersanya anda belajar; you are still going to loose. Karena anda tidak menikmati bimbingan belajar dengan segala macam fasilitas. Apalagi ketika saya melihat universitas negeri, kondisinya sangat miris betul. Saya kemarin ke universitas alumni saya, Gajahmada. Bagaimana mungkin ada orang yang ingin masuk fakultas kedokteran, dia harus bayar 300juta? Dokter macam apa yang akan dihasilkan dari sebuah investasi yang di awal saja sudah harus bayar 300 juta. Dan ketika lulus mungkin saja lebih dari 500 juta. Mereka pasti berpikir soal ROI (Return of Investment). Yang berpikir ROI seperti ini sesungguhnya bukan mahasiswa, bukan orang tua. Tetapi lembaga seperti kita.

Kita harus menghitung biaya itu. Tetapi mahasiswanya tidak usah. Karena itu akan mempengaruhi cara dia berpikir apa yang akan dikerjakan setelah kuliah. Salah satu indikasi sekolah MBA bagus atau tidak, itu tergantung pada pre sekolah dan post sekolah. Ketika anda sebelum masuk MBA, gaji anda sekian. Dan begitu anda lulus gajinya berapa?
Sementara yang dipikirkan universitas di Indonesia, baik swasta atau negeri adalah bagaimana memperoleh dana. Ketika saya berbincangan dengan beberapa universitas negeri. Mereka hanya mendengarkan saja, tidak ada komentar. Karena bagi saya universitas negeri itu jauh lebih layak melakukan apa yang sedang kita lakukan. Mereka tidak perlu meyakinkan panjang lebar seperti kita. Tapi kita berbicara hingga berbusa-busa hanya untuk menjelaskan. Saya ini terus terang saja takut dengan universitas-universitas, pada saat wisuda, kita tidak lagi menyaksikan orang-orang tua yang sederhana, yang bisa melihat keringat saya menghasilkan anaknya sukses belajar.

Pendidikan tinggi itu adalah sebuah institusi yang bisa menyiapkan garda-garda terdepan bangsa untuk menghadapi mereka yang berasal dari pendidkan tinggi di Malaysia, Thailand dan Singapura. Bukan pendidikan dasar dan menengah, akan tetapi adalah pendidikan tinggi.

Jadi pendidikan di Indonesia itu sudah menjadi tanggung jawab banyak orang. Kalau seperti yang tadi bapak sampaikan bahwa pendidikan harus mahal sehingga tidak dapat diakses oleh komunitas masyarakat kelas bawah. Lalu apa yang bisa diberikan oleh satu lembaga atau institusi seperti Paramadina?
Di pasar itu terjadi banyak problem seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa meluruskan hal demikian? Kita itu bagaikan sedang berkhotbah pada orang-orang alim, itu sesungguhnya tidak ada artinya. Yang kita lakukan sekarang ini bukan menjadi analis yang mengkhotbahkan kesalahan market di luar pasar. Kita sekarang ini memerlukan orang untuk bertarung di dalam mengoreksi market.

Jadi ketika berbicara bagaimana mengkoreksi situasi seperti ini. Kenapa kita tidak memikirkan agar makin banyak orang-orang yang memahami ketimpangan-ketimpangan di pasar dan mau bertarung di pasar. Kalau itu ada, mudah-mudahan, proses koreksi itu akan lebih cepat dan mudah. Akan tetapi kalau tidak economic animal itu sama. Sebelum mereka ada di ekonomi mereka berbeda.

Akan tetapi pasar itu sendiri memiliki logikanya tersendiri. Logika yang berjalan itu adalah bagaimana modal yang ada bisa terus berkembang dan beranak pinak. Dan bagaimana kita bisa berharap betul pada mereka. Artinya bagaimana kita dihadapkan pada logika pasar seperti itu?
Itu adalah konsepsi tradisional tentang how capital works. Banyak perkembangan sekarang yang membuat tetap. Tetapi ada sesuatu yang menurut saya di level Indonesia mungkin masih dikoreksi. Pada level internarional memang agak sulit.Tapi di Indonesia yang prosesnya baru 30-34- tahunan mungkin koreksisnya lebih mudah. Dan saya melihat potensi umat untuk itu sangat besar.

Anak-anak didik ini perlu dibekali etika. Paramadina pada tahun ini mungkin menjadi universitas pertama yang menjadikan mata kuliah anti-korupsi. Orang yang pernah mengambil mata kuliah anti-korupsi itu jauh lebih tahu dan mampu untuk menghentikan korupsi, dibandingkan dengan mereka yang belum pernah.

Pak Anis bisa contohkan mengenai komunitas yang mengerti kekeliruan pasar dan mampu bertarung di dalamnya. Kalau kita ambil contoh negara-negara Timur Tengah yang kaya itu, sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang lainya. Jadi kalau melihat seperti itu kita menjadi putus asa tentang kemunculan orang yang mengerti kekeliruan pasar dan mau bertarung untuk mengoreksi di dalamya.

Dalam skala kecil-kecil kita memiliki contoh bagaimana interpreuner memposisikan faktor-faktor produksi untuk kesejahteraan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Dan bila saya datang ke daerah, saya sering menemukan hal seperti itu. Dengan hal ini, kita ditunjukkan pada sesuatu sistem transaksi yang berupaya mensejahterakan mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut, bukan untuk orang yang memiliki modal.

Kita masih bisa menemukan orang-orang yang memiliki modal tetapi memiliki perhatian terhadap pendidikan. Kita tunjukan ke mereka bahwa ada orang yang mau belajar, dan mereka bisa berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan mereka.

Kita bisa katakan proyek tersebut sebagai proyek Filantropi yang daya paksanya tidak sekuat kewajiban pajak. Bila tadi kita berbicara soal pasar, sekarang kita pindah pada negara. Kalau tadi pak Anis mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah pada kita dengan membiarkan lembaga pendidikan kita terjebak untuk mencari dana sendiri dari mahasiswa, lantas bagaimana seharusnya negara membuat kebijakan agar bisa melahirkan generasi yang siap bersaing dengan yang lain?
Saya khawatir kepemimpinan kita sekarang ini tidak memikirkan kaum-kaum muda untuk maju ke depan. Dan agak berbeda sekali ketika kita menengok tetangga kita, Malaysia. Mereka memiliki concern pada anak-anak muda. Mereka sudah menengok ke depan sekitar 2010 ke atas, apa yang akan mereka hadapi nanti. Bangsa Indonesia memiliki anak muda paling banyak, namun kita tidak pernah memikirkan bagaimana menyiapkan semua itu.

Orang seperti Mahattir sudah melakukan itu. Dia mengirim anak-anak mudanya, foto bersamanya satu persatu dan ditandanganinya foto-foto tersebut. Dan setiap kali, anak muda selalu ingat kata-kata pemimpinanya, inilah Malaysia tahun 2020. Coba bayangkan, virus macam apa yang sedang dia sebarkan pada anak-anak muda itu? Ini luar biasa sekali. Sementara pemimpin kita tidak memikirkan hal demikian. Mereka tidak membayangkan Indonesia tahun 2030. Jadi langkah-langkah kecil ini akan membawa hasil yang begitu besar bagi umat. Dan anak-anak muda mendengar apa kata pemimpinanya.

Problemnya adalah para pemimpinanya itu tidak pernah berkomunikasi kepada anak-anak muda. Padahal kalau mereka bicara dengan anak-anak muda, omongannya itu akan didengar. Pemimpin kita lebih sibuk mengurusi yang lain-lain. Saya kenal dengan seseorang yang namanya itu adalah Kang Imad (Imaduddin Abdurrahim). Saya pernah bertanya ke dia, bagaimana ceritanya bisa masuk listrik di ITB? Kang Imad itu lulusan itu tekhnik listrik arus kuat.

Ceritanya, waktu SMP atau SMA, dia dengan anak-anak laki-laki di kampungan berjalan kaki ke bendungan Asahan untuk menyaksikan pidato Bung Hatta untuk meresmikan bendungan Asahan. Mereka datang bukan karena bendungan Asahan, tapi karena Bung Hatta mau datang. Dan semua orang pasti bilang waktu itu. Inilah pemimpin kita. Semuanya mendengar pidato Bung Hatta dan mereka datang ke sana. Bung Hatta itu kalau ngomong tidak ada retorikanya, dingin, dan datar.

Waktu itu Bung Hatta mengatakan dalam pidatonya; kita ini bagaikan bendungan Asahan. Karena bangsa ini ke depan membutuhkan energi yang banyak. Kita perlu insinyur-insinyur listrik. Dan kata kang Imad; saya dan semua anak-anak kampung itu ingin menjadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta bilang bahwa di masa depan, kita butuh insinyur listrik. Pernyataan bung Hatta itu dijalankan betul. Mereka rela menjalani dari Medan menuju Bandung dan masuk listrik arus kuat. Padahal seluruh hidupnya dia belum pernah mengenal arus kuat itu. Tapi efek dari kata-kata pemimpin itu sangat luar biasa. Bayangkan kalau seperti itu, saya yakin penularan itu tidak hanya pada anak-anak muda seperti kang Imad saja, tetapi juga pada ribuan anak-anak muda Indonesia.

Soal intelektual pak Anies. Untuk sekarang ini sepertinya kaum intelektual tidak banyak berperan dalam memperkuat masyarakat. Bagaimana kita menanggapai hal demikian?
Bagi saya ada juga kaum intelektual yang berperan dalam memperkuat masyarakat. Hanya saja tidak ada yang mencoba merangsang serius anak-anak muda. Yang saya inginkan yes society needs empowerment, tapi juga the young generation needs empowerment. Saya rasa orang seperti Cak Nur pernah berinteraksi dengan para kaum intelektual di zamanya. Sehingga dia terangsang untuk bisa menjadi atau mau meneruskan pemikiran. Bayangkan bagaimana hal ini bisa dibuka kembali untuk anak-anak muda kita?

Kami dulu di Jogja pernah melakukan komunikasi dengan para intelektual waktu itu. Kita lakukan itu di waktu subuh sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka. Kita ngobrol dengan pak Amin. Di pagi lainya kita melakukan dengan pak Amal, pak Yahya dan lainya. Mereka adalah orang-orang yang kita anggap sebagai intelektual muslim waktu itu. Jadi ada waktu khusus yang mereka berikan untuk anak-anak muda, bukan dalam seminar, dan diskusi, akan tetapi dalam bentuk seperti tadi. Dan kita waktu itu bercerita soal tema yang bebas. Sehingga hal demikian itu membuat efek untuk merangsang tumbuhnya manusia yang lebih baik. sementara intelektual kita sekarang lebih sering melakukan komunikasi dengan diri mereka sendiri.

Saya punya satu cerita. Waktu itu Natsir naik kereta dari Bandung ke Jakarta. Di dalam kereta dia melihat orang tua. Kemudian dia dekati orang tua itu. Dan dia menyapanya; pak Cokro? Ya saya Cokro, katanya. Kemudian Natsir dipersilahkan duduk. Kemudian mereka berbincang, dari Jatinegara sampai Gambir. Dalam pembicaraan itu mereka tidak bicara tentang hal-hal yang berat. Yang diobrolkan itu adalah, apa belajarnya, di mana belajarnya.

Sejak pembicaraan itu, akhirnya Natsir menjadi Natsir yang kita kenal sekarang. Hanya dengan ngobrol dengan seorang Cokroaminoto semuanya terbuka. Sehingga dia merasa kalau seandainya ada anak-anak muda yang datang untuk komunikasi, itu sangat baik sekali. Natsir mengatakan, kalau seandainya saya tidak ketemu Cokro, tidak mungkin saya belajar bahasa-bahasa lain, menulis dan lainya. Saya tidak mungkin menjadi Natsir sebagaimana orang mengenal saya. Kemungkinan besar saya tetap menjadi seorang anak muda yang tidak berpendidikan. Coba bayangkan orang seperti Cokro meluangkan waktunya hanya untuk mengobrol dengan anak-anak muda. Ini luar biasa.

Pak Anies, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang.

http://psik-demokrasi.org

INDONESIA: The long road to the presidency

2008-08-11T18:57:00.000-07:00

It may be two years away, but Indonesia's unofficial presidential election campaign is well underway. Former president Megawati Sukarnoputri wraps up a five day tour of the poorer districts of Central Java on Friday. She denies she's already begun campaigning for the presidency. But with alliances still to be forged, 2009 is not so far off for Indonesia's presidential hopefuls.

Presenter: Joanna McCarthy in Jakarta.
Speakers: Anies Baswedan, senior researcher at polling group the Indonesian Survey Institute

MCCARTHY: If a week is a long time in politics, two years must be an eternity. But not it seems if you're running for Indonesian president. Barely two months after she accepted her party nomination for the 2009 polls, Megawati Sukarnoputri is out on the hustings. And she's making her pitch to voters, says Jakarta Post National Editor Immanuddin Razak.

RAZAK: She's trying to influence as a woman especially, because she describes women as the ones who know very well family affairs. So she describes Indonesia as a big family, so as a female candidate then she said the people can rely on her.

MCCARTHY: So does that make a mockery of her claim that she hasn't begun the unofficial election campaign?

RAZAK: Yes she tried as much as she can to dismiss the allegation that she started a preliminary campaign, she denied it.

MCCARTHY: And at the same time she's saying vote for me?

RAZAK: Yes at the same time, Indonesians always do thing like that.

MCCARTHY: It is quite a while, just under two years until the presidential election will take place. Why are candidates already out campaigning so far ahead?

RAZAK: To me it's part of seeking coalitions, because we have a number of political parties to contest the 2009 election, so I believe it is part of attempt to garner support from other parties.

MCCARTHY: And Megawati is not alone. Several Indonesian leaders are already jockeying for influence among their cross-party colleagues as they try to get the numbers for a bid. Those rumoured to be running in 2009 include former Jakarta governor Sutiyoso, retired General Wiranto and the National Mandate Party's Amien Rais. Anies Baswedan from polling group the Indonesian Survey Institute, says it's anyone's game at this stage.

BASWEDAN: We had a survey and we asked those questions who would you vote for if the elections were held today, and the number one is undecided, it's about a third of the respondants are undecided. But when people were given choices of names then SBY, the President wins always. Now the top four is SBY, Megawati, Wiranto and Amien Rais, those are the top four. But I should mention Megawati and SBY, the difference is about three to five per cent. But when it comes to Wiranto and Amien they were in the realms of five, six per cent. So the difference is very significant. So what we are seeing is we have not seen an alternative candidate, and the public seems to be hoping for that, as so many are undecided, quite a large proportion is undecided. But we do not see new faces coming out.

MCCARTHY: Then there's Yusuf Kalla; vice president, fierce SBY rival and widely perceived as strong and desisive where Yudhoyono is seen as weak and hesitant. But hailing as he does from South Sulawesi rather than Java, many observers believe Yusuf Kalla wouldn't stand a chance.

BASWEDAN: I think it's more on political communications. Political leaders who are not from Java but are able to communicate the way regular Indonesians are communicating, then it would be acceptable. So an ability to connect to Javanese voters is important; that is not myth, that is a fact. But ethnicity I think is a second issue.

MCCARTHY: Would you say that Yusuf Kalla's style of political communication is not able to communicate to the Javanese voter as effectively?

BASWEDAN: Yes, there is a very strong flavour there whenever he speaks; Javanese often immediately feel that he's not one of us.

www.radioaustralia.net.au, Updated Fri Nov 23, 2007

Aturan Demokrasi yang Pro Rakyat

2008-08-11T18:39:00.000-07:00

Tamu Perspektif Baru sekarang Anies Baswedan seorang Doktor bidang ilmu politik lulusan Northern Illinois University, Amerika Serikat. Saat ini dia adalah Rektor Universitas Paramadina, Jakarta. Kita akan membahas refleksi mengenai konstalasi politik Indonesia saat ini terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan presiden, dan sebagainya.

Menurut Anies Baswedan, pada tahun 2008 iklim politik akan meningkat terkait persiapan pemilihan umum (Pemilu) 2009, tapi itu normal dalam sebuah demokrasi. Yang perlu menjadi perhatian bagi semua orang adalah bagaimana proses persiapan Pemilu membuat masyarakat diuntungkan. Jadi proses politik itu bukan hanya untuk menguntungkan para politisi dan partai politik tapi menguntungkan rakyat.

Anies Baswedan mengatakan, dalam demokrasi ini yang penting adalah institutional design. Institutional design harus dibuat untuk mengatur politisi agar mereka mengejar kepentingan pribadi, partai politik, dan kelompok dengan cara menguntungkan publik. Kalau itu bisa terjadi maka proses politik akan baik. Demokrasi tidak akan survive apabila aturan main yang ada hanya menguntungkan elit.

Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Anies Baswedan.

Kalau kita melihat rancangan undang-undang (RUU) politik yang sedang digodok di parlemen, banyak yang memprediksi Pemilu 2009 nanti intensitas konflik dan kepentingan politik akan lebih panas daripada 2004. Bagaimana Anda melihat ini dan apakah ada hal-hal yang perlu digarisbawahi?
Kalau kita melihat 2008 dalam kaitan persiapan pemilihan umum (Pemilu) 2009 memang iklim politik akan meningkat, tapi itu normal dalam sebuah demokrasi. Jadi itu bukan sebuah hal yang aneh. Yang perlu menjadi perhatian bagi semua orang adalah bagaimana proses persiapan Pemilu membuat masyarakat diuntungkan. Jadi proses politik itu bukan hanya untuk menguntungkan para politisi dan partai politik tapi menguntungkan rakyat.

Bagaimana proses politik yang terjadi selama ini?
Saya melihat dalam Pemilu 1999 bukan hal yang bagus untuk dijadikan indikator. Tahun 2004 sudah ada perubahan. Pemilu 1999 merupakan awal periode demokrasi, orang memilih berdasarkan referensi masa lalu. Sedangkan pada Pemilu 2004 rakyat sudah memilih berdasarkan pengalaman mereka memiliki pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang demokratis sehingga mereka lebih rasional dalam memilih. Pada banyak negara yang mengalami transisi demokratisasi, seperti di Eropa Timur dan Amerika Latin, perlu dua sampai tiga Pemilu agar rakyat bisa memilih secara rasional. Rasional itu bukan berarti tidak mempertimbangkan faktor budaya, tetapi rasional itu mereka memilih sesuai dengan referensi agenda yang ada dalam dirinya. Agenda itu bisa agenda tradisional, isu modern, atau isu ekonomi. Pemilu 2009 adalah periode kedua dimana para politisi dan pemilih berkesempatan menggunakan hak politik mereka. Jadi iklim yang meningkat sekarang ini harus dipandang sebagai para politisi dan partai politik berusaha mengartikulasikan keinginan rakyat agar mereka bisa terpilih di 2009.

Jadi bukan sesuatu yang spesial bila intensitas konflik dan kepentingan politik meningkat.
Kita semua harus lebih dewasa. Pertama, tidak semua perbedaan adalah konflik, polarisasi ada berdasarkan partai-partai. Kedua, ada friksi selanjutnya konflik dan itu sifatnya konfliktual. Tapi yang kita harus pahami justru ini dinamika yang menguntungkan bagi masyarakat. Kalau masyarakat mau mengorganisasikan diri dan memanfaatkan. Tapi kalau tidak mengorganisasikan diri dan tidak berpartisipasi maka masyarakat akan dirugikan dalam proses ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan penyeragaman Pemilu. Bagaimana dengan usulan itu?
Dalam demokrasi ini yang penting adalah institutional design, bukan masalah ada atau tidaknya demokrasi. Definisi demokrasi saja bila kita kumpulkan jumlahnya ada 650 definisi, jadi variasinya banyak. Institutional design harus dibuat untuk mengatur politisi agar mereka mengejar kepentingan pribadi, partai politik, dan kelompok dengan cara menguntungkan publik. Kalau itu bisa terjadi maka proses politik akan baik. Usulan Jusuf Kalla untuk menyeragamkan Pemilu akan berpengaruh pada perilaku politisi. Institutional design itu selalu berpengaruh pada perilaku politisi.

Namun alasan Jusuf Kalla adalah karena adanya pemborosan biaya dan lain-lain.
Ya, saya setuju untuk efisiensi. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana dan seperti apa efisiensinya. Menurut saya, penyeragaman yang tepat menurut level. Jadi untuk tingkat kabupaten serempak dilaksanakan, provinsi bersamaan, dan nasional sendiri. Jadi dipisahnya bukan berdasarkan jenis.

Bagaimana kalau penyeragaman berdasarkan jenis?
Kalau dilaksanakan berdasarkan jenis seperti usulan Jusuf Kalla, misalnya pemilihan presiden, gubernur, dan bupati bersamaan, kemudian DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan bersamaan, maka isu lokal akan termarjinalkan karena yang dominan dalam proses kampanye dan proses Pemilu adalah isu nasional. Ini terbukti dalam Pemilu 1999 ataupun 2004. Hampir semua orang kalau dia memilih misalnya untuk tingkat nasional Partai Golkar maka untuk tingkat provinsi pun akan memilih yang sama.

Bagaimana bila penyeragaman tersebut terjadi di tingkat level?
Kalau di tingkat level tetap terjadi efisiensi. Pertama pengadaan barang/logistik tidak harus dilakukan setiap Pemilu. Jadi fasilitas Pemilu bisa dipakai untuk beberapa kali Pemilu, misalnya kotak suara atau bahkan mobilnya. Kalau Pemilu dibagi dalam tingkat lokal, efisiensinya bukan semata-mata murah. Efisiensi itu bisa diukur apabila manfaat yang didapat lebih besar dibandingkan biaya. Kalau manfaat yang didapat kecil walaupun biayanya kecil tetap saja namanya tidak efisien. Misalnya, Pemilunya untuk tingkat lokal tapi yang dibicarakan hanya isu nasional maka tidak ada gunanya pemilihan bareng. Jadi kalau pemilihan presiden dibarengkan dengan pemilihan bupati maka bisa dibayangkan fokus di daerah pasti pada isu presiden, isu lokalnya akan hilang. Itu karena mayoritas atau 80% masyarakat Indonesia mendapat informasi politik melalui televisi. Menurut Lembaga Survey Indonesia, 56% menganggap info yang bisa dipercaya adalah televisi. Stasiun televisi lebih banyak ada di Jakarta sehingga menjadi saluran bagi politik nasional untuk penetrasi. Partai-partai besar mungkin diuntungkan dengan teknik seperti ini. Namun kalau kita bicara aspirasi masyarakat, maka masyarakat harus bisa memilih orang yang mengerti daerahnya dan bisa berbuat untuk daerahnya. Akhirnya Pemilu menjadi efisien karena mereka memilih pemimpin yang tepat.

Jadi dari pemaparan Anda tadi ada dua hal, yaitu indikator efisiensi itu bukan hanya anggaran, dan tidak selalu anggaran sedikit berarti efisiensi tinggi. Lalu demokrasi juga harus mensejahterakan rakyat. Apa maksudnya?
Ini tantangan buat Indonesia. Di negara lain seperti bekas negara-negara blok timur saat transisi demokrasi, mereka tidak terlalu menuntut pada kesejahteraan karena sebelumnya mereka tidak memiliki kesejahteraan. Tapi di Indonesia dulu pernah ada kesejahteraan walaupun banyak ketimpangan yaitu jumlah kemiskinan juga tidak kalah besarnya.

Apakah demokrasi bisa memberikan kesejahteraan?
Ini ada asumsi yang melatarbelakangi seakan-akan kalau tidak demokratis bisa ada kesejahteraan, kalau otoriter bisa sejahtera. Coba lihat saja Myanmar yang sangat otoriter. Apakah Myanmar makmur? Tidak sama sekali. Lihat juga negara-negara Afrika. Mayoritas negara Afrika adalah otoriter, tapi tidak makmur juga.

Bagaimana dengan kasus Cina dan Singapura?
Problemnya bukan pada demokratis atau tidak. Problemnya adalah apakah institutional design itu membuat proses politik bisa mensejahterakan publik. Misalnya pada era Soeharto, ketika proses politiknya tidak menyejahterakan publik seperti pasokan beras kurang dan harganya tidak lagi terkontrol maka akhirnya tumbang. Begitu juga dengan demokrasi kita. Bila tidak menghasilkan maka akan tumbang. Tapi yang menentukan menghasilkan atau tidak adalah aturan mainnya yaitu institutional design. Sekarang kita coba lihat institutional design-nya, demokrasi dibuat untuk menampung berbagai kepentingan tetapi demokrasi juga harus menciptakan kepastian dan pemerintahan yang kuat sehingga bisa memerintah. Kalau demokrasi tidak menampung banyak kepentingan, perlindungannya penuh ketidakpastian, dan pemerintahnya lemah, maka komplitlah syarat untuk runtuhnya demokrasi.

Apakah itu mungkin karena cara kita melihat demokrasi terlalu tinggi?
Sebetulnya kita memang harus memberikan beban pada demokrasi, hanya kita tidak sadar bahwa demokrasi adalah aturan main.

Tapi bukankah aturan main itu dibuat di tingkat penguasa elit saja?
Itulah, kadang mereka tidak sadar kalau aturan main akan berpengaruh pada perilaku. Misalnya dalam penyusunan desentralisasi, saya bertemu dengan beberapa orang yang mendesain desentralisasi, mereka mengeluh, "Ketika kita menyusun, kita berharap desentralisasi membuat rakyat diartikulasikan kepentingannya, tapi yang terjadi adalah desentralisasi politik." Dalam hal ini, bukankah dalam ribuan tahun sejarah politik adalah ‘power tends to corrupt’. Jadi aturan main itu harus mengunci orang yang tidak korupsi. Kalau dalam konteks mensejahterakan, kita harus membayangkan sebuah perwakilan rakyat atau pemerintahan, mereka mau atau tidak memikirkan rakyat. Pertanyaannya, adakah keuntungan kalau mereka memikirkan rakyat? Tidak ada, untuk apa memikirkan rakyat, itu yang ada dalam benak setiap orang. Kalau aturan main semua voting di DPR/DPRD harus transparan, mereka akan berpikir dua - tiga kali kalau mereka harus voting yang merugikan rakyat.

Tapi justru logika yang Anda ungkapkan tadi untuk mengunci aktor-aktor politik menghasilkan satu aturan main yang bisa mensejahterakan rakyat malah akan makin sulit. Itu karena di sana tidak ada kalkulasi keuntungan baik secara politik ataupun ekonomi, bagaimana mereka mau menciptakan kesejahteraan rakyat yang notabene tidak menguntungkan?
Jadi aturan main ini dibuat oleh orang yang mau diatur. Dalam teori keadilan, aturan yang adil adalah aturan yang dibuat dalam tabir ketidaktahuan. Contohnya, saya dan Anda membuat aturan main tentang apa tugas DPR dan presiden, tapi kita tidak tahu siapa yang di DPR dan siapa yang di presiden, maka kita cenderung akan membuat aturan yang lebih adil. Tapi jika kita sudah tahu posisi masing-masing tentu kita akan mengamankan posisi masing-masing. Kita tidak bisa pungkiri sekarang DPR sudah dan mereka dipilih oleh rakyat. Mereka harus memperhatikan bahwa demokrasi tidak akan survive apabila aturan main yang ada hanya menguntungkan elit. Itu sudah dibuktikan. Presiden Pakistan Jenderal Pervez Musharraf kini mempunyai masalah, walaupun dulu rakyat bertepuk tangan ketika dia naik dengan kudeta karena mereka sudah capek dengan politisi. Begitu juga yang terjadi di Amerika Latin. Ketika pemerintahan militer seperti Musharraf tidak bisa men-deliver, mereka ingin demokrasi lagi. Jadi itu sesuatu yang normal.

Kalau para politisi ini tidak melihat Indonesia dalam jangka panjang maka saya khawatir demokrasi tidak bisa survive. Jadi adalah kepentingan mereka untuk membuat aturan main yang lebih baik. Kita yang berada di luar politik, bisa membantu dengan meningkatkan tekanan. Yang kita diskusikan sekarang, kemudian apa yang muncul di media, atau usulan-usulan kepada mereka, itu semua adalah tekanan yang harus dilakukan. Kalau itu tidak ada dan hanya diberikan pada mereka saja, tentu mereka akan membuat aturan yang mengikat dirinya saja. Kita harus membuat kesadaran yaitu jangan melihat politisi itu orang harus bebas kepentingan. Menurut saya, ini bermasalah. Anda harus mempunyai kepentingan di atas kepentingan pribadi dan partai. Realitanya tidak begitu dan kita harus realistis. Individu mempunyai kepentingan, partai juga, maka kita harus membuat kepentingan mereka bisa diartikulasikan, bisa diungkapkan dan kita melihatnya sebagai suatu yang wajar. Tapi untuk mereka mendapatkan itu harus menguntungkan publik. Contohnya, periode DPR kita lima tahun, lalu saya tanyakan mengapa harus lima tahun? Tidak ada yang tahu jawabannya. Itu karena konstitusi kita menyatakan lima tahun. Jadi sama seperti kalau ada mahluk luar angkasa bertanya pada saya mengapa jari ada lima, saya tidak tahu. Tuhan membuat jari kita lima. Ini bukan jari tapi ini aturan main, jadi kita harus mengetahui mengapa mereka menjabat lima tahun, dan kita tidak mempunyai jawabannya. Artinya, ketika kita menyusun ini semua, kita tidak memiliki asumsi untuk menaklukkan politisi. Kalau periode pemerintah selama lima tahun kita bisa pahami karena mereka melakukan eksekusi. Tapi kalau wakil rakyat lima tahun kelamaan. Coba kalau masa bakti wakil rakyat hanya dua tahun, mungkin mereka tidak berani berbohong pada rakyat. Tapi kalau lima tahun, empat tahun pertama melupakan rakyat dan tahun kelima baru turun kepada rakyat, seperti datang setiap sunatan dan mengirim surat lebaran. Akhirnya tahun keenam dipilih lagi.

Apakah periode dua tahun bagi wakil rakyat mungkin terjadi?
Sekarang yang ada adalah konstitusi, realitanya belum mungkin. Tapi kita sudah harus berpikir ke situ. Ini bentuknya masa kerja wakil rakyat dipotong, seperti antar waktu atau evaluasi kinerja sehingga jika konstituen tidak diartikulasikan kepentingannya bisa diberhentikan di tengah jalan. Juga ada voting terbuka. Ini akan banyak mengubah wakil rakyat. Misalnya, saya mau ikut voting kebijakan yang merugikan daerah yang saya wakili, tapi karena voting tertutup maka saya memilih kebijakan yang merugikan daerah tersebut karena toh tidak ketahuan akibat voting tertutup. Ini dari sisi DPR.

Dari sisi pemerintah, demokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang kuat. Karena itu saya termasuk yang menganggap sistem presidensial adalah positif untuk Indonesia. Tapi presidensial ini harus solid, kuat karena yang dipimpin variasinya sangat besar, wilayahnya sangat luas, perlu kebijakan yang coherent. Tapi kalau kita melihat sekarang asumsinya dalam sistem presidensial, kita di bawah presiden yang tidak berganti-ganti. Jadi pemilihan presiden dilakukan kemudian dilantik setelah itu dia harus melaksanakan tugas. Saya saja yang dipilih menjadi rektor perlu waktu untuk bisa mengerti siapa tempatnya dimana, dan perlu menyusun tim. Itu hanya sebuah universitas. Jadi harus ada waktu transisi, misalnya diberi waktu tiga bulan, dalam waktu itu intelligent report menjelaskan, pejabat sebelumnya menjelaskan. Jadi ketika dia dilantik tidak on the job training tapi langsung bisa menjalankan.

Yang lebih penting lagi birokrasi kita harus mempunyai dua jalur yaitu jalur politik (political appointee) dan karir birokrat. Contohnya, seorang walikota terpilih mempunyai janji, agenda, dan juga tim. Saat masuk ke pemerintahan seluruh kepala dinas adalah bekas orang di bawah walikota yang kalah sebelumnya. Mereka harus menjalankan janji orang baru, maka tidak akan jalan karena asumsinya masih seperti zaman Soeharto. Asumsinya yaitu birokrasi akan dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh atasannya dan presiden tidak akan berganti-ganti. Kalau kita mempunyai dua jalur, pertama political appointee yaitu orang-orang yang ditunjuk berdasarkan basis politik. Kedua adalah karir birokrasi, mereka adalah orang-orang yang netral, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, mereka meniti karir di birokrasi. Yang boleh diganti adalah jajaran orang di barisan political appointee. Jadi kalau presidennya kalah maka golongan political appointee bersiap-siap mencari pekerjaan baru. Tapi pejabat karir tidak boleh diganggu. Nah kalau kini seluruhnya diasumsikan karir, padahal dalam prakteknya tidak bisa. Misalnya, walikota baru janji membangun jalan X dan kepala dinas lama menentang pembangunan jalan itu. Apakah akan jalan? Tentu tidak akan jalan. Walikota tidak dalam posisi mengubah orang begitu saja karena mereka terikat aturan kepegawaian.

Jadi asumsinya kita memiliki pemerintahan demokratis, tapi belum mengasumsikan itu dalam aturan main birokrasi yang sebenarnya menterjemahkan agenda-agenda politik lewat proses demokratis. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi seseorang yang dipilih secara demokratis lalu masuk dan diikat karena dia tidak bisa berbuat leluasa, presiden hanya bisa mengangkat tujuh sampai sembilan orang.

Apakah itu kendala kita sekarang?
Ya, itu kendala kita. Kalau ingin demokrasi yang menghasilkan, maka aturan mainnya harus memungkinkan bagi pemerintahan yang terpilih secara demokratis untuk melakukan eksekusi.

www.perspektifbaru.com, Edisi 616, 7 Januari 2008

Anies Baswedan Masuk Top 100 Intelektual Dunia

2008-08-11T18:37:00.000-07:00

Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan masuk ke dalam daftar 100 Tokoh Intelektual Dunia. Dia menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bersanding bersama Yusuf Qardhawi, Al Gore, dan Muhammad Yunus.

Daftar ini dirilis majalah Foreign Policy terbitan Carnegie Endowment for International Peace yang berpusat di Washington, AS. "Dikatakan bahwa Rektor Universitas Paramadina itu berperan penting dalam gerakan mahasiswa," kata Humas Universitas Paramadina Zihan Marina dalam rilis pada detikcom, Selasa (22/4/2008).

Nama Anies bertengger bersama Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Samuel Huntington. "Mereka adalah para sarjana dan filosof serta pemikir kelas dunia yang paling instrospektif," kata Zihan mengutip majalah itu.

Dalam daftar itu ada juga pecatur Rusia Garry Kasparov, mantan PM Singapura Lee Kuan Yew atau Salman Rusdhie. Foreign Policy menilai jasa mereka dalam pencerahan ilmu pengetahuan atau memperjuangkan HAM.

"Mereka adalah para pemikir yang mempertajam kualitas zaman kita ini," kata Zihan lagi mengutip Foreign Policy.

Anies termasuk jajaran rektor paling muda. Pengamat politik kelahiran 7 Mei 1969 ini akan divoting secara online untuk menentukan posisi mereka dari 100 tokoh tersebut.(fay/asy)

Detik.com, Selasa, 22 April 2008

Anies Baswedan: Setan Penyair

2008-08-11T18:35:00.000-07:00

REKTOR Universitas Paramadina Anies Baswedan ternyata juga pernah mengalami kebuntuan saat menulis. Pernah suatu ketika, saking buntunya Anies berpikir untuk bertemu dengan setan penyair.

"Dalam gaib ada segerombolan setan yang jago syair dan spesialis mengganggu shalat para penyair dengan menyelipkan kata-kata puitis," tutur Anies ketika ditemui pada peluncuran buku Taufik Ismail, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Namun, niat Anies tak terlaksana dengan mulus, setan-setan penyair itu tak kunjung muncul. Malah setan yang ahli ekonomi dan politik yang tak diundanglah yang mampir. "Mungkin mereka enggan mampir karena saya bukan seniman," ujar Anies setengah berkelakar.(Grathia Pitaloka)

Harian Jurnal Nasional, Jum'at, 30 Mei 2008

Anies Rasyid Baswedan, Rektor Muda yang Masuk Daftar 100 Intelektual Dunia

2008-08-11T18:31:00.000-07:00

Beri Pendekatan Baru atas Terorisme

ALANGKAH rindunya bangsa ini untuk kembali diperhitungkan dunia. Diplomasi buruk, politik luar negeri yang sarat kecaman, hingga frustrasi minimnya prestasi olahraga, membuat Indonesia seperti berada di titik nol dalam pergaulan dunia.

Tapi, di penghabisan April ini, seorang anak bangsa masuk daftar para ilmuwan, pemikir, dan aktivis paling berpengaruh seantero jagat. Nama Anies Baswedan secara mengejutkan terpacak di antara 100 intelektual dunia versi majalah Foreign Policy (FP), Amerika. Dia sejajar dengan sejumlah sosok fenomenal, seperti Yusuf Al Qardhawi, Samuel Huntington, Fukuyama, M. Yunus, dan Lee Kuan Yew.

Sejumlah kalangan terkejut atas berita yang dilansir dalam situs internet www.foreignpolicy.com 22 April 2008 tersebut. Rektor sebuah universitas swasta di Jakarta berusia 39 tahun itu dikualifikasikan sebagai pemikir berpengaruh di dunia.

Ditemui di kediamannya Jumat (25/4), Anies pun tak menyangka namanya berada di daftar bergengsi itu. "Teman saya di Amerika yang kasih tahu kali pertama. Kebetulan dia pembaca setia Foreign Policy," katanya terus terang kepada Candra Kurnia Harinanto dari Jawa Pos.

Rektor Universitas Paramadina, yang dirintis Nurcholish Madjid, itu merasa tak pernah punya hubungan dengan majalah yang memuat namanya tersebut. Tak pernah diwawancara dan, bahkan, tak satu artikel pun yang dia tulis pernah dimuat di majalah FP.

Majalah FP, menurut Wikipedia, adalah majalah dua bulanan Amerika. Majalah top itu didirikan pada 1970 oleh Samuel P. Huntington dan Warren Demian Manshel. Penerbitnya juga lembaga terkenal di Washington D.C, yakni Carnegie Endowment for International Peace. Topik yang diulas di majalah itu termasuk politik global, ekonomi, integrasi, dan ide-ide. Pada awal 2006, majalah itu melebarkan sayap, membuat sebuah blog, Foreign Policy Passport. Setiap tahun majalah tersebut ditunggu karena memublikasikan Indeks Global, Negara Gagal, serta laporan khusus Ide-Ide Paling Berbahaya di Dunia.

Di antara beberapa kualifikasi yang menjadi dasar pemilihan tokoh-tokoh dunia itu, alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut tak merasa memenuhinya. "Satu-satunya kualifikasi yang cocok cuma mudanya saja," katanya merendah. Intelektual kelahiran Kuningan, 7 Mei 1969, tersebut mengira, surveyor majalah FP memilih namanya secara random dari tokoh-tokoh menonjol di Asia Pasifik. "Kebetulan saya orang muda," katanya, lagi-lagi merendah.

Karena tak mengerti dasar pemilihan dirinya sebagai salah seorang tokoh dunia, ayah dua putra dan satu putri itu hanya bisa meraba mengapa namanya dinilai layak disejajarkan dengan pemikir hebat. Sekitar 2002-2003, Anies pernah menulis sebuah paper berjudul Paradigm Entrapment in Analyzing Terrorism atau jebakan paradigma dalam analisis terorisme. "Tapi, paper itu juga tidak ada yang mau memuat," lanjut peneliti utama Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.

Meski tak dipublikasikan, paper berisi kerangka kerja menganalisis terorisme tersebut mendapatkan sambutan baik dari kalangan akademisi di Negeri Paman Sam. "Mungkin, saya adalah salah satu di antara sedikit orang Indonesia yang sering diundang di Chicago, Washington, tentang situasi terakhir di Indonesia dan bagaimana kita membaca perkembangan terakhir," ingatnya.

Dalam analisis jebakan paradigma, Anies menawarkan konsep baru dalam menganalisis terorisme. Yakni, pendekatan rasional. Selama ini masyarakat selalu menganalisis terorisme hanya dengan menggunakan pendekatan kultural.

Tentang dua pendekatan itu, dia menjelaskan, penggunaan pendekatan kultural dalam menganalisis terorisme memaksa umat Islam selalu mencari pembelaan atas agamanya. "Setiap ada pelaku bom pasti yang diungkit agamanya apa, ideologinya, latar belakang pendidikannya apa. Akibatnya, para pemuka agama Islam sibuk mencari pembelaan dengan menyatakan, Islam adalah agama damai, santun, untuk meng-counter opini masyarakat yang menyerang background kulturalnya," tandasnya. Pendekatan seperti itu juga sering digunakan ilmuwan muslim di Indonesia dan mayoritas negara di dunia.

Pendekatan rasional ialah melihat terorisme dari latar belakang kepentingan sang pelaku. Pelaku teror juga memperhitungkan efek perbuatannya pada masa depan. "Jadi pelaku bom, misalnya, akan berpikir apa yang saya dapat dengan melakukan teror seperti itu," paparnya. Pendekatan itu lebih mampu mengungkap akar masalah dan penyebab utama terorisme terjadi.

Pendekatan rasional telah menemukan fakta empirisnya. Anies menyebut sebuah wilayah yang paling intensif terjadi bom bunuh diri adalah Lebanon. Dari data, pelaku bom bunuh diri di negara tersebut 70 persen non-muslim. Sementara pelaku muslim hanya sekitar 12 persen.

Inventor rompi bom dan pemegang rekor dunia bom bunuh diri adalah Macan Tamil, bukan Palestina. Menggunakan pendekatan kultural itu mengecohkan, karena peradaban Islam telah hidup selama15 abad, tapi baru beberapa dekade terakhir ini muncul tindak kekerasan teror. Jadi adalah salah total jika Islam lalu dianggap sebagai sumber terorisme.

"Wong berabad-abad tanpa terorisme kok sekarang tahu-tahu dituding teroris. Jadi pendekatan kultural tidak bisa menjelaskan why, when, and how muncul terorisme" jelas doktor dari Northern Illinois University itu. Sama halnya dengan ekstremisme yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu dan tidak hanya ada di dalam Islam.

Dalam kajian pendekatan rasional, fokus analisis tak hanya pada pelaku, tapi juga pada objek terorisme. Sebab, menurut mantan ketua umum Senat Mahasiswa UGM itu, peristiwa teror merupakan hasil interaksi intensif antara pelaku dan objek teror.

Interaksi itu biasanya berbentuk penindasan satu pihak kepada kelompok yang lain. Hingga akhirnya terjadi perlawanan. "Karena itu, pendekatan rasional nggak laku di Amerika. Keburukan Amerika bisa terbongkar," katanya. Dia berharap, penggunaan pendekatan rasional bisa meluruskan semua.

Dalam daftar 100 intelektual dunia tersebut, terdapat sejumlah tokoh yang menjadi referensi sekaligus ingin dikritik Anies. Yusuf Al Qardhawi (tokoh Ikhwanul Muslimin) dan Noam Chomsky (linguis kritis AS dari MIT) adalah dua pemikir idolanya. Keduanya sama-sama anti-Amerika. "Saya baca terus tulisan dua orang itu," tandasnya.

Tapi, saat Anies ditanya, jika ada kesempatan bertemu dengan 100 orang yang ada dalam daftar intelektual dunia itu, dia menjawab ingin mengkritik pemikiran Fukuyama dan Samuel Huntington. Sebab, Fukuyama pernah memprediksi bahwa pasca-Perang Dunia II, Amerika akan menguasai perdaban dunia. "Dia bilang peradaban akan berakhir dan Amerika akan menjadi raja. Padahal, sekarang semua mata melihat kebangkitan Tiongkok dan India menjadi kekuatan ekonomi politik baru di dunia. Dan, rupanya, akan terus berkembang pesat," kritiknya.

Rencananya, majalah FP me-ranking 100 nama tokoh dunia tersebut melalui voting yang dilakukan masyarakat. Hasil polling akan diterbitkan dalam majalah tersebut edisi Juli-Agustus 2008. (cak/roy)

Harian Indopos, 27 April 2008

Politik Indonesia Sudah Liberal

2008-08-11T18:23:00.000-07:00

Rancangan Undang-Undang Politik yang akan menjadi payung hukum Pemilu 2009 sedang digodok di parlemen. Pemilu 2009 diprediksi memiliki intensitas konflik dan kompetisi politik yang lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2004. Karena itu, diperlukan sejumlah regulasi elektoral yang jelas dan tidak mengandung potensi bias interpretasi yang lebar. Bagaimana perspektif rumusan undang-undang paket politik yang ideal?

Inilah pemikiran Anis Baswedan, 37, intelektual muda lulusan doktor ilmu politik Northern Illinois University.

Rancangan UU Politik memunculkan kontroversial. Celah mana yang harus dibenahi untuk menghadapi Pemilu 2009?
Prinsipnya, tujuan pembentukan undang-undang adalah mengatur para pelaku sesuai dengan apa yang diinginkan publik. Misalnya, undang-undang tentang obat-obatan dirumuskan supaya tidak merugikan publik, demikian pula UU Politik. Bedanya, UU pada umumnya dibuat dan dirumuskan pihak yang tidak diatur undang-undang tersebut. Tetapi, UU Paket Politik dibuat untuk mengatur perilaku para pembuat itu sendiri. Akibatnya, intensitas benturan kepentingan politik sangat tinggi. Untuk itu, partisipasi publik harus diperhatikan. Publik harus terlibat penuh dalam perumusannya.

Apa prinsip mendasar yang harus dipegang dalam UU Politik supaya tidak condong pada kekuatan politik tertentu?
Karakter dasar undang-undang itu harus bisa mengover seluruh aspek kepentingan, baik pribadi maupun kelompok. Selain itu, UU Politik harus bisa menaklukkan pelaku politik, baik politisi maupun kendaraan politiknya (partai, Red). Dengan begitu, dalam setiap upaya mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya, sepak terjang para politisi itu tetap bisa menguntungkan kepentingan publik atau rakyat sebagai konstituennya.

Anda berbicara konsep menaklukkan, bagaimana penjelasan “menaklukkan” itu?
Artinya, aturan itu tidak memberikan celah kepada politisi untuk berbuat semaunya, tanpa mengindahkan kepentingan konstituen. Sistem kerja para politisi tersebut harus dirumuskan dalam aturan supaya setiap langkah (sepragmatis apa pun, Red) tetap menguntungkan rakyat.

Bisa diperjelas lengkap dengan contohnya?
Dalam sistem politik representasi yang bebas seperti sekarang ini, dalam dua tahun pertama para wakil rakyat bisa dengan mudah melupakan janji-janjinya kepada publik tanpa ada kontrol dan tagihan janji dari masyarakat yang diwakilinya. Di sinilah, perlu diatur mekanisme evaluasi di tengah periode kerja. Misalnya, dalam satu tahun pertama, seorang wakil rakyat harus bisa turun ke tingkat bawah dua belas kali. Dia juga harus mengadakan dengar pendapat dan menulis tentang daerahnya dua belas kali. Penerapan patokan-patokan yang jelas semacam itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku dan akuntabilitas politik sistem representasi kita.

Keputusan politik di DPR sering menimbulkan pro-kontra. Apa sebenarnya yang terjadi menurut Anda?
Tentu ada, penggunaan sistem pengambilan keputusan melalui voting di parlemen secara tertutup merupakan bagian dari kesalahan fatal. Ini lembaga representasi. Kalau saya mewakili diri sendiri, kerahasiaan saya harus dijamin. Tapi, kalau saya mewakili seribu orang, lalu saya merahasiakan sikap dan keputusan politik saya, itu tidak benar. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan? Ini bagian dari fakta kekeliruan kita secara fundamental dalam memahami konsep representasi dan konsep konfidensialitas atau kerahasiaan. Jadi, mekanisme pengambilan keputusan secara tertutup di tingkat parlemen itu haram hukumnya. Mereka tidak punya hak untuk merahasiakan karena itu hak representasi. Ke depan, konsep tersebut harus dipertegas di RUU Paket Politik.

Bagaimana menekan aspek pragmatisme sempit yang menyebabkan karakter politik kita menjadi korup?
Kita harus mengatur tentang masalah integrasi antara pasar dan politik. Saat ini, sistem politik Indonesia telah mengalami liberalisasi yang amat pesat. Indikasinya, jumlah partai banyak sekali. Lalu pendanaan partai tidak teregulasi secara jelas. Ke depan, UU Paket Politik harus bisa menempatkan uang (financing) dalam ruang politik secara proporsional. Caranya, kita bisa memberikan insentif atau kompensasi yang jelas dan transparan kepada lembaga atau person yang memberikan dana pada partai politik. Kompensasi itu bisa berupa potongan pajak atau keringanan lain yang secara nyata sudah diatur dalam undang-undang.

Anda sudah melihat efektivitas audit dana partai?
Belum. Selama ini, undang-undang kita hanya mengatur aspek pendapatan partai, tidak menjangkau wilayah pengeluaran parpol. Aturan sekarang ini tidak memiliki prinsip untuk menaklukkan para pelaku politik. Sebab, aturan sekarang sangat mudah untuk disiasati para investor politik. Misalnya, jika sumbangan dari orang atau perusahaan dibatasi, mereka tetap bisa menyiasati aturan itu dengan mencairkan dana sumbangan bagi parpol secara gradual dengan menggunakan tangan atau pihak yang berbeda-beda. Tata cara semacam itu tetap memberikan ruang besar bagi para penyumbang untuk memengaruhi arah agenda politik kepartaian. Jadi, selama ini kita hanya memegang aturan etalase yang abstrak.

Lalu bagaimana caranya?
Kita jangan mengatur sisi pendapatan partai saja. Karena selain mengauditnya susah, manipulasinya gampang. Misalnya dalam berpolitik, momentum paling mahal adalah saat kampanye. Kampanye harus diaudit dalam sisi pengeluarannya juga. Misalnya, dengan menetapkan batasan biaya maksimal bagi seseorang untuk memperebutkan jabatan politik tertentu. Ambil contoh untuk menjadi bupati, biaya maksimal kampanye dibatasi Rp 5 miliar. Dengan begitu, peluang kubu yang kaya raya tidak jauh berbeda dengan peluang pihak lain yang memiliki kekuatan finansial biasa-biasa saja. Itu bisa menekan otoritas kekuatan uang dalam politik. Kalau tidak ada regulasi seperti itu, selamanya arus politik akan ditentukan pemilik uang.

Padahal, “si kaya bukan penentu republik ini”. Prinsip aturan itu bisa masuk ke dalam pasal-pasal turunan di beberapa undang-undang bidang politik. (Ahmad Khoirul Umam).

Sumber: www.lsi.or.id

Menganalisa Terorisme: Kultural dan Rasional

2008-08-11T01:57:00.000-07:00

Pertanyaan klasik soal terorisme masih terus mengambang dan belum terjawab secara tuntas: mengapa mereka melakukan teror? Sejak September 2001, begitu besar sumber-daya dialokasikan untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut salah satu database buku terbesar di dunia, WorldCat, sejak 2001 telah terbit lebih dari empat ribu buku tentang terorisme. Dan, tak terhitung analisa artikel pada topik yang sama.

Melihat besarnya perhatian terhadap terorisme, maka menarik untuk dikaji framework analisa (analytical framework) yang digunakan, dan implikasi penggunaan sebuah framework terhadap pemahaman kita tentang terorisme.

Terorisme memiliki tiga komponen: Pelaku Teror (Teroris), Tindak Teror, dan Sasaran Teror. Adapun sebab terjadinya teror bisa ditelusuri dengan menggunakan dua framework analisa yaitu Kultural dan Rasional. Pertama, framework kultural memandang perilaku, sikap, dan perbuatan sebagai penjelmaan nilai, sistem kepercayaan, atau ideologi (Berger, 1995; Ross, 1999).

Dalam konteks terorisme, framework kultural memfokuskan pada korelasi antara nilai/ideologi dan teroris. Framework ini mencari penjelasan tentang sebab teror dengan cara mengkaji ideologi dan nilai para teroris. Dengan kata lain, inti dari framework ini adalah interpretasi nilai terhadap aksi (Darnton, 1985;Taylor, 1985).

Kedua, framework rasional memandang perilaku, sikap, dan perbuatan sebagai fungsi dari pilihan-pilihan yang ada di hadapannya (North, 1981; Olson, 1965). Aktor ini bisa berupa individu ataupun kelompok (Przeworski, 1993). Framework rasional memandang tindakan teror sebagai bentuk interaksi dan konflik antara teroris dan sasaran teror (Crenshaw, 1998).

Karena itu, framework rasional memfokuskan analisanya pada korelasi antara teroris dan sasaran teror. Untuk tujuan analisa, pendekatan rasional ini tidak memandang sasaran teror semata-mata sebagai korban, tetapi sebagai aktor. Inti dari framework rasional adalah aktor yang berinteraksi secara kalkulatif (Levi, 1999).

Serangan teror yang menyedot perhatian dunia yaitu 9-11 di AS atau 10-12 di Bali, pelakunya diidentifikasi sebagai muslim, ekstremis, dan terkait dengan Alqaidah. Hal ini berimplikasi pada lonjakan perhatian tentang hubungan antara Islam dan terorisme.

Lonjakan perhatian ini tecermin pada peningkatan luar biasa dalam penerbitan/penjualan buku dan artikel, konferensi, program TV dokumenter, dan dana penelitian untuk mengkaji Islam dan kekerasan/teror. Lonjakan perhatian terhadap agama yang dipeluk oleh pelaku teror mengindikasikan dominasi framework kultural dalam diskursus tentang terorisme.

Dalam framework kultural ini, para analis menganalisa soal terorisme dengan fokus pada nilai-nilai Islam dan umat Islam. Contoh yang menggunakan framework ini secara ekstrem adalah Jerry Farwell yang tegas-tegas mengatakan bahwa ajaran Islam bermuatan terorisme.

Atau yang lebih moderat dan intelektual seperti Bernard Lewis dan Paul Berman di AS sekadar menyebut sebagian kecil saja, yang menganalisa soal terorisme dengan fokus pada nilai-nilai Islam dan umat Islam. Atau juga kolumnis terkemuka harian The New York Times, Thomas Friedman, yang berkeliling dunia terutama ke negara-negara Muslim, menganalisa kompleksitas sosial-politik-religius masyarakat muslim untuk menjelaskan mengapa pemuda muslim sampai melakukan teror.

Buku Friedman ''Longitudes and Attitudes: Exploring the World After September 11'' dan program TV dokumenternya ''Tracing the Roots of 9/11'' mencerminkan framework kultural ini. Terlepas dari analisa komprehensif dan mendalam yang bisa dihasilkan, fokus analisanya hanya mencakup dua komponen yaitu (1) tindak teror, dan (2) pelaku teror termasuk nilai, sistem kepercayaan, serta ideology pelaku teror tersebut.

Di satu sisi, dominasi framework kultural bisa memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Di sisi lain, dominasi ini adalah simbol keterjebakan paradigma (paradigm entrapment). Disebut jebakan paradigma karena makin banyak analisa dan penelitian yang dilakukan dalam framework ini, maka makin sulitlah menjelaskan secara tuntas, komplet, dan objektif tentang sebab terjadinya teror. Hal ini terjadi karena terlewatkannya komponen ketiga yaitu sasaran teror.

Framework kultural memang bermanfaat untuk menjelaskan modus teror. Tapi framework ini gagal menjelaskan (1) mengapa sekelompok orang memilih teror? (2) Mengapa teroris menjadikan pihak tertentu sebagai sasaran teror? Dan (3) mengapa tindakan teror muncul pada waktu-waktu tertentu padahal variabel-variabel kultural yang dijelaskan itu sudah eksis berabad-abad? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan analisa tentang korelasi antara teroris dan sasaran teror. Di sinilah framework rasional diperlukan.

Dalam framework rasional fokusnya pada korelasi antara teroris dan sasaran teror. Framework ini mengeksplorasi (1) kebijakan/langkah yang dibuat baik oleh teroris maupun oleh sasaran teror, dan (2) implikasi kebijakan/langkah itu pada hubungan antarkeduanya. Framework ini mengkaji korelasi antara teroris dan sasaran teror dalam aspek kesamaan-kepentingan, konflik-kepentingan, dan pola interaksi di antara keduanya.

Dalam framework rasional, teroris maupun sasaran teror dipandang sebagai aktor rasional dan strategis. Mereka rasional dalam arti tindakan mereka konsisten dengan kepentingannya dan semua tindakannya mencerminkan tujuan mereka. Mereka strategis dalam arti pilihan tindakan mereka (1) dipengaruhi oleh langkah yang sudah dan yang akan dilakukan aktor lainnya (lawannya) dan (2) dibatasi oleh kendala (constrain) yang dimilikinya.

Di sinilah perbedaan kedua framework itu dalam menganalisa terorisme. Framework kultural memfokuskan pada satu aktor yaitu teroris, sementara framework rasional memfokuskan pada dua aktor, yaitu teroris dan sasaran teror. Framework kultural menganalisa korelasi nilai-nilai dengan tindakan teroris sementara framework rasional menganalisa korelasi tindakan teroris dengan tindakan sasaran teror.

Dengan kata lain, framework kultural berasumsi bahwa nilai-nilai menghasilkan teror, sementara framework rasional berasumsi bahwa kalkulasi strategis antaraktor menghasilkan teror. Dominasi framework kultural ini berdampak pada konstruksi pemahaman yang parsial tentang terorisme. Parsial karena publik diarahkan untuk memberikan perhatian pada teroris dan tindakan teror, sementara sasaran teror dilewatkan. Pemahaman yang parsial ini cenderung mengarah pada solusi yang parsial dan temporer.

Di Eropa misalnya, sejak 1960-an sampai 1980-an, terorisme merebak. Penculikan, pembunuhan, dan pengeboman yang dilakukan kelompok teroris macam Red Brigades di Italia, Red Army Faction di Jerman, ETA dan GRAPO di Spanyol, atau Irish Republican Army di Inggris berhasil menggetarkan Eropa. Akan tetapi, akhirnya kelompok-kelompok itu tenggelam karena salah satunya framework analisa yang digunakan dalam menilai dan memformulasikan respon terhadap terorisme adalah framework rasional.

Meskipun kelompok-kelompok inipun melakukan aksi bunuh diri, tapi pemerintah, rakyat, dan analis di Eropa tidak kemudian berkutat mengeksplorasi korelasi antara teroris dengan marxism di Itali, Jerman, Spanyol, atau dengan katholikism di Irlandia sebab memang dari korelasi itu tidak akan ditemukan sebab terorisme. Mereka memilih mengkaji korelasi teroris dan sasaran teror.

Dari korelasi antardua aktor ini ditemukan akar persoalannya. Persoalan yang menyebabkan kelompok-kelompok memilih teror sebagai bentuk "interaksi" dengan pemerintah-pemerintah di Eropa. Pengalaman ini memberikan isyarat tentang pentingnya membebaskan diri dari jebakan paradigma ini dengan cara mengadopsi framework rasional.

Pengadopsian framework rasional memang lebih menantang daripada framework kultural. Framework rasional mengharuskan analis untuk mengevaluasi langkah, kebijakan, dan strategi yang digunakan oleh kedua pihak: teroris dan sasaran teror. Menganalisa secara kritis langkah dan tindakan yang dilakukan oleh teroris itu mudah dan politically correct. Tetapi menganalisa secara kritis langkah dan tindakan yang telah dilakukan oleh sasaran teror bisa jadi adalah persoalan tersendiri.

Di sini analis berhadapan dengan batas tipis antara dua anggapan yaitu (1) dianggap sebagai analis yang objektif dan rasional, atau (2) dianggap sebagai simpatisan teroris karena menganalisa secara kritis sasaran teror, di saat "sasaran" sedang jadi "korban". Karena batas yang tipis itulah, sedikit analis mainstream yang "berani" dan mau mengadopsi framework rasional ini dalam analisanya.

Meski framework kultural itu valid dan penting, tapi dalam konteks terorisme pengadopsian framework rasional lebih relevan dan urgen. Sayangnya, semakin sedikit analis yang menggunakan framework rasional maka semakin kecil pula kemungkinan munculnya solusi yang tepat dan permanen. Padahal, pengadopsian framework rasional ini menguntungkan karena bisa menjelaskan dua kondisi penting yaitu (1) kondisi yang memunculkan dan (2) kondisi yang meredam terjadinya teror. Pemahaman atas kondisi inilah yang penting bagi pencegahan munculnya teror.

sumber: www.arsip-milis.s5.com